Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MUI: Hindari Ibadah dengan Cara Berkerumun

Kompas.com - 28/03/2020, 11:56 WIB
Sania Mashabi,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam Soleh mengimbau umat Muslim untuk meminimalkan kegiatan berkerumun dalam pelaksanaan ibadah.

Hal itu, kata dia, penting dilakukan untuk mencegah penyebaran virus Corona yang menyebabkan penyakit Covid-19.

"Salah satu protokol kesehatan yang harus dijaga bersama minimalisir kerumunan. Dengan demikian, ibadah yang dilaksanakan dengan cara berkerumun seminimal mungkin dilarang dan juga dihindari semata untuk kepentingan itu," kata Asrorun dalam konferensi persnya di Graha BNPB, Jakarta, Sabtu (28/3/2020).

Baca juga: Fatwa MUI soal Pedoman Shalat bagi Tenaga Kesehatan yang Gunakan APD

Asrorun menjelaskan, fatwa MUI tidak bermaksud untuk melarang umat untuk beribadah. Fatwa itu untuk penyelamatan jiwa di tengah penyebaran wabah Covid-19.

"Karenanya secara bersama-sama kita memakmurkan seluruh bumi Allah SWT dengan kepentingan ibadah, tidak hanya di masjid, di mushala, tetapi di rumah kita masing-masing," ujarnya.

Ia juga mengimbau umat Muslim untuk terus banyak berdoa serta tetap melaksanakan ibadah yang seharusnya dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan cegah Covid-19.

"Di samping itu kita di dalam pelaksanaan ibadah juga penting menyesuaikan dengan protokol-protokol kesehatan. Salah satunya adalah, menghindari kerumunan sekalipun itu atas nama ibadah," ucap Asrorun.

Baca juga: MUI Keluarkan Fatwa tentang Pedoman Mengurus Jenazah Terinfeksi Covid-19

Sebelumnya, MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

Salah satu isi fatwa adalah mengatur tentang ibadah shalat Jumat dan mengenai ketentuan yang harus dilakukan terhadap jenazah pasien pengidap virus corona atau Covid-19.

Selain itu, MUI juga menegaskan fatwa haram atas tindakan yang menimbulkan kepanikan, memborong, dan menimbun kebutuhan pokok berserta masker.

Baca juga: PP Muhammadiyah Imbau Umat Muslim Ganti Shalat Jumat dengan Dzuhur di Rumah

Menurut Ketua Dewan Fatwa MUI Hasanuddin, fatwa ini disahkan pada Senin (16/3/2020).

"Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan menimbun bahan kebutuhan pokok dan menimbun masker hukumnya haram," kata Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, Senin.

Data terakhir yang disampaikan pemerintah pusat, ada 1.046 kasus positif Covid-19 di Indonesia.

Sebanyak 87 orang diantaranya meninggal dan 46 pasien sembuh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Resmi Usung Bobby Nasution Maju Pilkada Sumut 2024

Golkar Resmi Usung Bobby Nasution Maju Pilkada Sumut 2024

Nasional
Menkopolhukam Duga Rekening Transaksi Judi 'Online' Diperjualbelikan

Menkopolhukam Duga Rekening Transaksi Judi "Online" Diperjualbelikan

Nasional
Besok, Polri Limpahkan Berkas Perkara Pegi Setiawan ke Kejaksaan

Besok, Polri Limpahkan Berkas Perkara Pegi Setiawan ke Kejaksaan

Nasional
Menko Hadi Sebut 5.000 Rekening Terindikasi Judi 'Online' Diblokir

Menko Hadi Sebut 5.000 Rekening Terindikasi Judi "Online" Diblokir

Nasional
Tahun Depan, Indonesia Dapat 221.000 Kuota Haji

Tahun Depan, Indonesia Dapat 221.000 Kuota Haji

Nasional
KPK Cecar Staf Hasto Soal Keberadaan Harun Masiku

KPK Cecar Staf Hasto Soal Keberadaan Harun Masiku

Nasional
Pemerintah Bakal Cek Kekurangan dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji

Pemerintah Bakal Cek Kekurangan dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Sisa Pembayaran Honor Febri Diansyah dkk Jadi Pengacara Disebut Berasal dari Kementan

Sisa Pembayaran Honor Febri Diansyah dkk Jadi Pengacara Disebut Berasal dari Kementan

Nasional
Menko Muhadjir Sebut Penanganan Judi 'Online' Lebih Pelik dari TPPO

Menko Muhadjir Sebut Penanganan Judi "Online" Lebih Pelik dari TPPO

Nasional
Wakil Ketua KPK Duga Fotonya Dipakai Orang untuk Hubungi SYL

Wakil Ketua KPK Duga Fotonya Dipakai Orang untuk Hubungi SYL

Nasional
Bamsoet Kumpulkan Pengurus SOKSI di DPR, Bantah Terkait Munas Golkar

Bamsoet Kumpulkan Pengurus SOKSI di DPR, Bantah Terkait Munas Golkar

Nasional
Disebut Minta Program  Kementan, Wakil Ketua KPK Tegaskan Tak Punya Kontak SYL

Disebut Minta Program Kementan, Wakil Ketua KPK Tegaskan Tak Punya Kontak SYL

Nasional
Kejagung Beri Atensi Jaksa yang Akan Periksa Berkas Perkara Pegi di Kasus 'Vina Cirebon'

Kejagung Beri Atensi Jaksa yang Akan Periksa Berkas Perkara Pegi di Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Lewat “Gerakan Tayan Bebas Sampah”, Antam Bantu Selesaikan Permasalahan Sampah di Tayan

Lewat “Gerakan Tayan Bebas Sampah”, Antam Bantu Selesaikan Permasalahan Sampah di Tayan

Nasional
Soal Ridwan Kamil Maju di Jakarta atau Jabar, Bamsoet: Yang Penting Menang

Soal Ridwan Kamil Maju di Jakarta atau Jabar, Bamsoet: Yang Penting Menang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com