Menurut Wapres Pembatasan Sosial dan Darurat Sipil agar Ekonomi Tak Tertutup

Kompas.com - 31/03/2020, 14:59 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin menyampaikan keterangan kepada wartawan tentang penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Senin (23/3/2020). Wapres meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait jenazah pasien positif virus corona (COVID-19) yang meninggal dunia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama.
 ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAWakil Presiden Maruf Amin menyampaikan keterangan kepada wartawan tentang penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Senin (23/3/2020). Wapres meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait jenazah pasien positif virus corona (COVID-19) yang meninggal dunia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan alasan mengapa pemerintah memilih pembatasan sosial skala besar dan darurat sipil untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Menurut Ma'ruf, hal tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang ada serta demi mencegah perekonomian agar tidak tertutup.

"Sifatnya kan moderat, yang masih memungkinkan terjadinya pergerakan untuk pengembangan ekonomi supaya sama sekali tidak tertutup," ujar Ma'ruf dalam konferensi pers melalui video conference, Selasa (31/3/2020).

Baca juga: Komnas HAM Nilai Darurat Sipil Berpotensi Timbulkan Chaos hingga Pelanggaran HAM

Di samping itu, kata dia, pemerintah juga melakukan berbagai antisipasi untuk mencegah adanya arus perpindahan orang dari daerah satu dengan daerah lain.

Caranya adalah dengan menerapkan karantina wilayah terbatas yang hanya berbasis kelurahan saja.

"Jadi kelurahan, (karantina wilayah) diperkecil sehingga tidak sampai ke tingkat kabupaten/kota agar tidak menyulitkan situasi dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi kita, jangan sampai tidak bergerak," ujar Ma'ruf.

Menurut Ma'ruf, pemilihan tersebut sudah dipertimbangkan oleh pemerintah sehingga seluruhnya dikombinasikan.

Kombinasi itu baik dari segi pembatasan wilayah maupun dampak ekonominya.

Baca juga: Presiden Diminta Terbuka Sebelum Tetapkan Status Darurat Sipil

Sebab, kata dia, pemerintah tidak ingin saat karantina wilayah secara penuh terjadi seperti di India.

Rakyat India, menurut dia, menjadi kesulitan sehingga adanya penumpukan massa yang besar, sebab lockdown tidak dipersiapkan dengan baik.

"Ini memang sudah pertimbangannya dari semua aspek, bukan hanya dari satu aspek tapi juga akibat-akibatnya tetap ditanggulangi," kata Ma'ruf.

"Seperti bantuan sosial kepada mereka yang terdampak, antisipasi daerah-daerah untuk melakukan pengawasan dan penanganan andaikata ada yang pulang ke daerah. Menurut hemat kami, itu yang terbaik pada saat ini," ujar dia.

Baca juga: Kapolri: Polri Dukung Darurat Sipil dalam Rangka Cegah Covid-19

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Sita 698 Kendaraan Travel Gelap yang Melanggar Larangan Mudik

Polisi Sita 698 Kendaraan Travel Gelap yang Melanggar Larangan Mudik

Nasional
KPK Berkomitmen Tingkatkan Pencapaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

KPK Berkomitmen Tingkatkan Pencapaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Nasional
Ini Penyebab Kasus Harian Covid-19 di Jawa Timur Meningkat

Ini Penyebab Kasus Harian Covid-19 di Jawa Timur Meningkat

Nasional
Semangat Pelaksanaan Pilkada tak Diiringi Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Semangat Pelaksanaan Pilkada tak Diiringi Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Nasional
Masyarakat Perlu Dilibatkan secara Luas dalam Stranas Pencegahan Korupsi

Masyarakat Perlu Dilibatkan secara Luas dalam Stranas Pencegahan Korupsi

Nasional
Rabu Pekan Depan, Lima Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Rabu Pekan Depan, Lima Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Nasional
PDI-P Tetap Lakukan Persiapan Pilkada, Optimistis Covid-19 Dapat Diatasi

PDI-P Tetap Lakukan Persiapan Pilkada, Optimistis Covid-19 Dapat Diatasi

Nasional
Panglima TNI Pimpin Sertijab Pangkohanudnas dan Penyerahan Jabatan Pangkogabwilhan

Panglima TNI Pimpin Sertijab Pangkohanudnas dan Penyerahan Jabatan Pangkogabwilhan

Nasional
Pemerintah: Pola Hidup Bersih dan Sehat Penting dalam Kehidupan Normal yang Baru

Pemerintah: Pola Hidup Bersih dan Sehat Penting dalam Kehidupan Normal yang Baru

Nasional
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19

Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19

Nasional
Pemerintah: Insentif Tenaga Medis Sudah Disalurkan Sejak 22 Mei

Pemerintah: Insentif Tenaga Medis Sudah Disalurkan Sejak 22 Mei

Nasional
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan 'New Normal' Butuh Transparansi Data

Puan Maharani Nilai Pelaksanaan "New Normal" Butuh Transparansi Data

Nasional
KPU Sebut Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Perlu Penambahan Anggaran

KPU Sebut Pelaksanaan Pilkada di Tengah Pandemi Perlu Penambahan Anggaran

Nasional
New Normal, Pemerintah Ingin Hanya Orang Sehat yang Masuk Mal

New Normal, Pemerintah Ingin Hanya Orang Sehat yang Masuk Mal

Nasional
UPDATE 27 Mei: Data Sebaran 55 Pasien Meninggal akibat Covid-19 di 12 Provinsi

UPDATE 27 Mei: Data Sebaran 55 Pasien Meninggal akibat Covid-19 di 12 Provinsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X