Pemerintah Harap Warga Sumbangkan Rumah untuk Karantina WNI dari Luar Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta masyarakat di tingkat kelurahan untuk menyediakan rumah untuk karantina bagi warga yang baru pulang dari luar negeri.

Hal ini, dilakukan terkait upaya pencegahan penyebaran wabah virus corona atau Covid-19.

"Saya selaku kepala gugus tugas berharap kepada masyarakat terutama ditingkat kelurahan dan desa, hendaknya bisa menyiapkan beberapa rumah warga yang secara sukarela," kata Doni dalam video conference, Senin (30/3/2020).

Baca juga: Gugus Tugas Covid-19: Disinfektan Seharusnya Disemprotkan pada Benda Mati

"Berkenan menyumbangkan atau mungkin meminjamkan rumahnya tersebut untuk menjadi tempat isolasi mandiri atau karantina rumah bagi sejumlah saudara-saudara kita yang kembali dari luar daerah maupun dari luar negeri nantinya," sambungnya.

Menurut Doni, fasilitas kesehatan di daerah tidak akan mencukupi untuk menampung semua warga.

Oleh karena itu, ia berharap ada warga yang berkenan dengan sukarela rumahnya dijadikan tempat isolasi atau karantina mandiri.

"Tadi Bapak Presiden telah menugaskan beberapa Menko dan juga para Gubernur yang terkait untuk mempersiapkan diri secara maksimal. Disini kita lihat bawah ketersediaan fasilitas kesehatan yang ada di daerah juga sangat terbatas," ujar Doni.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan bahwa data yang dihimpun memperlihatkan bahwa pasien Covid-19 di Indonesia bertambah.

Hingga Senin (30/3/2020), total ada 1.414 kasus Covid-19 di Indonesia.

Baca juga: Menpan RB Ucap Belasungkawa bagi Tenaga Medis yang Gugur Tangani Covid-19

Angka ini bertambah 129 pasien yang dinyatakan positif virus corona dalam 24 jam terakhir.

Hal ini dinyatakan juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto, melansir data yang dihimpun sejak Minggu (29/3/2020) pukul 12.00 WIB hingga Senin ini pukul 12.00 WIB.

"Penambahan konfirmasi kasus positif sebanyak 129 orang sehingga total kasus sekarang menjadi 1.414 kasus," ujar Achmad Yurianto dalam konferensi pers di Graha BNPB, Senin.