Yurianto: 16 Provinsi Sudah Bentuk Gugus Tugas Penanganan Covid-19

Kompas.com - 31/03/2020, 17:57 WIB
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto memberikan keterangan pers di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (19/3/2020). Berdasarkan data pemerintah hingga Kamis (19/3), jumlah kasus positif COVID-19 mencapai 309 kasus di 16 provinsi se-Indonesia, sementara jumlah pasien sembuh mencapai 15 orang dan kasus meninggal dunia mencapai 25 orang. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.
 ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAJuru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto memberikan keterangan pers di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (19/3/2020). Berdasarkan data pemerintah hingga Kamis (19/3), jumlah kasus positif COVID-19 mencapai 309 kasus di 16 provinsi se-Indonesia, sementara jumlah pasien sembuh mencapai 15 orang dan kasus meninggal dunia mencapai 25 orang. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.

JAKARTA,KOMPAS.com - Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto mengatakan, hingga saat ini sudah ada 16 provinsi yang telah membentuk gugus tugas penanganan wabah Covid-19.

"Sebanyak 16 provinsi dan 86 kabupaten/kota sudah membentuk gugus tugas penanganan wabah Covid-19," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Selasa (31/3/2020).

Yuri tidak merinci provinsi-provinsi tersebut.

Selain itu, ada pula tujuh provinsi dan 41 kabupaten/kota yang telah menetapkan status siaga darurat bencana wabah Covid-19.

Baca juga: Pasien Covid-19 Terus Bertambah, DPRD Minta Pemkot Depok Antisipasi Kapasitas Rumah Sakit

"Kemudian, beberapa daerah juga telah mengupayakan berbagai inovasi dalam melawan penularan Covid-19. Salah satunya dengan mengawasi mobilitas penduduk yang ada di wilayahnya, " tutur Yuri.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 440/2622/SJ tentang Pembantukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah.

Dikutip dari lembaran SE, aturan ini dikeluarkan pada Minggu (29/3/2020).

Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syafrizal mengatakan keberadaan SE itu bertujuan agar kepala daerah menjadi ketua gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di daerah.

"Tujuannya kepala daerah take lead. Ketua gugus bukan Sekda, bukan BPBD," ujar Syafrizal saat dikonfirmasi, Senin (30/3/2020).

Secara rinci, isi dari SE yang ditandatangani oleh Mendagri Tito Karnavian itu adalah sebagai berikut :

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jubir Pemerintah: Upaya Penemuan Vaksin Covid-19 Belum Berhasil

Jubir Pemerintah: Upaya Penemuan Vaksin Covid-19 Belum Berhasil

Nasional
Profil Iman Brotoseno, Sutradara Film yang Jadi Dirut TVRI Gantikan Helmy Yahya

Profil Iman Brotoseno, Sutradara Film yang Jadi Dirut TVRI Gantikan Helmy Yahya

Nasional
UPDATE 26 Mei: 415 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Tertinggi, hingga 27 Pasien Meninggal

UPDATE 26 Mei: 415 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Tertinggi, hingga 27 Pasien Meninggal

Nasional
Saat Pemerintah Persiapkan Fase New Normal di Tengah Pandemi Covid-19

Saat Pemerintah Persiapkan Fase New Normal di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Mahfud Dapat Meme 'Corona is Like Your Wife' dari Luhut, Apa Artinya?

Mahfud Dapat Meme "Corona is Like Your Wife" dari Luhut, Apa Artinya?

Nasional
Ini Indikator Daerah Siap Terapkan New Normal Menurut Gugus Tugas Covid-19

Ini Indikator Daerah Siap Terapkan New Normal Menurut Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Antisipasi Lonjakan Pasien Covid-19, Pemerintah Siapkan 2 Menara di Wisma Karantina Pademangan

Antisipasi Lonjakan Pasien Covid-19, Pemerintah Siapkan 2 Menara di Wisma Karantina Pademangan

Nasional
Mahfud MD: Kematian akibat Kecelakaan Lalu Lintas 9 Kali Lebih Banyak dari Corona

Mahfud MD: Kematian akibat Kecelakaan Lalu Lintas 9 Kali Lebih Banyak dari Corona

Nasional
Cegah Covid-19, Mesir Tak Gelar Shalat Idul Fitri di Masjid atau Lapangan

Cegah Covid-19, Mesir Tak Gelar Shalat Idul Fitri di Masjid atau Lapangan

Nasional
Kasus Covid-19 Turun 5 Hari Berturut-turut, Puncak Pandemi Sudah Lewat?

Kasus Covid-19 Turun 5 Hari Berturut-turut, Puncak Pandemi Sudah Lewat?

Nasional
Dewas Tunjuk Iman Brotoseno Jadi Dirut TVRI

Dewas Tunjuk Iman Brotoseno Jadi Dirut TVRI

Nasional
Dewas Akan Lantik Dirut PAW TVRI, Komite Penyelamat: Langgar Aturan dan Etika

Dewas Akan Lantik Dirut PAW TVRI, Komite Penyelamat: Langgar Aturan dan Etika

Nasional
Mal di Bekasi Diizinkan Beroperasi, Ridwan Kamil: Bukan Pelonggaran PSBB, tapi Adaptasi

Mal di Bekasi Diizinkan Beroperasi, Ridwan Kamil: Bukan Pelonggaran PSBB, tapi Adaptasi

Nasional
KPU Prediksi Biaya Pilkada 2020 Meningkat jika Digelar di Masa Pandemi

KPU Prediksi Biaya Pilkada 2020 Meningkat jika Digelar di Masa Pandemi

Nasional
Wawancaranya dengan Siti Fadilah Dinyatakan Salahi Aturan, Ini Respons Deddy Corbuzier

Wawancaranya dengan Siti Fadilah Dinyatakan Salahi Aturan, Ini Respons Deddy Corbuzier

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X