Kompas.com - 31/03/2020, 06:33 WIB
Ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa menentang omnibus law di Jakarta, Senin (20/1/2020). Dalam aksinya mereka menolak omnibus law yang dinilai hanya menguntungkan pengusaha dan investor serta merugikan pekerja di Indonesia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nz ANTARAFOTO/Akbar Nugroho GumayRatusan buruh menggelar aksi unjuk rasa menentang omnibus law di Jakarta, Senin (20/1/2020). Dalam aksinya mereka menolak omnibus law yang dinilai hanya menguntungkan pengusaha dan investor serta merugikan pekerja di Indonesia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nz

Pembahasan terus berjalan

Sejak awal diusulkan oleh pemerintah, omnibus law RUU Cipta Kerja banyak mendapatkan kritik dari masyarakat.

Sejumlah kritik, menyebutkan RUU Cipta Kerja hanya menitikberatkan pada kepentingan ekonomi tanpa pertimbangan keadilan dan kesejahteraan sosial.

"Ketika kita melihat bagian penjelasannya sangat ekonomisentris, bukan kesejahteraan. Jadi hanya bicara pertumbuhan ekonomi tanpa bicara keadilan sosial dan kesejahteraan," kata Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura di Jakarta, Kamis (5/3/2020).

Baca juga: Sindikasi: Omnibus Law RUU Cipta Kerja Bawa Semangat Perbudakan Modern

Sekjen Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) Ikhsan Raharjo menilai, keberadaan omnibus law RUU Cipta Kerja justru akan menarik Indonesia kembali ke zaman kolonial Hindia Belanda.

Menurut Ikhsan, pasal-pasal terkait ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja akan menciptakan perbudakan modern.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Semangat perbudakan modern itu sangat kuat terasa dalam draf yang kita semua bisa baca hari ini," kata Ikhsan di Jakarta, Kamis (5/3/2020).

Namun, dengan segala desakan itu, Puan menegaskan pembahasan RUU Cipta Kerja di parlemen tetap akan dilakukan sesuai mekanisme perundang-undangan.

Baca juga: Sindikasi: RUU Cipta Kerja Tak Mendukung Kesejahteraan Pekerja Muda

Hal itu kembali ia tegaskan seusai rapat paripurna pembukaan masa persidangan DPR.

Puan menjawab desakan sejumlah kalangan agar pembahasan RUU Cipta Kerja dibatalkan mengingat saat ini virus corona mewabah di Indonesia.

Menurutnya, DPR tidak melupakan tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam kepentingan lain, meski memprioritaskan tugas dan fungsinya terhadap penanganan Covid-19.

"Perlu saya sampaikan bahwa DPR sesuai dengan fungsinya akan fokus pada pengawasan legislasi dan anggaran terkait pandemi Covid-19 untuk bisa membantu bersinergi dengan pemerintah," ujar Puan.

"Namun urusan omnibus law tentu saja akan kita bahas sesuai dengan mekanismenya," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas Perempuan Nilai Perlu Ada Perbaikan Sistem Pembuktian di Kasus Kekerasan Seksual

Komnas Perempuan Nilai Perlu Ada Perbaikan Sistem Pembuktian di Kasus Kekerasan Seksual

Nasional
Buntut Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Menpora dan Pengurus LADI Didesak Mundur

Buntut Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Menpora dan Pengurus LADI Didesak Mundur

Nasional
Bendera Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Menpora dan Pengurus LADI Dinilai Lalai

Bendera Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Menpora dan Pengurus LADI Dinilai Lalai

Nasional
Merah Putih Tak Berkibar Saat Indonesia Menangkan Piala Thomas, Bermula dari Bobroknya Administrasi Indonesia

Merah Putih Tak Berkibar Saat Indonesia Menangkan Piala Thomas, Bermula dari Bobroknya Administrasi Indonesia

Nasional
BRIN Hendak Pindahkan Eijkman ke Cibinong, Peneliti Ungkap Keberatan

BRIN Hendak Pindahkan Eijkman ke Cibinong, Peneliti Ungkap Keberatan

Nasional
Tak Punya Rp 10 Miliar Bayar Stepanus Robin, Rita Konsultasi dengan Azis Syamsuddin

Tak Punya Rp 10 Miliar Bayar Stepanus Robin, Rita Konsultasi dengan Azis Syamsuddin

Nasional
Rita Widyasari Mengaku Diminta Rp 10 Miliar oleh Maskur Husain dan Stepanus Robin untuk Urus Perkara

Rita Widyasari Mengaku Diminta Rp 10 Miliar oleh Maskur Husain dan Stepanus Robin untuk Urus Perkara

Nasional
Komnas Perempuan Dukung Polri Buka Lagi Kasus Dugaan Pemerkosaan di Luwu Timur

Komnas Perempuan Dukung Polri Buka Lagi Kasus Dugaan Pemerkosaan di Luwu Timur

Nasional
Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, Yusmin Ohorella Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, Yusmin Ohorella Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Nasional
Menlu RI dan Malaysia Bahas Konsensus ASEAN yang Tak Direspons Myanmar

Menlu RI dan Malaysia Bahas Konsensus ASEAN yang Tak Direspons Myanmar

Nasional
Kuasa Hukum Dua Polisi Terdakwa Unlawful Killing Laskar FPI Tak Ajukan Eksepsi

Kuasa Hukum Dua Polisi Terdakwa Unlawful Killing Laskar FPI Tak Ajukan Eksepsi

Nasional
Bertemu Menlu Malaysia, Retno Dorong Kerja Sama Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Bertemu Menlu Malaysia, Retno Dorong Kerja Sama Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Golkar Targetkan Menang Pilpres, Pilkada di atas 60 Persen dan Pileg 20 Persen

Golkar Targetkan Menang Pilpres, Pilkada di atas 60 Persen dan Pileg 20 Persen

Nasional
Rita Widyasari Sebut Azis Syamsuddin Datang ke Lapas lalu Kenalkan Stepanus Robin untuk Urus Kasus

Rita Widyasari Sebut Azis Syamsuddin Datang ke Lapas lalu Kenalkan Stepanus Robin untuk Urus Kasus

Nasional
HUT Ke-57 Partai Golkar Jadi Momentum Konsolidasi Jelang Pemilu 2024

HUT Ke-57 Partai Golkar Jadi Momentum Konsolidasi Jelang Pemilu 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.