DPR Diminta Tunda Bahas Sejumlah RUU, Segerakan Godok Anggaran Penanganan Covid-19

Kompas.com - 30/03/2020, 12:45 WIB
Ilustrasi : Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009) KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi : Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) meminta DPR RI menunda pembahasan seluruh Rancangan Undang-undang ( RUU) yang menjadi polemik di publik. 

Salah satunya, omnibus law RUU Cipta Kerja.

"Kami mendesak DPR menunda sementara seluruh pembahasan RUU yang mendapat penolakan dari publik dan RUU yang dalam pelaksanaannya ketika sudah menjadi UU memerlukan anggaran besar seperti RUU Omnibus Cipta Kerja, RUU KUHP, RUU Pemindahan Ibu Kota Negara hingga RUU Lembaga Pemasyarakatan, " ujar Direktur Jaringan dan Advokasi PSHK Fajri Nursyamsi dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (30/3/2020).

Baca juga: Gugus Tugas Covid-19: Disinfektan Seharusnya Disemprotkan pada Benda Mati

Kedua, kata dia, PSHK meminta DPR menjalankan fungsi pengawasan terkait penanganan Covid-19, utamanya yang berkaitan dengan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU lain yang terkait.

"Ketiga, kami mendesak DPR menjalankan fungsi anggaran dengan melakukan pembahasan bersama pemerintah soal Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam percepatan penanganan Covid-19," tutur Fajri.

Keempat, DPR diminta segera merumuskan kebijakan pemotongan gaji anggota DPR untuk ditambahkan sebagai anggaran penanganan Ccovid-19 dalam APBN perubahan.

Kelima, melaksanakan dan mematuhi protokol untuk menghindari penyebaran Covid-19 selama bertugas, dan senantiasa mengembangkan protokol yang sudah ada tersebut.

"PSHK berpendapat, DPR perlu memaksimalkan fungsinya sebagai lembaga perwakilan dan penyeimbang Pemerintah dalam penanggulangan Covid-19. Sebagai wakil rakyat, DPR harus bergerak dalam menjalankan fungsinya; mengingat terus meningkatnya angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia," tambah Fajri.

Diberitakan, DPR mengagendakan Rapat Paripurna pembukaan Masa Persidangan III 2019-2020, Senin (30/3/2020) siang ini.

Menurut agenda resmi, Rapat Paripurna digelar pukul 14.00 WIB di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, pembukaan masa sidang ini merupakan wujud komitmen DPR terhadap tugas-tugasnya sebagai penyerap aspirasi rakyat.

Baca juga: RSUD Cabangbungin Jadi RS Rujukan Rawat Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi

Ia pun berjanji DPR akan segera memberikan solusi bagi pemerintah dalam penanganan pandemi virus corona di tanah air.

"Dalam masa darurat, semua kegiatan DPR akan diarahkan untuk membantu atasi wabah corona. Kalau tidak ada sidang paripurna, maka status DPR akan tetap reses, tidak bisa melakukan fungsinya secara maksimal," kata Puan, Senin (30/3/2020).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawaan

Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawaan

BrandzView
Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

Nasional
Pada HUT IDI, Jokowi Sampaikan Dukacita untuk Dokter yang Gugur karena Covid-19

Pada HUT IDI, Jokowi Sampaikan Dukacita untuk Dokter yang Gugur karena Covid-19

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi: Covid-19 Jadi Momentum Transformasi Sistem Kesehatan

HUT IDI, Presiden Jokowi: Covid-19 Jadi Momentum Transformasi Sistem Kesehatan

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Ada 63.556 Kasus Aktif Covid-19

UPDATE 24 Oktober: Ada 63.556 Kasus Aktif Covid-19

Nasional
Hingga 24 Oktober, Pemerintah Telah Periksa 4.293.347 Spesimen dari 2.711.239 Orang Terkait Covid-19

Hingga 24 Oktober, Pemerintah Telah Periksa 4.293.347 Spesimen dari 2.711.239 Orang Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Capai 166.380

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Capai 166.380

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.119, Pasien Covid-19 Sembuh Kini Ada 309.219 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.119, Pasien Covid-19 Sembuh Kini Ada 309.219 Orang

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 13.205

UPDATE 24 Oktober: Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 13.205

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.070, Kasus Positif Covid-19 Jadi 385.980

UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.070, Kasus Positif Covid-19 Jadi 385.980

Nasional
Wapres Sebut Perkembangan Industri Halal Harus Seiring Kebijakan Pro-UMKM

Wapres Sebut Perkembangan Industri Halal Harus Seiring Kebijakan Pro-UMKM

Nasional
Hingga Oktober 2020, Realisasi Anggaran BP3S Capai 61,47 Persen

Hingga Oktober 2020, Realisasi Anggaran BP3S Capai 61,47 Persen

Nasional
KSPI Akan Demo Besar-besaran 1 November jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja

KSPI Akan Demo Besar-besaran 1 November jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X