Cegah Covid-19, Komnas HAM Minta Pemerintah Cermati Kapasitas di Lapas dan Rutan

Kompas.com - 30/03/2020, 19:27 WIB
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik usai sebuah diskusi di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (9/2/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKetua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik usai sebuah diskusi di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (9/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) meminta Presiden Joko Widodo mencermati kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan ( Lapas) dan Rumah Tahanan ( Rutan) di tengah wabah virus corona atau Covid-19.

Hal ini disampaikan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, dalam rekomendasi Komnas HAM untuk presiden Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

"Respons atas overcrowding di Lapas dan Rutan agar tidak menjadi penyebaran wabah COVID-19," kata Taufan dalam keterangan tertulis, Senin (30/3/2020).

Baca juga: Polisi Bantah Pria yang Pingsan di Gedung SPKT Polda Metro Jaya karena Covid-19

Taufan mengatakan, dalam kondisi darurat seperti saat ini, penguatan legalitas penanggulangan Covid-19 perlu segera dibuat agar kebijakan terpusat dan dikelola oleh pemerintah pusat.

Selain itu, ia menyarankan, pemerintah mulai melakukan karantina wilayah secara proporsional.

"Karantina wilayah secara proporsional, tindakan yang lebih dalam kebijakan social/physical distancing, mekanisme update situasional," ujarnya.

Taufan juga mengatakan, pemerintah perlu memberikan jaminan hidup langsung bagi semua dan kebijakan untuk belajar di rumah tanpa menimbulkan tambahan beban bagi keluarga.

Selain itu, kata dia, Komnas HAM meminta, pemerintah membuat kebijakan khusus untuk menunjang para petugas dan pekerja medis untuk perlindungan maksimal.

"Kebijakan khusus terkait pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi penyandang disabilitas, penyadaran kepada publik guna memerangi stigma yang terdapat di masyarakat, dan menjamin dan memastikan tidak ada kebijakan PHK sepihak terhadap buruh dan para pekerja," tuturnya.

Baca juga: Menangis Izinkan Anak Jadi Relawan Covid-19, Bupati Magetan: Saya Tahu Mengancam Nyawa

Lebih lanjut, Taufan mengatakan, rekomendasi dari Komnas HAM tersebut merupakan hasil kajian cepat tata kelola penanganan Covid-19 terkait penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.

Menurut dia, dalam situasi darurat ini, instrumen HAM telah memberikan prinsip dan pedoman terkait penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.

"Yaitu, ditetapkan berdasarkan hukum, pernyataan pemberitahuan dan penghentian darurat, tidak membatasi non derogable rights, benar-benar dibutuhkan (necessary), pengaturan jelas, ketat dan tidak multitafsir, dan proporsionalitas," pungkasnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mal di Bekasi Diizinkan Beroperasi, Ridwan Kamil: Bukan Pelonggaran PSBB, tapi Adaptasi

Mal di Bekasi Diizinkan Beroperasi, Ridwan Kamil: Bukan Pelonggaran PSBB, tapi Adaptasi

Nasional
KPU Prediksi Biaya Pilkada 2020 Meningkat jika Digelar di Masa Pandemi

KPU Prediksi Biaya Pilkada 2020 Meningkat jika Digelar di Masa Pandemi

Nasional
Wawancaranya dengan Siti Fadilah Dinyatakan Salahi Aturan, Ini Respons Deddy Corbuzier

Wawancaranya dengan Siti Fadilah Dinyatakan Salahi Aturan, Ini Respons Deddy Corbuzier

Nasional
Sebelum Berpulang, Didi Kempot Sempat Buat Lagu 'Sungkem', Bercerita tentang Soekarno

Sebelum Berpulang, Didi Kempot Sempat Buat Lagu "Sungkem", Bercerita tentang Soekarno

Nasional
Ini 25 Daerah yang Mulai Bersiap Terapkan New Normal

Ini 25 Daerah yang Mulai Bersiap Terapkan New Normal

Nasional
Tak Ada Masjid di Arab Saudi Gelar Shalat Id, kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi

Tak Ada Masjid di Arab Saudi Gelar Shalat Id, kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi

Nasional
Gugus Tugas: Warga yang akan Kembali ke Jakarta Harus Unduh Aplikasi BLC

Gugus Tugas: Warga yang akan Kembali ke Jakarta Harus Unduh Aplikasi BLC

Nasional
New Normal, Ridwan Kamil Wajibkan Mal Batasi Kapasitas Pengunjung

New Normal, Ridwan Kamil Wajibkan Mal Batasi Kapasitas Pengunjung

Nasional
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19

Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19

Nasional
Densus 88 Tangkap 6 Terduga Teroris Tiga Hari Sebelum Lebaran

Densus 88 Tangkap 6 Terduga Teroris Tiga Hari Sebelum Lebaran

Nasional
Fraksi PPP: Setelah Mal, Seharusnya Tempat Ibadah Kembali Dibuka

Fraksi PPP: Setelah Mal, Seharusnya Tempat Ibadah Kembali Dibuka

Nasional
Kasus Covid-19 di Mesir Melonjak, WNI Dipastikan Tak Ada yang Terinfeksi

Kasus Covid-19 di Mesir Melonjak, WNI Dipastikan Tak Ada yang Terinfeksi

Nasional
Panduan New Normal: Jumlah Pekerja Masuk Kantor Dibatasi, Makan di Kantin Berjarak 1 Meter

Panduan New Normal: Jumlah Pekerja Masuk Kantor Dibatasi, Makan di Kantin Berjarak 1 Meter

Nasional
Yakin Mampu Atasi Covid-19, Pemerintah: Kita Tidak Akan Menyerah

Yakin Mampu Atasi Covid-19, Pemerintah: Kita Tidak Akan Menyerah

Nasional
Sebaran 415 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia: DKI Catat Penambahan Tertinggi

Sebaran 415 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia: DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X