Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Didesak Realokasi Anggaran Ibu Kota Baru dan Infrastruktur untuk Penanganan Covid-19

Kompas.com - 31/03/2020, 12:06 WIB
Ardito Ramadhan,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak Pemerintah merealokasi anggaran di sejumlah sektor agar dapat digunakan dalam penanganan virus corona atau penyakit Covid-19.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah yang juga anggota koalisi mengatakan, sejumlah anggaran yang bisa direlokasi antara lain anggaran pemindahan ibu kota dan pembangunan infrastruktur.

"Pemerintah harus segera melakukan realokasi anggaran dari berbagai sumber yang ada, seperti pemindahan ibukota, infrastruktur, dan paket kebijakan pariwisata ke penanganan Covid-19, seperti penyediaan APD untuk tenaga kesehatan dan alat uji swab bagi masyarakat," kata Wana melalui keterangan tertulis, Selasa (31/3/2020).

Baca juga: Putus Mata Rantai Covid-19, MUI Sarankan Realokasi Anggaran hingga Lockdown

Wana menuturkan, dalam APBN 2020, anggaran infrastruktur tercatat mencapai Rp 419,2 triliun.

Sedangkan anggaran pemindahan ibu kota senilai Rp 2 triliun.

Koalisi juga menyoroti delapan paket kebijakan insentif stimulus pada dua sektor industri, yakni industri pariwisata dan penerbangan untuk menangkal dampak virus Covid-19 yang anggarannya bisa digunakan.

"Lima di antaranya insentif untuk industri pariwisata yang nilainya mencapai Rp 4,7 triliun, di mana biaya influencer termasuk di dalamnya," ujar Wana.

Baca juga: Fitra Desak Pemerintah Realokasi Anggaran agar Fokus pada Dampak dan Penanganan Covid-19

Di samping itu, Koalisi juga mengusulkan agar tunjangan para menteri dan anggota DPR sebesar Rp 270 miliar dialokasikan untuk penanganan Covid-19.

Menurut perhitungan ICW, terdapat anggaran sebesar Rp 425 triliun yang dapat digunakan untuk menangani Covid-19 bila seluruh anggaran untuk sektor-sektor di atas direlokasi untuk penanganan Covid-19.

"Total anggaran yang dapat direalokasi untuk penanggulangan Covid-19 sebesar Rp 425 triliun. Ini belum termasuk anggaran rapat-rapat di setiap instansi dan dinas yang tentunya tidak dimanfaatkan, kunjungan kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri, anggaran makan minum, dan lain sebagainya," kata Wana.

"Atau apabila harus melakukan karantina wilayah, anggaran tersebut dapat dialokasikan sebagai insentif bagi pekerja informal yang tidak mendapatkan penghasilan selama wabah Covid-19 muncul dengan mekanisme Bantuan Langsung Tunai," tutur dia.

Baca juga: Jokowi: Banyak Sekali Anggaran yang Bukan Prioritas, Pangkas Dulu!

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah meminta jajaran menteri hingga pemerintah daerah memangkas rancangan anggaran yang bukan prioritas di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

"Saya perintahkan semua menteri, juga pemerintah daerah, untuk memangkas rencana belanja APBN dan APBD yang tidak prioritas," kata Jokowi ketika memimpin rapat terbatas lewat konferensi video dari Istana Bogor, Jumat (20/3/2020).

"Banyak sekali ini yang tidak prioritas. Pangkas dulu. Anggaran perjalanan dinas, belanja rapat, pembelian barang yang tidak prioritas saya minta dipangkas," lanjut dia.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Mengaku Ditawari KIM Kursi Bacawagub DKI, Gelora: Belum Dibahas Sama Sekali

PKS Mengaku Ditawari KIM Kursi Bacawagub DKI, Gelora: Belum Dibahas Sama Sekali

Nasional
Kemensos: Suharso 3 Kali Sebut Eselon 1 Terima Bansos, tapi Tak Pernah Sebut Nama

Kemensos: Suharso 3 Kali Sebut Eselon 1 Terima Bansos, tapi Tak Pernah Sebut Nama

Nasional
Abaikan Putusan Pengadilan Berakibat Pemilu Ulang, KPU Diadukan ke DKPP

Abaikan Putusan Pengadilan Berakibat Pemilu Ulang, KPU Diadukan ke DKPP

Nasional
Citra Positif KPK Terendah, Wakil Ketua KPK: Saya Masih Bisa Tidur Nyenyak

Citra Positif KPK Terendah, Wakil Ketua KPK: Saya Masih Bisa Tidur Nyenyak

Nasional
TNI AU Kerahkan Satuan Siber untuk Deteksi Prajurit Main Judi Online

TNI AU Kerahkan Satuan Siber untuk Deteksi Prajurit Main Judi Online

Nasional
Anis Matta Sebut Prabowo Belum Bahas Kabinet, Masih Fokus Kerja sebagai Menhan

Anis Matta Sebut Prabowo Belum Bahas Kabinet, Masih Fokus Kerja sebagai Menhan

Nasional
Temui Wapres, Wakil Grand Syekh Al Azhar Bahas Kesulitan Mahasiswa Indonesia di Mesir

Temui Wapres, Wakil Grand Syekh Al Azhar Bahas Kesulitan Mahasiswa Indonesia di Mesir

Nasional
Pemerintah Diharap Petik Pelajaran Penting dari Insiden Gangguan PDN

Pemerintah Diharap Petik Pelajaran Penting dari Insiden Gangguan PDN

Nasional
IKOHI Luncurkan Film 'Yang Tak Pernah Hilang' Mengenang 2 Aktivis 98

IKOHI Luncurkan Film "Yang Tak Pernah Hilang" Mengenang 2 Aktivis 98

Nasional
Polri Klaim Sudah Pecat Anggota yang Terlibat Judi 'Online'

Polri Klaim Sudah Pecat Anggota yang Terlibat Judi "Online"

Nasional
Pakar Dorong Audit Sistem PDN Kominfo Usai Alami Gangguan

Pakar Dorong Audit Sistem PDN Kominfo Usai Alami Gangguan

Nasional
TNI AU Mengaku Sudah Tindak Prajurit Main Judi “Online”, Ada yang Dipecat

TNI AU Mengaku Sudah Tindak Prajurit Main Judi “Online”, Ada yang Dipecat

Nasional
Gangguan PDN Buat Layanan Imigrasi Terkendala, Sistem Pengadaan Disorot

Gangguan PDN Buat Layanan Imigrasi Terkendala, Sistem Pengadaan Disorot

Nasional
Demokrat Cari Cagub yang Tak Jadikan Jakarta 'Pijakan' Politik

Demokrat Cari Cagub yang Tak Jadikan Jakarta "Pijakan" Politik

Nasional
Layanan Imigrasi Tersendat Imbas Gangguan PDN, Pemerintah Diingatkan Jangan Main-main

Layanan Imigrasi Tersendat Imbas Gangguan PDN, Pemerintah Diingatkan Jangan Main-main

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com