Malaysia Deportasi Pekerja Migran Indonesia di Tengah Lockdown, Migrant Care Minta Pemerintah Protes

Kompas.com - 31/03/2020, 15:48 WIB
Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo saat acara diskusi bertajuk Perempuan Bersuara, di Satrio Tower, Jakarta Selatan, Minggu (3/3/2019). KOMPAS.com/Devina HalimDirektur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo saat acara diskusi bertajuk Perempuan Bersuara, di Satrio Tower, Jakarta Selatan, Minggu (3/3/2019).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo meminta Pemerintah  Indonesia mengajukan protes kepada Pemerintah Malaysia yang mendeportasi pekerja migran Indonesia (PMI) saat negara tersebut menerapkan lockdown.

Menurut Wahyu, deportasi tersebut membuat para pekerja migran semakin rentan terjangkit Covid-19 karena berada di tengah kerumunan massa.

Selain itu, kata Wahyu, moda transportasi yang digunakan pun tidak memungkinkan untuk saling menjaga jarak.

“Pemerintah Indonesia harus memprotes langkah Pemerintah Malaysia yang tetap melakukan deportasi massal pekerja migran Indonesia di saat Malaysia melakukan lockdown,” kata Wahyu melalui keterangan tertulis, Selasa (31/3/2020).

Baca juga: 3.000 TKI Pulang via Kepri Per Hari, Gubernur Minta Daerah Lain Jangan Lockdown Lokal

Migrant Care pun meminta pemerintah tidak diskriminatif dan tidak menstigma para PMI yang pulang ke Tanah Air tersebut.

Untuk memastikan kesehatan para PMI, pemerintah diminta berkoordinasi dengan pemda.

“Untuk mengoordinasi langkah pemantauan PMI yang pulang dan berstatus orang dalam pemantauan untuk kepentingan pendataan dan isolasi mandiri, dengan tetap mengedepankan perlindungan data pribadi dan kebijakan non-diskriminatif,” ujar dia.

Sementara itu, Migrant Care mendesak pemerintah menangani secara serius para PMI yang berstatus pasien dalam pengawasan (PDP).

Migrant Care meminta karantina serta langkah lainnya yang diterapkan pemerintah memperhatikan protokol penanganan Covid-19.

Untuk mendukung kehidupan PMI tersebut, Migrant Care juga meminta pemerintah memastikan adanya bantuan sosial.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Nasional
Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Nasional
Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Nasional
KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

Nasional
'New Normal' Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

"New Normal" Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

Nasional
Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Nasional
Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

Nasional
Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

Nasional
Protokol 'New Normal' Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

Protokol "New Normal" Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

Nasional
Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

Nasional
Update Covid-19 di Indonesia: 25.216 Kasus Positif, 8 Provinsi Nihil Pasien Baru

Update Covid-19 di Indonesia: 25.216 Kasus Positif, 8 Provinsi Nihil Pasien Baru

Nasional
CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

Nasional
Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Nasional
KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X