Kompas.com - 31/03/2020, 15:02 WIB
Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar pandjaitan menjawab beberapa pertanyaan terkait tindakan pemerintah tangani virus corona di akun Instagramnya, Selasa (24/3/2020). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIMenko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar pandjaitan menjawab beberapa pertanyaan terkait tindakan pemerintah tangani virus corona di akun Instagramnya, Selasa (24/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Presiden Joko Widodo benar-benar mempertingkan perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah sebelum memutuskan karantina wilayah akibat wabah virus corona (Covid-19).

Menurut Luhut, itulah alasan utama hingga saat ini pemerintah pusat belum memberlakukan karantina wilayah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

"Presiden tuh selalu berpikiran begini, orang susah itu jangan ditambahin susah lagi gitu lho. Karena mungkin beliau pernah ngalamin keadaan susah waktu masa kecil," kata Luhut dalam siaran video resmi dari Kemenkomarves, Selasa (31/3/2020).

Baca juga: Luhut Sebut Kepastian Karantina Wilayah Diputuskan Pekan Ini

Meski demikian, Luhut menjamin bahwa pemerintah terus memantau situasi keadaan di dalam negeri. Khususnya daerah terdampak virus corona.

Oleh sebab itu, pemerintah pusat tidak membuang opsi karantina wilayah dalam penanganan wabah virus corona.

"Nanti kami mau rapat terakhir (membahas karantina wilayah), kemudian sekali lagi dilaporkan ke Presiden," ujar Luhut.

Saat ini, pemerintah melalui Menteri Keuangan juga tengah menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk memberi insentif masyarakat menengah ke bawah yang terdampak kebijakan karantina wilayah.

Luhut menambahkan, apabila nantinya diberlakukan kebijakan karantina wilayah, pemerintah harus bisa menjamin distribusi kebutuhan pokok masyarakat tetap berlangsung.

Baca juga: Wacana Karantina Wilayah di Jakarta, Warga Minta Ada Bantuan Pemerintah karena Mata Pencaharian Hilang

Dengan demikian masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan dasarnya meski nantinya ada karantina wilayah.

"Kalau bahan pangan itu sudah diatur sedemikian rupa hampir tidak ada masalahlah. Jadi semua fasilitas untuk bahan pangan itu akan diberikan. Jadi saya tidak melihat itu jadi isu. Tapi tentu harus diawasi ya karena kalau tidak nanti bisa repot juga," ujar Luhut.

"Karena ketersedian 11 bahan pakan itu sekarang semua kami cek masih tersedia. Hanya penyalurannya ini yang perlu kita waspadai jangan sampai terhambat, baik beras gula segala macam itu," lanjut dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anwar Abbas: Ustaz Tengku Zulkarnain Tinggalkan Dunia Seni untuk Berdakwah

Anwar Abbas: Ustaz Tengku Zulkarnain Tinggalkan Dunia Seni untuk Berdakwah

Nasional
Maria Lumowa Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 185,82 Miliar

Maria Lumowa Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 185,82 Miliar

Nasional
Antisipasi Penerobos, Korlantas Polri Siapkan Penyekatan Berlapis

Antisipasi Penerobos, Korlantas Polri Siapkan Penyekatan Berlapis

Nasional
Kasus Pembobolan Bank BNI, Maria Lumowa Dituntut 20 Tahun Penjara

Kasus Pembobolan Bank BNI, Maria Lumowa Dituntut 20 Tahun Penjara

Nasional
Saat PKB dan PDI-P Tak Akui Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai Kader

Saat PKB dan PDI-P Tak Akui Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai Kader

Nasional
Enam Terdakwa Kasus Kebakaran Gedung Kejagung Mohon Vonis Bebas

Enam Terdakwa Kasus Kebakaran Gedung Kejagung Mohon Vonis Bebas

Nasional
Bupati Nganjuk Tersangka dan Kasusnya Ditangani Polri, Ini Penjelasan Kabareskrim

Bupati Nganjuk Tersangka dan Kasusnya Ditangani Polri, Ini Penjelasan Kabareskrim

Nasional
MUI Berdukacita atas Meninggalnya Tengku Zulkarnain, Asrorun: Beliau Gigih dalam Berdakwah

MUI Berdukacita atas Meninggalnya Tengku Zulkarnain, Asrorun: Beliau Gigih dalam Berdakwah

Nasional
Bareskrim Amankan Rp 647,9 Juta dalam OTT Bupati Nganjuk

Bareskrim Amankan Rp 647,9 Juta dalam OTT Bupati Nganjuk

Nasional
Profil Tengku Zulkarnain, Mantan Wasekjen MUI dan Pernah Aktif di PP Mathla'ul Anwar

Profil Tengku Zulkarnain, Mantan Wasekjen MUI dan Pernah Aktif di PP Mathla'ul Anwar

Nasional
Jaga Kerahasiaan Data Pribadi, Masyarakat Diminta Tak Unggah Dokumen Kependudukan ke Media Sosial

Jaga Kerahasiaan Data Pribadi, Masyarakat Diminta Tak Unggah Dokumen Kependudukan ke Media Sosial

Nasional
Kasus Korupsi Bupati Nganjuk Ditangani Bareskrim Polri

Kasus Korupsi Bupati Nganjuk Ditangani Bareskrim Polri

Nasional
Koalisi Kebebasan Beragama Minta Ketua KPK Batalkan Hasil TWK

Koalisi Kebebasan Beragama Minta Ketua KPK Batalkan Hasil TWK

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat Punya Kekayaan Rp 116,89 Miliar

Jadi Tersangka, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat Punya Kekayaan Rp 116,89 Miliar

Nasional
Tingkat Keterisian Tempat Tidur RS Tinggi akibat Covid-19, Menkes Ingatkan 8 Daerah ini

Tingkat Keterisian Tempat Tidur RS Tinggi akibat Covid-19, Menkes Ingatkan 8 Daerah ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X