DPR Dinilai Tak Berempati, Tetap Bahas RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Covid-19

Kompas.com - 31/03/2020, 10:46 WIB
Said Iqbal menjadi saksi dalam sidang Ratna Sarumpaet di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (9/4/2019) KOMPAS.COM/PAVEL TANUJAYASaid Iqbal menjadi saksi dalam sidang Ratna Sarumpaet di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (9/4/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai, DPR tidak memiliki empati kepada rakyat, apabila tetap melanjutkan pembahasan seluruh RUU dalam Prolegnas prioritas 2020, termasuk omnibus law RUU Cipta Kerja.

Saiq juga menyayangkan, pernyataan anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem Saan Mustopa yang mengusulkan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan Perpajakan tetap dilanjutkan di tengah wabah virus corona.

"Patut diduga, sikap ngotot untuk membahas omnibus law RUU Cipta Kerja tersebut adalah untuk memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu," kata Saiq dalam keterangan tertulis, Selasa (31/3/2020).

Baca juga: Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Virus Corona

"Tidak mempunyai empati terhadap rakyat kecil dan buruh yang menolak omnibus law yang hingga saat ini masih terus bekerja di perusahaan, tidak diliburkan di tengah pandemi corona," tambahnya.

Saiq mengatakan, KSPI lebih menghargai pernyataan pimpinan DPR yang ingin fokus pada fungsi pengawasan terhadap penanganan Covid-19.

Oleh karenanya, ia meminta DPR dan pemerintah untuk fokus pada pencegahan penularan Covid-19 dan melakukan strategi antisipasi agar tidak terjadi darurat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di masa pandemi maupun pasca pandemi virus corona.

" Omnibus law bukan solusi terhadap darurat PHK dan bukan solusi disaat menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, akibat pandemi corona," ujarnya.

Baca juga: Pembahasan Omnibus Law di Tengah Wabah Covid-19 Batasi Partisipasi Publik

Lebih lanjut, Saiq menyarankan agar DPR dan pemerintah fokus pada kesehatan dan keselamatan masyarakat, seperti meliburkan pekerja, membayar upah dan THR secara penuh kepada buruh, termasuk yang diliburkan, dan mengendalikan nilai tukar rupiah.

Kemudian, memberikan bantuan berupa dana secara tunai kepada masyarakat kecil dan buruh yang dirumahkan dan memberikan insentif kepada industri yang terdampak pandemi corona.

"BPJS Ketenagakerjaan ikut mengeluarkan dana untuk membantu penanganan pandemi corona," pungkasnya.

Baca juga: Walhi Desak DPR Batalkan Pembahasan Omnibus Law dan Fokus Atasi Corona

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Reshuffle, PKS: Kita Serahkan ke Pak Jokowi, PKS Oposisi...

Soal Reshuffle, PKS: Kita Serahkan ke Pak Jokowi, PKS Oposisi...

Nasional
Hingga 4 Juli, Ada 38.890 ODP dan 14.205 PDP Covid-19 di Indonesia

Hingga 4 Juli, Ada 38.890 ODP dan 14.205 PDP Covid-19 di Indonesia

Nasional
Jubir Pemerintah: Tak Semua Pasien Covid-19 Dirawat di Rumah Sakit

Jubir Pemerintah: Tak Semua Pasien Covid-19 Dirawat di Rumah Sakit

Nasional
Hingga 4 Juli, Jumlah Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19 Mencapai 894.428

Hingga 4 Juli, Jumlah Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19 Mencapai 894.428

Nasional
Menurut Politisi PKB, Dua Menteri Ini Layak Kena Reshuffle

Menurut Politisi PKB, Dua Menteri Ini Layak Kena Reshuffle

Nasional
UPDATE 4 Juli: 3.089 Orang Meninggal Akibat Covid-19, Tambah 53

UPDATE 4 Juli: 3.089 Orang Meninggal Akibat Covid-19, Tambah 53

Nasional
UPDATE 4 Juli: Bertambah 651, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 28.219

UPDATE 4 Juli: Bertambah 651, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 28.219

Nasional
Amien Rais Sarankan Jokowi Pilih Menteri Berwatak Kerakyatan Apabila Ingin Reshuffle Kabinet

Amien Rais Sarankan Jokowi Pilih Menteri Berwatak Kerakyatan Apabila Ingin Reshuffle Kabinet

Nasional
UPDATE 4 Juli: Tambah 1.447, Total Ada 62.142 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 4 Juli: Tambah 1.447, Total Ada 62.142 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Tiga Saran PKS agar Pemerintahan Jokowi Kuat Hadapi Pandemi Covid-19

Tiga Saran PKS agar Pemerintahan Jokowi Kuat Hadapi Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Jokowi Ajak Kepala Daerah Kreatif Tangani Covid-19

Stafsus Jokowi Ajak Kepala Daerah Kreatif Tangani Covid-19

Nasional
Forum Rektor Minta Pemerintah Tanggung Biaya Internet Mahasiswa dan Dosen

Forum Rektor Minta Pemerintah Tanggung Biaya Internet Mahasiswa dan Dosen

Nasional
Mahfud MD Minta Perguruan Tinggi Hasilkan Sarjana Terampil dan Berkarakter

Mahfud MD Minta Perguruan Tinggi Hasilkan Sarjana Terampil dan Berkarakter

Nasional
Jokowi Minta Perguruan Tinggi Lebih Aktif Kerja Sama dengan Industri

Jokowi Minta Perguruan Tinggi Lebih Aktif Kerja Sama dengan Industri

Nasional
Kemenkes: Orang dengan Penyakit Tak Menular Rentan Terinfeksi Covid-19

Kemenkes: Orang dengan Penyakit Tak Menular Rentan Terinfeksi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X