Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Ada Karantina di Jabodetabek, Pemerintah Diminta Perhatikan Dampak Sosial

Kompas.com - 30/03/2020, 10:27 WIB
Dani Prabowo,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dalam waktu dekat akan menggelar rapat untuk membahas peraturan pemerintah terkait karantina wilayah.

Wacana itu sedang dipertimbangkan sebagai upaya untuk mengendalikan laju penyebaran Covid-19 di seluruh wilayah Tanah Air.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai, pemerintah seharusnya dapat bertindak lebih cepat dalam mengatasi penyebaran ini. Upaya preventif seharusnya dapat dilaksanakan lebih dini, misalnya dengan karantina wilayah Jabodetabek.

Namun, harus ada persiapan yang sangat matang untuk meminimalisasi dampak sosial jika pada akhirnya pemerintah menerapkan karantina wilayah. Salah satunya terkait memastikan suplai kebutuhan pokok terjaga.

"Hal tersebut bisa dilakukan dengan melakukan pendistribusian makanan dan kebutuhan pokok secara langsung ke rumah warga yang benar-benar membutuhkan," kata Sahroni dalam keterangan tertulis, Minggu (29/3/2020).

Baca juga: Polisi Rancang Skema Penutupan Arus dari dan Menuju Jakarta jika Pemerintah Putuskan Lockdown

Dia juga mencontohkan, pemerintah harus dapat memastikan bahwa apotek dan supermarket tetap buka, meski dengan pembatasan baik itu waktu operasi hingga jumlah barang yang dibeli.

Sahroni juga menyarankan, aparat keamanan baik itu TNI maupun Polri harus meningkatkan protokol keamanan mereka.

Patroli wilayah hingga tingkat kecamatan harus dilakukan agar proses pengawasan dapat berjalan dengan lebih baik.

Sahroni menuturkan, menerapkan karantina bukan perkara yang mudah. Pasalnya, hal itu akan berdampak terhadap sektor perekonomian masyarakat.

"Tapi, sekarang yang utama adalah bagaimana kita menyalamatkan nyawa bangsa dengan memutus mata rantai virus, yaitu dengan segera melakukan lockdown. Karena jika tidak maka akan terjadinya financial and human crisis secara bersamaan," ucapnya.

Baca juga: Pengamat: Pemerintah Perlu Pikirkan Cara Salurkan Logistik jika Terapkan Karantina Wilayah

Hal terakhir yang tak kalah penting yaitu memperbanyak layanan hotline Covid-19. Bahkan, jika diperlukan setiap wilayah ada satu hotline.

Tujuannya, agar tidak ada lagi yang kesulitan untuk menghubungi tenaga medis untuk meminta pertolongan maupun ambulans.

Episentrum

Hingga Minggu (29/3/2020) siang terdapat 1.285 kasus Covid-19 di Indonesia. Dari jumlah itu, ada 64 pasien sembuh dan 114 pasien meninggal dunia.

Jabodetabek diketahui merupakan episentrum penyebaran Covid-19 di Indonesia. Di DKI Jakarta, misalnya, ada 675 orang yang dinyatakan positif, dengan 45 orang di antaranya sembuh dan 68 orang lainnya meninggal dunia.

Berdasarkan data yang dilansir dari corona.jakarta.go.id, jumlah orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 2.289 orang. Sebanyak 498 orang di antaranya masih dipantau dan 1.791 orang lainnya telah selesai menjalani pemantauan.

Baca juga: UPDATE 29 Maret: 1.285 Kasus Positif Covid-19 di Indonesia, Permintaan Karantina Wilayah DKI

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com