Malaysia Deportasi Pekerja Migran Indonesia di Tengah Lockdown, Migrant Care Minta Pemerintah Protes

Kompas.com - 31/03/2020, 15:48 WIB
Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo saat acara diskusi bertajuk Perempuan Bersuara, di Satrio Tower, Jakarta Selatan, Minggu (3/3/2019). KOMPAS.com/Devina HalimDirektur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo saat acara diskusi bertajuk Perempuan Bersuara, di Satrio Tower, Jakarta Selatan, Minggu (3/3/2019).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo meminta Pemerintah  Indonesia mengajukan protes kepada Pemerintah Malaysia yang mendeportasi pekerja migran Indonesia (PMI) saat negara tersebut menerapkan lockdown.

Menurut Wahyu, deportasi tersebut membuat para pekerja migran semakin rentan terjangkit Covid-19 karena berada di tengah kerumunan massa.

Selain itu, kata Wahyu, moda transportasi yang digunakan pun tidak memungkinkan untuk saling menjaga jarak.

“Pemerintah Indonesia harus memprotes langkah Pemerintah Malaysia yang tetap melakukan deportasi massal pekerja migran Indonesia di saat Malaysia melakukan lockdown,” kata Wahyu melalui keterangan tertulis, Selasa (31/3/2020).

Baca juga: 3.000 TKI Pulang via Kepri Per Hari, Gubernur Minta Daerah Lain Jangan Lockdown Lokal

Migrant Care pun meminta pemerintah tidak diskriminatif dan tidak menstigma para PMI yang pulang ke Tanah Air tersebut.

Untuk memastikan kesehatan para PMI, pemerintah diminta berkoordinasi dengan pemda.

“Untuk mengoordinasi langkah pemantauan PMI yang pulang dan berstatus orang dalam pemantauan untuk kepentingan pendataan dan isolasi mandiri, dengan tetap mengedepankan perlindungan data pribadi dan kebijakan non-diskriminatif,” ujar dia.

Sementara itu, Migrant Care mendesak pemerintah menangani secara serius para PMI yang berstatus pasien dalam pengawasan (PDP).

Migrant Care meminta karantina serta langkah lainnya yang diterapkan pemerintah memperhatikan protokol penanganan Covid-19.

Untuk mendukung kehidupan PMI tersebut, Migrant Care juga meminta pemerintah memastikan adanya bantuan sosial.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selain Juliari, Suap Bansos Covid-19 Diduga Juga Dinikmati Sejumlah Pihak di Kemensos

Selain Juliari, Suap Bansos Covid-19 Diduga Juga Dinikmati Sejumlah Pihak di Kemensos

Nasional
Cerita Peneliti Perempuan Kembangkan Vaksin Merah Putih, Tekanan Tinggi hingga Menantang Diri Sendiri

Cerita Peneliti Perempuan Kembangkan Vaksin Merah Putih, Tekanan Tinggi hingga Menantang Diri Sendiri

Nasional
Mendikbud Nadiem: Kamus Sejarah Disusun 2017 Sebelum Saya Menteri

Mendikbud Nadiem: Kamus Sejarah Disusun 2017 Sebelum Saya Menteri

Nasional
Rizieq Akui Larang Dokter Buka Hasil Laboratorium dan Pemeriksaan Kesehatan

Rizieq Akui Larang Dokter Buka Hasil Laboratorium dan Pemeriksaan Kesehatan

Nasional
Jokowi Teken Kepres Panitia Pencalonan RI Tuan Rumah Olimpiade 2032

Jokowi Teken Kepres Panitia Pencalonan RI Tuan Rumah Olimpiade 2032

Nasional
Hari Kartini, Doni Monardo Sampaikan Terima Kasih kepada Para Ibu yang Patuhi Protokol Kesehatan

Hari Kartini, Doni Monardo Sampaikan Terima Kasih kepada Para Ibu yang Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Juliari Batubara Bantah Dakwaan Jaksa soal 'Fee' Pengadaan Bansos Covid-19

Juliari Batubara Bantah Dakwaan Jaksa soal "Fee" Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Saksi Ungkap Alasan Tes Swab PCR Rizieq Tanpa Menunggu Satgas Covid-19

Saksi Ungkap Alasan Tes Swab PCR Rizieq Tanpa Menunggu Satgas Covid-19

Nasional
Kemenkominfo Imbau Masyarakat Lapor jika Temukan Konten Ujaran Kebencian

Kemenkominfo Imbau Masyarakat Lapor jika Temukan Konten Ujaran Kebencian

Nasional
Polri Minta Masyarakat Punya Kesadaran untuk Tidak Mudik

Polri Minta Masyarakat Punya Kesadaran untuk Tidak Mudik

Nasional
Ada Dugaan Tindak Pidana, Kasus Kebakaran Kilang Minyak Balongan Naik ke Penyidikan

Ada Dugaan Tindak Pidana, Kasus Kebakaran Kilang Minyak Balongan Naik ke Penyidikan

Nasional
Dalam Sidang Juliari, Jaksa KPK Beberkan Nama Perusahaan yang Berikan Fee Bansos Covid-19

Dalam Sidang Juliari, Jaksa KPK Beberkan Nama Perusahaan yang Berikan Fee Bansos Covid-19

Nasional
Hari Kartini, Puan Ajak Perempuan Suntikkan 'Vaksin' Literasi di Keluarga

Hari Kartini, Puan Ajak Perempuan Suntikkan "Vaksin" Literasi di Keluarga

Nasional
Dalam Dakwaan, Juliari Disebut Pakai Dana Bansos untuk Sewa Pesawat Jet Pribadi

Dalam Dakwaan, Juliari Disebut Pakai Dana Bansos untuk Sewa Pesawat Jet Pribadi

Nasional
Menteri PPPA: Miris, Kadang Korupsi Terjadi karena Alasan Perempuan

Menteri PPPA: Miris, Kadang Korupsi Terjadi karena Alasan Perempuan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X