Pandemi Corona dan Lockdown dalam Diskursus Hukum

1. karantina, isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi;
2. pembatasan sosial berskala besar;
3. disinfeksi, dekontaminasi, disinseksi, dan/atau deratisasi terhadap alat angkut dan barang; dan/atau penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan.

Selain tidndakan tersebut, dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi KKM sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Kekarantinaan Kesehatan, dilakukanlah tindakan karantina.

Karantina itu berupa karantina rumah, "karantina wilayah", karantina rumah sakit, atau pembatasan sosial berskala besar oleh pejabat karantina kesehatan.

Tindakan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.

Karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar ditetapkan oleh menteri kesehatan (Pasal 49 ayat 2 dan ayat 3 UU Kekarantinaan Kesehatan).

Lockdown dapat merujuk pada karakteristik tindakan karantina wilayah yang merupakan bagian respons dari KKM.

Karantina wilayah dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antaranggota masyarakat di wilayah tersebut (Pasal 53 UU Kekarantinaan Kesehatan).

Adapun prosedur kerjanya sebagaimana diatur dalam UU Kekerantinaan Kesehatan, yaitu pertama, pejabat karantina kesehatan wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat di wilayah setempat sebelum melaksanakan karantina wilayah.

Kedua, wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus menerus oleh pejabat karantina kesehatan dan Polri yang berada di luar wilayah karantina.

Ketiga, anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina.

Keempat, bila selama masa karantina wilayah ternyata ada salah satu atau beberapa anggota di wilayah tersebut yang menderita penyakit KKM yang sedang terjadi, maka dilakukan tindakan isolasi dan segera dirujuk ke rumah sakit.

Tindakan karantina wilayah ini, menurut penulis, dapat pula disebut sebagai lockdown.

Lockdown memang harus dilakukan secara cepat, namun lebih penting dilakukan secara tepat. Cara ini memang dianggap mampu memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Namun, lockdown harus memperhitungkan dukungan sumber daya dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.

Secara prinsip, pemerintah pusat dan daerah telah melakukan "lockdown secara terbatas" sebagai ikhtiar memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Hal itu antara lain berupa penetapan proses pembelajaran di rumah bagi siswa dan mahasiswa dan mengimbau working from home di berbagai instansi pemerintahan.

Upaya lain yang sejalan dengan itu adalah pemberian inisiatif perusahaan swasta, adanya imbauan social distancing, termasuk keputusan beberapa pemerintah daerah yang melarang ritual agama dan menutup sejumlah pusat-pusat kerumunan massa.

Bila pada akhirnya, dalam batas waktu yang harus ditetapkan pemerintah, ikhtiar ini tidak efektif, maka full lockdown dengan menutup (mengunci) suatu wilayah tertentu haruslah dilakukan.

Ini demi mencegah dampak pandemi virus corona yang lebih membahayakan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Sehat dan kuatlah terus bangsa Indonesia!

Dr Ahmad Redi, SH, MH
Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara