Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Pemerintah Daerah Awasi Pemudik, Tapi Jangan Berlebihan

Kompas.com - 30/03/2020, 12:48 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta seluruh kepala daerah, baik gubernur, wali kota dan bupati, untuk meningkatkan pengawasan kepada pemudik yang terlanjur masuk ke wilayahnya masing-masing.

Pengawasan pemudik sangat penting demi mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).

Meski demikian, Presiden Jokowi meminta pengawasan itu dilakukan terukur dan tidak dilakukan secara berlebihan.

"Saya juga memperingatkan agar (pengawasan) dilakukan secara terukur. Jangan sampai menimbulkan langkah-langkah penyaringan atau screening yang berlebihan bagi pemudik yang terlanjur pulang kampung," kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/3/2020).

Baca juga: 900 Pemudik Tiba di Kabupaten Tasikmalaya dalam Sehari, Puskesmas Perbatasan Kewalahan.....

Presiden Jokowi sudah menerima laporan dari Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta soal bagaimana menerapkan protokol kesehatan yang tepat bagi pemudik yang masuk ke wilayahnya.

"Ini saya kira insiatif yang bagus," kata Presiden Jokowi.

Ia meminta pemerintah provinsi lain di Indonesia mencontoh penerapan protokol kesehatan yang diterapkan di Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Diketahui, Sampai Minggu kemarin, ada 1.285 kasus positif Covid-19 di Indonesia. Sebanyak 64 pasien dinyatakan sembuh. Sementara, jumlah pasien meninggal dunia sebanyak 114.

Baca juga: Gelombang Pemudik di Tengah Wabah Corona, Ini Sikap Para Kepala Daerah

Kasus positif paling banyak terjadi di DKI Jakarta (675), disusul Jawa Barat (149) dan Banten (106).

Di tengah meningkatnya kewaspadaan akan wabah virus corona, sebagian warga berbondong-bondong pulang ke kampung halaman.

Presiden Jokowi menyebut, ada 14.000 orang dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang mudik ke kampung halamannya dengan menggunakan bus dalam delapan hari terakhir.

Jumlah itu belum termasuk arus mudik dini yang menggunakan transportasi massal lainya, misalnya kereta api, kapal laut, pesawat serta mobil pribadi.

Baca juga: Hadapi Gelombang Pemudik, Hendi Minta Pemda dari Zona Merah Covid-19 Lakukan Pendataan

Para warga yang mudik itu rata-rata adalah pekerja informal yang mengandalkan pendapatan harian.

"Mereka terpaksa pulang kampung karena penghasilan turun sangat drastis atau bahkan hilang," kata Presiden Jokowi.

Ia meminta jajarannya merumuskan langkah yang lebih tegas untuk mencegah lebih banyak warga yang mudik.

Pemerintah sendiri saat ini tengah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) tentang karantina wilayah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com