Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sampai ke Maluku Utara, Covid-19 Kini Tersebar di 29 Provinsi

Kompas.com - 28/03/2020, 16:27 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus pasien positif Covid-19 tersebar di 29 provinsi di Indonesia, berdasarkan data pemerintah per Sabtu (28/3/2019).

Sebaran provinsi semakin luas jika dibandingkan data pada Jumat (27/3/2019) yang terdata di 28 provinsi. 

Berdasarkan data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kalimantan Utara menjadi provinsi baru yang terpapar virus corona.

Ada dua pasien yang baru saja dinyatakan positif Covid-19 di provinsi itu.

Baca juga: Rumah Dinas Bupati Batang Akan Dijadikan RS Darurat Covid-19

Sementara itu, DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan jumlah kasus terbanyak, yakni 627 kasus, disusul Jawa Barat 119 kasus, dan Banten 103 kasus.

Total di seluruh Indonesia ada 1.155 kasus dengan 59 pasien sembuh dan 102 pasien meninggal dunia.

Berikut rincian sebaran pasien Covid-19 per provinsi berdasarkan data yang dirilis Gugus Tugas, Sabtu (28/3/2020):

Aceh: 4

Bali: 9

Banten: 103

DI Yogyakarta: 22

DKI Jakarta: 627

Jambi: 1

Baca juga: UPDATE 28 Maret: 102 Orang Meninggal akibat Covid-19

Jawa Barat: 119

Jawa Tengah: 55

Jawa Timur: 77

Kalimantan Barat: 3

Kalimantan Timur: 17

Kalimantan Tengah: 7

Kalimantan Selatan: 1

Kepulauan Riau: 5

Nusa Tenggara Barat: 2

Sumatera Selatan: 2

Sumatera Barat: 5

Baca juga: UPDATE 28 Maret: 59 Pasien Sembuh Covid-19

Sulawesi Utara: 2

Sumatera Utara: 8

Sulawesi Tenggara: 3

Sulawesi Selatan: 33

Sulawesi Tengah: 2

Lampung: 4

Riau: 1

Maluku Utara: 1

Maluku: 1

Papua Barat: 2

Kalimantan Utara: 2

Papua: 7

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

Nasional
Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya 'Monggo'...

Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya "Monggo"...

Nasional
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama, Supir Truk Jadi Tersangka dan Ditangani Polda Metro Jaya

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama, Supir Truk Jadi Tersangka dan Ditangani Polda Metro Jaya

Nasional
KPU Sebut Dalil Kubu Anies soal Pencalonan Gibran Tidak Sah Mengada-ada

KPU Sebut Dalil Kubu Anies soal Pencalonan Gibran Tidak Sah Mengada-ada

Nasional
PKS Satu-Satunya Fraksi yang Tolak Pengesahan UU DKJ, Ini Alasannya

PKS Satu-Satunya Fraksi yang Tolak Pengesahan UU DKJ, Ini Alasannya

Nasional
Puan Sebut Tidak Beri Instruksi kepada Fraksi PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket

Puan Sebut Tidak Beri Instruksi kepada Fraksi PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket

Nasional
KPU Nilai Gugatan Anies di MK Tidak Jelas karena Persoalkan Nepotisme dan Bansos, Bukan Hasil Pilpres

KPU Nilai Gugatan Anies di MK Tidak Jelas karena Persoalkan Nepotisme dan Bansos, Bukan Hasil Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com