Pandemi Corona dan Lockdown dalam Diskursus Hukum

Kompas.com - 27/03/2020, 19:51 WIB
Warga duduk dengan menerapkan social distancing atau saling menjaga jarak guna mencegah penyebaran virus corona di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2020). PT MRT Jakarta (Perseroda) mengimbau para penumpang untuk menjaga jarak aman dengan penumpang lainnya, minimal dalam radius satu meter. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGWarga duduk dengan menerapkan social distancing atau saling menjaga jarak guna mencegah penyebaran virus corona di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2020). PT MRT Jakarta (Perseroda) mengimbau para penumpang untuk menjaga jarak aman dengan penumpang lainnya, minimal dalam radius satu meter.

Tidak ditemukan padanan yang sama persis dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tentang istilah di atas.

Namun demikian, berbagai regulasi dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia dapat dirujuk untuk mengenal karakter lockdown.

Pertama, terdapat pengaturan mengenai kekarantinaan kesehatan. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Kekarantinaan Kesehatan, kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal ke luar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Kekarantinaan kesehatan ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat di pintu masuk dan di wilayah secara terpadu.

Pintu masuk ini merujuk pada tempat masuk dan keluarnya alat angkut, orang, dan/atau barang, baik berbentuk pelabuhan, bandar udara, maupun pos lintas batas darat negara.

Pemerintah pusat dapat menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat (KKM) apabila terdapat kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa.

Kejadian luar biasa ini ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Dalam penetapan KKM, harus ada indikator awal berupa adanya kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa. UU Kesehatan menyebut indikator ini dengan istilah kejadian luar biasa (KLB).

Dalam Pasal 156 UU Kesehatan diatur bahwa dalam melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular, pemerintah dapat menyatakan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, atau KLB.

Penentuan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, atau KLB harus dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang diakui keakuratannya.

Pandemi global virus corona masuk ke dalam kategori kejadian kesehatan luar biasa. Sejumlah pemerintah daerah telah menetapkan wilayahnya dengan status KLB, antara lain Kota Bogor dan Solo.

Kedua, status KLB dalam UU Kesehatan terkoneksi dengan penetapan status KKM sebagaimana yang diatur dalam UU Kekarantinaan Kesehatan.

Tahapan penetapan KKM dimulai dengan penetapan jenis penyakit dan faktor risiko yang dapat menimbulkan KKM oleh pemerintah pusat.

Dengan status KKM ini, pemerintah pusat dapat menetapkan dan mencabut penetapan pintu masuk dan/atau wilayah di dalam negeri yang terjangkit.

Selanjutnya, pemerintah pusat menetapkan jenis penyakit dan faktor risiko yang dapat menimbulkan KKM.

Dalam kondisi KKM, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan harus dilakukan secara hati-hati.

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan pada KKM harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat secara cepat dan tepat berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.

Apabila lambat dan tidak tetap, bencana nonalam ini akan semakin dasyat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal ini tegas diatur dalam Pasal 49 UU Kekarantinaan Kesehatan. Bahkan, dalam Pasal 155 ayat (5) UU Kesehatan dinyatakan, pemerintah daerah dalam menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu singkat dan pelaksanaan surveilans serta menetapkan jenis penyakit yang memerlukan karantina, tempat karantina, dan lama karantina.

Dalam kondisi KKM, pemerintah melakukan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan di wilayah.

Hal itu dilaksanakan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan.

Tindakan kekarantinaan kesehatan tersebut dilakukan melalui cara-cara berikut ini.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pilkada 2020, KPU Segera Revisi PKPU soal Kampanye

Pilkada 2020, KPU Segera Revisi PKPU soal Kampanye

Nasional
Laju Penularan Covid-19 di Surabaya Tertinggi se-Jatim

Laju Penularan Covid-19 di Surabaya Tertinggi se-Jatim

Nasional
Mahfud Minta Polri Usut Dugaan Surat Jalan Djoko Tjandra secara Terbuka

Mahfud Minta Polri Usut Dugaan Surat Jalan Djoko Tjandra secara Terbuka

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.522 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Lewati 80.000

UPDATE: Bertambah 1.522 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Lewati 80.000

Nasional
Komisi III Minta Kabareskrim Copot Oknum yang Terbitkan Surat Jalan Djoko Tjandra

Komisi III Minta Kabareskrim Copot Oknum yang Terbitkan Surat Jalan Djoko Tjandra

Nasional
Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk UMKM Sudah Tersalur 24 Persen

Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk UMKM Sudah Tersalur 24 Persen

Nasional
Jokowi Didorong Segera Eksekusi Pembubaran 18 Lembaga

Jokowi Didorong Segera Eksekusi Pembubaran 18 Lembaga

Nasional
Jusuf Kalla Ingatkan Pemerintah, Kasus Covid-19 Bisa Mencapai 120.000 pada 17 Agustus

Jusuf Kalla Ingatkan Pemerintah, Kasus Covid-19 Bisa Mencapai 120.000 pada 17 Agustus

Nasional
Jokowi Ingin Bubarkan Lembaga, Refly Harun Sarankan Mulai dari Internal Istana

Jokowi Ingin Bubarkan Lembaga, Refly Harun Sarankan Mulai dari Internal Istana

Nasional
Resah Maraknya Pembatasan Diskusi, Mahasiswa Gugat UU Perguruan Tinggi ke MK

Resah Maraknya Pembatasan Diskusi, Mahasiswa Gugat UU Perguruan Tinggi ke MK

Nasional
Ketua MPR Minta Wacana Aktifkan Tim Pemburu Koruptor Berkaca pada Kegagalan Masa Lalu

Ketua MPR Minta Wacana Aktifkan Tim Pemburu Koruptor Berkaca pada Kegagalan Masa Lalu

Nasional
Kemendagri Minta Daerah yang Gelar Pilkada 2020 Tingkatkan Pencairan Dana NPHD

Kemendagri Minta Daerah yang Gelar Pilkada 2020 Tingkatkan Pencairan Dana NPHD

Nasional
BP2MI Gerebek Penampungan Pekerja Migran Ilegal, Selamatkan Pasutri

BP2MI Gerebek Penampungan Pekerja Migran Ilegal, Selamatkan Pasutri

Nasional
Komnas Lansia, Dibentuk Megawati, tetapi Mau Dibubarkan Jokowi...

Komnas Lansia, Dibentuk Megawati, tetapi Mau Dibubarkan Jokowi...

Nasional
Ada Pandemi Covid-19, Pembubaran 18 Lembaga Negara oleh Jokowi Dinilai Mendesak

Ada Pandemi Covid-19, Pembubaran 18 Lembaga Negara oleh Jokowi Dinilai Mendesak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X