Pemerintah Didesak Realokasi Anggaran Ibu Kota Baru dan Infrastruktur untuk Penanganan Covid-19

Kompas.com - 31/03/2020, 12:06 WIB
Staf Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Rabu (30/9/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINStaf Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Rabu (30/9/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak Pemerintah merealokasi anggaran di sejumlah sektor agar dapat digunakan dalam penanganan virus corona atau penyakit Covid-19.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah yang juga anggota koalisi mengatakan, sejumlah anggaran yang bisa direlokasi antara lain anggaran pemindahan ibu kota dan pembangunan infrastruktur.

"Pemerintah harus segera melakukan realokasi anggaran dari berbagai sumber yang ada, seperti pemindahan ibukota, infrastruktur, dan paket kebijakan pariwisata ke penanganan Covid-19, seperti penyediaan APD untuk tenaga kesehatan dan alat uji swab bagi masyarakat," kata Wana melalui keterangan tertulis, Selasa (31/3/2020).

Baca juga: Putus Mata Rantai Covid-19, MUI Sarankan Realokasi Anggaran hingga Lockdown

Wana menuturkan, dalam APBN 2020, anggaran infrastruktur tercatat mencapai Rp 419,2 triliun.

Sedangkan anggaran pemindahan ibu kota senilai Rp 2 triliun.

Koalisi juga menyoroti delapan paket kebijakan insentif stimulus pada dua sektor industri, yakni industri pariwisata dan penerbangan untuk menangkal dampak virus Covid-19 yang anggarannya bisa digunakan.

"Lima di antaranya insentif untuk industri pariwisata yang nilainya mencapai Rp 4,7 triliun, di mana biaya influencer termasuk di dalamnya," ujar Wana.

Baca juga: Fitra Desak Pemerintah Realokasi Anggaran agar Fokus pada Dampak dan Penanganan Covid-19

Di samping itu, Koalisi juga mengusulkan agar tunjangan para menteri dan anggota DPR sebesar Rp 270 miliar dialokasikan untuk penanganan Covid-19.

Menurut perhitungan ICW, terdapat anggaran sebesar Rp 425 triliun yang dapat digunakan untuk menangani Covid-19 bila seluruh anggaran untuk sektor-sektor di atas direlokasi untuk penanganan Covid-19.

"Total anggaran yang dapat direalokasi untuk penanggulangan Covid-19 sebesar Rp 425 triliun. Ini belum termasuk anggaran rapat-rapat di setiap instansi dan dinas yang tentunya tidak dimanfaatkan, kunjungan kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri, anggaran makan minum, dan lain sebagainya," kata Wana.

"Atau apabila harus melakukan karantina wilayah, anggaran tersebut dapat dialokasikan sebagai insentif bagi pekerja informal yang tidak mendapatkan penghasilan selama wabah Covid-19 muncul dengan mekanisme Bantuan Langsung Tunai," tutur dia.

Baca juga: Jokowi: Banyak Sekali Anggaran yang Bukan Prioritas, Pangkas Dulu!

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah meminta jajaran menteri hingga pemerintah daerah memangkas rancangan anggaran yang bukan prioritas di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

"Saya perintahkan semua menteri, juga pemerintah daerah, untuk memangkas rencana belanja APBN dan APBD yang tidak prioritas," kata Jokowi ketika memimpin rapat terbatas lewat konferensi video dari Istana Bogor, Jumat (20/3/2020).

"Banyak sekali ini yang tidak prioritas. Pangkas dulu. Anggaran perjalanan dinas, belanja rapat, pembelian barang yang tidak prioritas saya minta dipangkas," lanjut dia.

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini 7 Kandidat Vaksin yang Sedang Uji Klinis Tahap Ketiga

Ini 7 Kandidat Vaksin yang Sedang Uji Klinis Tahap Ketiga

Nasional
Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X