Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu: Idealnya Pilkada 2020 Ditunda hingga Tahun Depan

Kompas.com - 31/03/2020, 17:52 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin menilai, idealnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 ditunda hingga tahun depan.

Sebab, dengan semakin mewabahnya Covid-19, pemungutan suara yang semula dijadwalkan digelar pada 23 September 2020 menjadi sulit untuk diselenggarakan.

"Secara waktu memang yang ideal 2021," kata Afif dalam sebuah diskusi berjudul Pengawasan dan Pemantauan Pilkada di Masa Wabah Corona, Selasa (31/3/2020).

Baca juga: Pelaksanaan Pilkada Serentak Ditunda, KPU Tangsel Tungggu Keputusan Resmi

Afif menyampaikan bahwa dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPR RI bersama KPU, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri, Senin (30/3/2020) kemarin, muncul tiga opsi waktu penundaan pilkada.

Dari ketiga opsi itu, yang dinilai paling memungkinkan adalah penyelenggaraan hari pencoblosan pilkada ditunda hingga 2021 lantaran banyak tahapan pra-pencoblosan yang juga ikut tertunda akibat wabah corona.

Untuk merumuskan ulang waktu pelaksanaan pemungutan suara pilkada, Afif pun meminta semua pemangku kepentingan untuk memperhatikan tahapan pilkada dan kondisi perkembangan pandemi.

"Tapi apakah (penundaan waktu) di akhir atau di tengah (tahun) itu harus juga kita sinkronkan dengan situasi perkembangan dari Covid-19 ini," ujar dia.

Baca juga: KPU Tangsel akan Kembalikan Dana Pilkada agar Dialihkan untuk Penanganan Corona

Selain itu, Afif meminta KPU berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal realokasi anggaran pilkada untuk penanganan wabah corona.

Afif pribadi setuju bahwa realokasi anggaran diperlukan untuk menangani situasi darurat kemanusiaan saat ini.

Namun, ia meminta KPU untuk memastikan realokasi anggaran kelak tak berdampak pada keterlambatan dana untuk pelaksanaan pilkada.

"Dalam konteks lanjutan tahapan ketika akan kita lakukan juga membutuhkan kepastian anggaran dana tersebut. Tentu dalam konteks ini kita bisa berkoordinasi dengan Kemendgri bagaimana mengaturnya," kata Afif.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepakat menunda hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah daerah (Pilkada) yang semestinya dilaksanakan pada 23 September 2020.

Penundaan ini dilakukan menyusul semakin meluasnya pandemi Covid-19 di Indonesia

"Pada prinsipnya semua pihak yaitu Komisi II, Mendagri, Bawaslu, dan DKPP setuju Pilkada serentak 2020 ditunda. Namun belum sampai pada kesimpulan kapan ditundanya," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi saat dikonfirmasi, Senin (30/3/2020).

Pramono menyampaikan, ada tiga opsi penundaan waktu pilkada yang disepakati dalam RDP.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refleksi 26 Tahun Reformasi: Perbaiki Penegakan Hukum dan Pendidikan Terjangkau

Refleksi 26 Tahun Reformasi: Perbaiki Penegakan Hukum dan Pendidikan Terjangkau

Nasional
Diajak Jokowi Keliling Malioboro, Jan Ethes Bagi-bagi Kaus ke Warga

Diajak Jokowi Keliling Malioboro, Jan Ethes Bagi-bagi Kaus ke Warga

Nasional
Gerindra Minta soal Jatah Menteri Partai yang Baru Gabung Prabowo Jangan Jadi Polemik

Gerindra Minta soal Jatah Menteri Partai yang Baru Gabung Prabowo Jangan Jadi Polemik

Nasional
Gerindra: Nasdem Sama dengan Partai Koalisi yang Lebih Dulu Gabung, Hormati Hak Prerogatif Prabowo

Gerindra: Nasdem Sama dengan Partai Koalisi yang Lebih Dulu Gabung, Hormati Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Pengamat: Sangat Mungkin Partai yang Tak Berkeringat Dukung Prabowo-Gibran Dapat Jatah Menteri

Pengamat: Sangat Mungkin Partai yang Tak Berkeringat Dukung Prabowo-Gibran Dapat Jatah Menteri

Nasional
PDI-P Sebut Ahok Siap Maju Pilgub Sumut, Jadi Penantang Bobby

PDI-P Sebut Ahok Siap Maju Pilgub Sumut, Jadi Penantang Bobby

Nasional
Pernyataan Megawati soal Tak Ada Koalisi dan Oposisi Sinyal agar Presiden Tidak Takut Parlemen

Pernyataan Megawati soal Tak Ada Koalisi dan Oposisi Sinyal agar Presiden Tidak Takut Parlemen

Nasional
PDI-P Akui Sulit Cari Ganti Megawati dalam Waktu Dekat

PDI-P Akui Sulit Cari Ganti Megawati dalam Waktu Dekat

Nasional
PDI-P Bentuk Tim Pemenangan Pilkada Nasional, Dipimpin Adian Napitupulu

PDI-P Bentuk Tim Pemenangan Pilkada Nasional, Dipimpin Adian Napitupulu

Nasional
Sebut Pilpres Telah Usai, PDI-P Siap Gandeng Semua Partai di Pilkada

Sebut Pilpres Telah Usai, PDI-P Siap Gandeng Semua Partai di Pilkada

Nasional
Polri Diminta Jelaskan soal Isu Anggota Densus 88 Kuntit Jampidsus

Polri Diminta Jelaskan soal Isu Anggota Densus 88 Kuntit Jampidsus

Nasional
Sudirman Said Harap Pilkada Jakarta 2024 Tak Lagi Timbulkan Polarisasi

Sudirman Said Harap Pilkada Jakarta 2024 Tak Lagi Timbulkan Polarisasi

Nasional
Megawati Bakal Beri Pengarahan di Hari Kedua Rakernas V PDI-P

Megawati Bakal Beri Pengarahan di Hari Kedua Rakernas V PDI-P

Nasional
Jemaah Haji Asal Padang Meninggal, Jatuh Saat Tawaf Putaran Ketujuh

Jemaah Haji Asal Padang Meninggal, Jatuh Saat Tawaf Putaran Ketujuh

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Bentuk Kementerian Khusus Mengurus Program Makan Bergizi Gratis

Prabowo Pertimbangkan Bentuk Kementerian Khusus Mengurus Program Makan Bergizi Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com