Kompas.com - 30/03/2020, 17:14 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (2/3/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Menko PMK Muhadjir Effendy di Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (2/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebutkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang karantina wilayah sudah mulai dikebut pengerjaannya oleh Kemenko PMK dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Muhadjir mengatakan, dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo, beberapa gubernur telah memberi masukan terkait karantina wilayah.

Baca juga: Pekan Depan, Pemerintah Putuskan PP soal Status Karantina Wilayah

"Sudah ada beberapa alternatif, tinggal menunggu arahan Presiden. Dalam ratas tadi Bapak Presiden sudah memutuskan, jadi tinggal menuangkan dalam PP baik PP tentang penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat maupun PP tentang kriteria kekarantinaan kesehatan," ujar Muhadjir kepada wartawan, Senin (30/3/2020).

Ia mengatakan, menurut UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Bab VII Pasal 49 tentang jenis karantina, terdapat empat jenis karantina.

Keempat jenis karantina itu adalah karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit dan Pembatasan Sosial berskala Luas (PSBB).

Baca juga: Begini Gambaran Karantina Wilayah Menurut Mahfud MD

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bapak Presiden menyampaikan arahan bahwa untuk skala kabupaten/kota atau provinsi yang dapat disetujui adalah PSBB," kata dia.

Sementara untuk karantina wilayah, kata dia, bisa dilaksanakan dengan cakupan kecil misalnya setingkat wilayah RT, wilayah desa dan sejenisnya.

Dengan demikian, kewenangan untuk melakukan karantina wilayah itu pun diserahkan ke daerah.

"Insya Allah itu akan diatur di dalam PP," kata dia.

Diketahui, beberapa daerah sebelumnya sudah memutuskan untuk melakukan karantina wilayah secara lokal seperti Tegal, Kota Tasikmalaya, Makassar, Ciamis, serta Provinsi Papua.

Baca juga: Pemerintah Diminta Percepat PP soal Ketentuan Karantina Wilayah oleh Daerah

Kendati demikian, Presiden Jokowi menegaskan bahwa karantina wilayah dalam rangka pencegahan Covid-19 adalah wewenang pemerintah pusat.

Namun, ia tetap meminta jajaran menterinya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah sejalan dengan kebijakan pusat.

"Saya harap seluruh menteri memastikan pemerintah pusat dan daerah harus memiliki visi yang sama," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Tak Gegabah Izinkan Kegiatan Berskala Besar

Pemerintah Diminta Tak Gegabah Izinkan Kegiatan Berskala Besar

Nasional
Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK...

Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK...

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Varian Baru Covid-19 Bernama R.1

Yang Perlu Diketahui soal Varian Baru Covid-19 Bernama R.1

Nasional
[POPULER NASIONAL] Varian Baru Covid-19 di Jakarta Tembus 1.040 Kasus | Jokowi Ajak Masyarakat Sambut Pandemi Jadi Endemi

[POPULER NASIONAL] Varian Baru Covid-19 di Jakarta Tembus 1.040 Kasus | Jokowi Ajak Masyarakat Sambut Pandemi Jadi Endemi

Nasional
Kepuasan atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg:Tak Begitu Jauh dengan Perhitungan Kami

Kepuasan atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg:Tak Begitu Jauh dengan Perhitungan Kami

Nasional
Wakil Kasatreskrim Polrestabes Semarang Kenalkan Stepanus Robin ke Azis Syamsuddin

Wakil Kasatreskrim Polrestabes Semarang Kenalkan Stepanus Robin ke Azis Syamsuddin

Nasional
Respons KPK soal Penurunan Tingkat Kepercayaan Publik

Respons KPK soal Penurunan Tingkat Kepercayaan Publik

Nasional
Delapan Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Delapan Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Yahya Waloni Minta Maaf soal Ceramahnya yang Singgung SARA

Yahya Waloni Minta Maaf soal Ceramahnya yang Singgung SARA

Nasional
Luhut Sebut 'Tracing' Covid-19 di Jawa-Bali Terus Meningkat

Luhut Sebut "Tracing" Covid-19 di Jawa-Bali Terus Meningkat

Nasional
Pemerintah Siapkan Skema Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga secara Gratis dan Berbayar

Pemerintah Siapkan Skema Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga secara Gratis dan Berbayar

Nasional
KSAL: Mahasiswa Pegang Peran Penting sebagai Pelopor Pembangunan Karakter Bangsa

KSAL: Mahasiswa Pegang Peran Penting sebagai Pelopor Pembangunan Karakter Bangsa

Nasional
Ini Upaya Pemerintah Hindari Gelombang Baru Penularan Covid-19

Ini Upaya Pemerintah Hindari Gelombang Baru Penularan Covid-19

Nasional
Airlangga: Presiden Jokowi Minta Serapan Dana DAU/DAK untuk Penanganan Covid-19 Terus Dipantau

Airlangga: Presiden Jokowi Minta Serapan Dana DAU/DAK untuk Penanganan Covid-19 Terus Dipantau

Nasional
Soal Judicial Review AD/ART, Waketum Demokrat: Teror di Siang Bolong

Soal Judicial Review AD/ART, Waketum Demokrat: Teror di Siang Bolong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.