Kebijakan Darurat Sipil Dinilai Bisa Bikin Polisi Head To Head dengan Kepala Daerah

Kompas.com - 31/03/2020, 15:27 WIB
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P Arteria Dahlan saat menjadi pembicara dalam diskusi Respublica Political Institute bertajuk Perppu Ormas dan Ancaman Radikalisme di Megawati Institute, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoAnggota DPR RI dari Fraksi PDI-P Arteria Dahlan saat menjadi pembicara dalam diskusi Respublica Political Institute bertajuk Perppu Ormas dan Ancaman Radikalisme di Megawati Institute, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P Arteria Dahlan mengatakan, kebijakan darurat sipil untuk penanganan Covid-19 akan menjadikan polisi sebagai ujung tombak.

Menurut dia, Polisi nantinya akan berhadapan-hadapan dengan kepala daerah seperti gubernur, bupati dan walikota dalam menjalankan kebijakan tersebut.

"Kebijakan ini menjadikan Polri nanti akan menjadi ujung tombak, menjadikan polri nanti head to head dengan kepentingan gubernur, bupati dan penguasa daerah lokal," kata Arteria dalam rapat kerja dengan Kapolri, Selasa (31/3/2020).

"Sekarang, bagaimana melakukan harmonisasi terkait kebijakan-kebijakan yang diambil kabupaten, wali kota, gubernur, soal lockdown atau karantina wilayah ini," ujarnya.

Baca juga: Menurut Wapres Pembatasan Sosial dan Darurat Sipil agar Ekonomi Tak Tertutup

Lebih lanjut, Arteria mengatakan, pemerintah belum mendeklarasikan secara resmi kebijakan tersebut.

Oleh karenanya, ia meminta kejelasan dan tujuan yang tepat untuk dilakukannya kebijakan darurat sipil tersebut.

"Kebijakan ini harus nyata, harus tegas," pungkasnya.

Pemerintah sebelumnya berencana, menerapkan status darurat sipil dalam menghadapi wabah Covid-19.

Baca juga: Habiburokhman Sarankan Jokowi Tak Terapkan Darurat Sipil

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo terkait kebijakan pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus corona.

Menurut Jokowi, hal itu perlu dilakukan dengan skala lebih besar. Oleh karena itu, ia meminta pembatasan sosial yang dikenal dengan sebutan physical distancing ini disertai dengan kebijakan darurat sipil.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menag: Ada 1.030 Pengajuan Pengembalian Setoran Pelunasan Biaya Haji, 955 Sudah Direalisasikan

Menag: Ada 1.030 Pengajuan Pengembalian Setoran Pelunasan Biaya Haji, 955 Sudah Direalisasikan

Nasional
KSP Akui Banyak Penyandang Disabilitas Tak Dapat Bantuan

KSP Akui Banyak Penyandang Disabilitas Tak Dapat Bantuan

Nasional
ICJR Desak Aparat Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan Anak oleh Kepala P2TP2A

ICJR Desak Aparat Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan Anak oleh Kepala P2TP2A

Nasional
UPDATE 7 Juli: Tambah Satu Orang, RS Pulau Galang Rawat 17 Pasien Covid-19

UPDATE 7 Juli: Tambah Satu Orang, RS Pulau Galang Rawat 17 Pasien Covid-19

Nasional
Menpan RB: Tak Ada Penerimaan Sekolah Kedinasan Tahun Ini, Kecuali STIN

Menpan RB: Tak Ada Penerimaan Sekolah Kedinasan Tahun Ini, Kecuali STIN

Nasional
Jokowi Minta Menteri Cari Terobosan Biayai Tol Trans Sumatera

Jokowi Minta Menteri Cari Terobosan Biayai Tol Trans Sumatera

Nasional
Komisi III DPR Akan Gelar RDP dengan KPK dan Dewas di Gedung Merah Putih KPK

Komisi III DPR Akan Gelar RDP dengan KPK dan Dewas di Gedung Merah Putih KPK

Nasional
DPR Gelar Rapat dengan Menag, Evaluasi Keputusan Pembatalan Haji 2020

DPR Gelar Rapat dengan Menag, Evaluasi Keputusan Pembatalan Haji 2020

Nasional
Pemerintah Akan Bantu Daerah yang Pelayanan Kesehatan Covid-19 Minim

Pemerintah Akan Bantu Daerah yang Pelayanan Kesehatan Covid-19 Minim

Nasional
KPK Panggil 4 Saksi dalam Kasus Suap PT Dirgantara Indonesia

KPK Panggil 4 Saksi dalam Kasus Suap PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Anggaran Tambahan Pilkada Tahap 2 dan 3 Diharapkan Cair Agustus dan Oktober

Anggaran Tambahan Pilkada Tahap 2 dan 3 Diharapkan Cair Agustus dan Oktober

Nasional
HUT RI di Tengah Pandemi, Dijanjikan Tetap Meriah meski Terbatas...

HUT RI di Tengah Pandemi, Dijanjikan Tetap Meriah meski Terbatas...

Nasional
Dukcapil: Jika Djoko Tjandra Sudah WNA, E-KTP-nya Bisa Dibatalkan

Dukcapil: Jika Djoko Tjandra Sudah WNA, E-KTP-nya Bisa Dibatalkan

Nasional
Unjuk Rasa RUU HIP, Pemerintah Minta Pendemo Ikuti Protokol Kesehatan

Unjuk Rasa RUU HIP, Pemerintah Minta Pendemo Ikuti Protokol Kesehatan

Nasional
Covid-19 dan Refleksi Kritis Pembangunan Infrastruktur

Covid-19 dan Refleksi Kritis Pembangunan Infrastruktur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X