Menanti Sikap DPR dan Pemerintah Batalkan Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Kompas.com - 01/04/2020, 08:27 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan draf omnibus law RUU Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan draf omnibus law RUU Cipta Kerja kepada Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penolakan demi penolakan terus disuarakan berbagai elemen masyarakat sipil atas sikap DPR yang bakal terus melanjutkan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja.

Padahal, saat ini situasi di dalam negeri cukup genting karena wabah virus corona. Masyarakat sedang sibuk mencari cara menyelamatkan diri dari wabah virus corona, terombang-ambing dalam situasi penuh ketidakpastian.

Dengan dalih produktivitas, DPR enggan menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja. Adakah empati pada rakyat yang diwakilinya?

"Patut diduga, sikap ngotot untuk membahas omnibus law RUU Cipta Kerja tersebut adalah untuk memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, Selasa (31/3/2020).

Baca juga: DPR Dinilai Tak Berempati, Tetap Bahas RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Covid-19

"Tidak mempunyai empati terhadap rakyat kecil dan buruh yang menolak omnibus law yang hingga saat ini masih terus bekerja di perusahaan, tidak diliburkan di tengah pandemi corona," imbuh dia.

DPR perjuangkan kepentingan kelompok tertentu?

Said Iqbal menduga sikap DPR yang terkesan ngotot melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja ini dilatarbelakangi kepentingan kelompok tertentu.

Menurutnya, DPR tidak berempati pada rakyat, terutama terhadap kaum buruh yang saat ini mengalami kesulitan di tengah pandemi virus corona.

"Patut diduga, sikap ngotot untuk membahas omnibus law RUU Cipta Kerja tersebut adalah untuk memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu," ujar Saiq.

Saiq pun meminta DPR dan pemerintah fokus pada penanganan dan pengendalian Covid-19 dan melakukan strategi antisipasi agar tidak terjadi darurat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) saat ini maupun pasca-pandemi virus corona.

" Omnibus law bukan solusi terhadap darurat PHK dan bukan solusi di saat menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, akibat pandemi corona," kata dia.

Baca juga: Pembahasan Omnibus Law di Tengah Wabah Covid-19 Batasi Partisipasi Publik

Sementara itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan, pembahasan RUU Cipta Kerja di tengah pandemi virus corona akan membatasi partisipasi publik.

Ketua YLBHI asfinawati mengatakan, RUU Cipta Kerja memerlukan pengawalan ketat dari masyarakat, sementara saat ini akses untuk menyampaikan aspirasi lebih sulit.

"Pembahasan di tengah situasi pandemi ini kan sama saja dengan membatasi partisipasi publik. Kalau mereka bilang ada internet, tetap saja kualitas partisipasi turun jauh," kata Asfinawati.

Asfinawati kembali menegaskan agar DPR fokus menggunakan tugas dan fungsinya dalam penanganan Covid-19.

Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepengurusan Gerindra 2020-2025: Fadli Zon, Sandiaga Uno, hingga Edhie Prabowo Jadi Wakil Ketua Dewan Pembina

Kepengurusan Gerindra 2020-2025: Fadli Zon, Sandiaga Uno, hingga Edhie Prabowo Jadi Wakil Ketua Dewan Pembina

Nasional
Jika Perppu tentang Pilkada Kembali Diterbitkan, KPU Usulkan 5 Hal Ini

Jika Perppu tentang Pilkada Kembali Diterbitkan, KPU Usulkan 5 Hal Ini

Nasional
UPDATE 19 September: Sebaran 4.168 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 19 September: Sebaran 4.168 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
KPK Siap Selidiki Keterlibatan Nama Lain dalam Kasus Jaksa Pinangki

KPK Siap Selidiki Keterlibatan Nama Lain dalam Kasus Jaksa Pinangki

Nasional
Sebelum Positif Covid-19, Komisioner KPU Pramono Ubaid Berkunjung ke Makassar dan Depok

Sebelum Positif Covid-19, Komisioner KPU Pramono Ubaid Berkunjung ke Makassar dan Depok

Nasional
Kebijakan KBK Picu Lonjakan Layanan Tidak Langsung di FKTP

Kebijakan KBK Picu Lonjakan Layanan Tidak Langsung di FKTP

Nasional
Soal Kemungkinan Pilkada Ditunda, Ketua KPU: Belum Ada Pikiran Itu

Soal Kemungkinan Pilkada Ditunda, Ketua KPU: Belum Ada Pikiran Itu

Nasional
Senin Depan, Bareskrim Periksa 12 Saksi Kasus Kebakaran Kejagung

Senin Depan, Bareskrim Periksa 12 Saksi Kasus Kebakaran Kejagung

Nasional
UPDATE 19 September: Ada 107.863 Kasus Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 19 September: Ada 107.863 Kasus Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
Setelah Arief Budiman, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi Positif Covid-19

Setelah Arief Budiman, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi Positif Covid-19

Nasional
UPDATE 19 September: 44.543 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 19 September: 44.543 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Kasus Baru Covid-19 Bertambah 4.168, Indonesia Kembali Catat Rekor Kasus Harian

Kasus Baru Covid-19 Bertambah 4.168, Indonesia Kembali Catat Rekor Kasus Harian

Nasional
UPDATE 19 September: Bertambah 3.576, Pasien Covid-19 yang Sembuh Jadi 174.350

UPDATE 19 September: Bertambah 3.576, Pasien Covid-19 yang Sembuh Jadi 174.350

Nasional
UPDATE 19 September: Bertambah 112, Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 9.448 Orang

UPDATE 19 September: Bertambah 112, Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 9.448 Orang

Nasional
UPDATE 19 September: Bertambah 4.168, Kini Ada 240.687 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 September: Bertambah 4.168, Kini Ada 240.687 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X