Kompas.com - 31/03/2020, 20:47 WIB
Plh Dirjen Imigrasi Jhoni Ginting di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (12/3/2020) KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMPlh Dirjen Imigrasi Jhoni Ginting di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (12/3/2020)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan larangan bagi warga negara asing (WNA) untuk masuk ke wilayah Indonesia dalam rangka mencegah penyebaran virus corona.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Jhoni Ginting menyatakan, larangan itu berlaku mulai Kamis (2/4/2020) mendatang pada pukul 00.00 WIB.

"Peraturan ini akan diberlakukan mulai tanggal 2 April 2020, pukul 00.00 WIB sampai dengan masa pandemi Covod-19 berakhir yang dinyatakan oleh instansi berwenang," kata Jhoni dalam telekonferensi, Rabu (31/3/2020).

Baca juga: Di Tengah Wabah Corona, Ratusan Ribu WNA Keluar Masuk Bali Selama Maret

Larangan tersebut diaturdalam Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

"Mencermati perkembangan wabah Covid-19 yang telah menjadi pandemi di lebih dari 150 negara, Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan larangan bagi orang asing untuk masuk maupun transit di wilayah Indonesia," ujar Jhoni.

Larangan ini, menurut dia, berlaku untuk seluruh orang asing dengan enam pengecualian yaitu orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian, orang asing pemegang visa diplomatik dan visa dinas; orang asing pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas.

Baca juga: Jokowi Putuskan Hentikan Kunjungan dan Transit WNA ke Indonesia

Lalu, tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan, awak alat angkut baik laut, udara maupun darat, serta orang asing yang akan bekerja pada proyek-proyek strategis nasional.

Kendati demikian, orang asing yang dikecualikan tersebut tentunya harus memenuhi sejumlah persyaratan yaitu adanya surat keterangan sehat dalam Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan dari masing-masing negara.

Kemudian, telah berada 14 (empat belas) hari di wilayah/negara yang bebas Covid-19 serta pernyataan bersedia untuk dikarantina selama 14 (empat belas) hari yang dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Baca juga: 5 Fakta Isolasi Ratusan Jemaah Masjid Kebon Jeruk, 3 Positif hingga Ada 78 WNA

Di samping itu, Permenkumham ini mengatur bahwa orang asing pemegang izin tinggal kunjungan (termasuk bebas visa kunjungan dan visa on arrival) yang telah berakhir dan/ atau tidak dapat diperpanjang izin tinggalnya, akan diberikan izin tinggal keadaan terpaksa secara otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan ke Kantor Imigrasi tanpa dipungut biaya.

Ketentuan serupa juga berlaku bagi orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang telah berakhir dan/atau tidak dapat diperpanjang lagi.

"Dengan diberlakukannya Permenkumham ini, maka Permenkumham Nomor 7 dan 8 Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku," kata Jhoni.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, ini Rincian Daerah Berstatus Level 3

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, ini Rincian Daerah Berstatus Level 3

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, ini Rincian Daerah yang Berstatus Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, ini Rincian Daerah yang Berstatus Level 2

Nasional
[POPULER NASIONAL] PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 4 Oktober | Wajah Muhammad Kece Dilumuri Kotoran

[POPULER NASIONAL] PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 4 Oktober | Wajah Muhammad Kece Dilumuri Kotoran

Nasional
DKI Jakarta Catat 880 Kasus Varian Baru Covid-19

DKI Jakarta Catat 880 Kasus Varian Baru Covid-19

Nasional
Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul hingga KPK Periksa Anies Baswedan...

Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul hingga KPK Periksa Anies Baswedan...

Nasional
Hari Ini, KPK Periksa Anies Baswedan Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan di Munjul

Hari Ini, KPK Periksa Anies Baswedan Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Kronologi Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece di Rutan Menurut Polri

Kronologi Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece di Rutan Menurut Polri

Nasional
Komisi III Jadwalkan Rapat Pleno Penentuan Calon Hakim Agung Selasa Pagi Ini

Komisi III Jadwalkan Rapat Pleno Penentuan Calon Hakim Agung Selasa Pagi Ini

Nasional
Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi 'Koki' MA

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi "Koki" MA

Nasional
Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Nasional
Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Nasional
Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Nasional
Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Nasional
Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Nasional
Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.