Walhi Desak DPR Batalkan Pembahasan Omnibus Law dan Fokus Atasi Corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Direktur Eksekutif Nasional Walhi Edo Rakhman mendesak DPR membatalkan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja dan mengalihkan pada upaya pencegahan penyebaran wabah virus corona. 

"Kami meminta DPR membatalkan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang mengancam masyarakat miskin dalam menghadapi pandemi Covid-19," ujar Edo dalam keterangan tertulis, Senin (30/3/2020).

Baca juga: Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Virus Corona

Edo mengaku heran karena dalam situasi pandemi, pemerintah dan DPR justru tetap memaksakan pembahasan omnibus law.

Padahal para pemangku kebijakan seharusnya dapat berinisiatif memfokuskan semua sumber dayanya untuk penanggulangan virus corona.

Terlebih, dalam upaya pembahasan tersebut, juga masih banyak pekerja informal dan buruh yang tetap menyambung hidup di tengah wabah virus corona.

Karena itu, Walhi mendesak supaya DPR mengalihkan pembahasan pada percepatan penanganan virus corona.

"Fokus menjalankan fungsi pembahasan anggaran dan pengawasan dalam penanganan pandemi Covid-19," tegas Edo.

Baca juga: DPR Diminta Batalkan Pembahasan Omnibus Law, Prioritaskan Penanganan Covid-19

Menurut Edo, saat ini DPR seharusnya dapat memastikan tanggung jawab negara untuk menyediakan segala kebutuhan warga dalam menghadapi pandemi virus corona terpenuhi.

Termasuk menyediakan pangan, air, sanitasi, dan bantuan finansial bagi masyarakat miskin.

Sebaliknya, DPR juga sebaiknya dapat menjalankan perannya dengan mengawasi tindakan pemerintah yang dinilai telah memperparah kerentanan masyarakat menghadapi pandemi virus corona.

"Termasuk menjamin perlindungan K3 pekerja dan penghentian penggusuran paksa dalam konflik agraria yang menyebabkan masyarakat semakin rentan terpapar penyakit dalam pandemi Covid-19," katanya.

Baca juga: DPR Diminta Tunda Omnibus Law dan Fokus Kawal Penanganan Covid-19

Selain itu, Edi juga mendorong DPR dan pemerintah memotong sekaligus merealokasi pos APBN demi menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Yakni dengan memotong pos untuk gaji dan tunjangan anggota DPR dan direksi BUMN untuk menyediakan APD bagi tenaga medis dan masyarakat miskin.

Edo juga meminta DPR dapat mendesak pemerintah agar memastikan informasi yang diterima publik mengenai virus corona akurat, tepat waktu, dan tidak diskriminatif.

"Kami mendorong pemerintah untuk mengambil langkah mengurangi dampak gender dan memastikan penanganan Covid-19 tidak melanggengkan ketidakadilan gender," tegas dia.

Baca juga: Puan Pastikan Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja di DPR Jalan Terus