Kompas.com - 27/03/2020, 18:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani berjanji pihaknya akan segera memberikan solusi bagi pemerintah dalam penanganan pandemi virus corona di tanah air.

Ia mengatakan, pembukaan masa persidangan yang dilaksanakan pada Senin (30/3/2020), merupakan wujud komitmen DPR terhadap tugas-tugas sebagai penyerap aspirasi rakyat.

"DPR mendengar aspirasi rakyat agar segera hadirkan solusi atas penyebaran Covid-19 dan kami di DPR akan bekerja sesuai fungsi dan wewenang kami untuk membantu pemerintah menghadirkan solusi untuk rakyat," kata Puan, Jumat (27/3/2020).

Baca juga: DPR Diminta Tunda Omnibus Law dan Fokus Kawal Penanganan Covid-19

Rapat paripurna yang akan diselenggarakan pekan depan, menurut puan, dapat diikuti anggota dewan secara virtual.

Puan mengatakan, kehadiran anggota dewan dalam rapat paripurna mendatang akan dibatasi mengingat masih mewabahnya virus corona.

Ia menyebutkan, di tengah situasi abnormal ini, DPR hanya mewajibkan tiga orang ketua atau wakil ketua serta pimpinan tiap fraksi untuk hadir secara fisik dalam rapat paripurna.

"Sedangkan jumlah anggota yang hadir dihitung secara proporsional sesuai kebijakan fraksi masing-masing, sisanya bisa mengikuti rapat secara virtual lewat fasilitas teleconference," ujarnya.

Baca juga: DPR Buka Masa Sidang di Tengah Wabah Corona, Jarak Duduk Diatur dan Anggota Rapat Dibatasi

Ia mengatakan pada rapat paripurna pekan depan tidak ada forum pengambilan keputusan.

Puan hanya akan menyampaikan pidato pembukaan Masa Persidangan III 2019-2020.

Puan pun menegaskan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 akan diberlakukan ketat di lingkungan DPR RI.

Para anggota dewan harus melakukan pengecekan suhu tubuh, melewati bilik disinfektan, penyemprotan alas kaki, cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer, dan menggunakan masker bagi yang merasa kondisinya kurang sehat.

"Posisi duduk bagi anggota DPR RI di dalam ruang sidang akan diatur secara berjarak antara satu anggota dengan anggota yang lainnya," ujar Puan.

Baca juga: Dampak Covid-19, Pimpinan DPR Pertimbangkan Perubahan Jadwal Pembukaan Masa Sidang

Sebelumnya, pendiri Lingkar Madani, Ray Rangkuti, meminta DPR menggunakan masa sidang kali ini untuk fokus mengawal kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Hingga Jumat (27/3/2020), pemerintah mengonfirmasi total pasien Covid-19 sejumlah 1.046 orang. Selain itu, total pasien meninggal dunia yaitu 87 orang dan total pasien sembuh 46 orang.

"Harus lebih difokuskan mengawasi pelaksanaan pencegahan dan pengobatan serangan Covid-19. Misalnya, apakah di lapangan ditemukan berbagai ketidaksiapan, kekurangan dan sebagainya," kata Ray, Jumat (27/3/2020).

"Tugas DPR memastikan bahwa dalam hal seperti ini, efektivitas penangangan covid-19 ini berjalan dengan semestinya dan seharusnya. Lebih dari itu tetap mengarusutamakan keselamatan publik dari pada yang lainnya," sambung dia.

Baca juga: DPR Kemungkinan Tunda Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

 

Ray meminta berbagai kegiatan lain, termasuk di dalamnya pembahasan RUU yang menyita perhatian untuk ditunda sementara waktu.

Salah satunya adalah RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang masih terus mendapat penolakan dari kalangan buruh dan elemen masyarakat lainnya.

"Sebagaimana diketahui, RUU ini penuh dengan kontroversi. Berbagai elemen masyarakat sudah dengan tegas menolak, mengkritik dan memberi catatan atas RUU ini. Maka pembahasan RUU ini tanpa melibatkan publik tentu saja bisa mengakibatkan cacat prosedural," ucap Ray.

"Dan dalam kondisi di mana pengumpulan massa sedang dicegah, maka mengundang berbagai elemen masyarakat ke DPR tentunya sangat beresiko. Maka menundanya adalah salah satu solusinya," imbuhnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPP Ajak Demokrat ke KIB: Kalau Mau Gabung, Ya Ayo!

PPP Ajak Demokrat ke KIB: Kalau Mau Gabung, Ya Ayo!

Nasional
Kenang Buya Syafii Maarif, Goenawan Mohamad Tak Kuasa Tahan Tangis

Kenang Buya Syafii Maarif, Goenawan Mohamad Tak Kuasa Tahan Tangis

Nasional
Usut Korupsi Dana UMKM di Jabar, KPK Dalami Penarikan Uang di Rekening Kopanti

Usut Korupsi Dana UMKM di Jabar, KPK Dalami Penarikan Uang di Rekening Kopanti

Nasional
Demokrat Ajak Golkar Kerja Sama untuk Pilpres 2024: Berdua Cukup

Demokrat Ajak Golkar Kerja Sama untuk Pilpres 2024: Berdua Cukup

Nasional
Soal Revisi KUHP, Anggota DPR: Percayakan ke Kita, Insyaallah Lebih Banyak Manfaat daripada Mudarat

Soal Revisi KUHP, Anggota DPR: Percayakan ke Kita, Insyaallah Lebih Banyak Manfaat daripada Mudarat

Nasional
Jabodetabek PPKM Level 2, Epidemiolog Sarankan WFH

Jabodetabek PPKM Level 2, Epidemiolog Sarankan WFH

Nasional
Zulhas Klaim Harga Minyak Goreng di Jawa, Bali dan Sumatera Sudah Rp 14.000

Zulhas Klaim Harga Minyak Goreng di Jawa, Bali dan Sumatera Sudah Rp 14.000

Nasional
ACT Sebut Benahi Manajemen Sebelum Laporan Dugaan Penyimpangan Terbit

ACT Sebut Benahi Manajemen Sebelum Laporan Dugaan Penyimpangan Terbit

Nasional
UPDATE 5 Juli: Kasus Baru Covid-19 Capai 2.577, Jakarta Tertinggi dengan 1.276 Kasus

UPDATE 5 Juli: Kasus Baru Covid-19 Capai 2.577, Jakarta Tertinggi dengan 1.276 Kasus

Nasional
Pastikan Sapi Kurban Sumbangan Jokowi Sehat, Setpres Kerja Sama dengan Kementan

Pastikan Sapi Kurban Sumbangan Jokowi Sehat, Setpres Kerja Sama dengan Kementan

Nasional
BEM UI Khawatir RKUHP Mengkriminalisasi Aksi Unjuk Rasa

BEM UI Khawatir RKUHP Mengkriminalisasi Aksi Unjuk Rasa

Nasional
ACT Diduga Gelapkan Dana Umat, Sufmi Dasco: Kami Minta Polri Usut Tuntas

ACT Diduga Gelapkan Dana Umat, Sufmi Dasco: Kami Minta Polri Usut Tuntas

Nasional
Nasdem Sebut Surya Paloh Tak Ingin Umumkan Koalisi Saat 'Last Minute'

Nasdem Sebut Surya Paloh Tak Ingin Umumkan Koalisi Saat "Last Minute"

Nasional
Deretan Alasan ACT soal Dugaan Penyimpangan Dana Sumbangan

Deretan Alasan ACT soal Dugaan Penyimpangan Dana Sumbangan

Nasional
Pengganti Megawati di Kursi Ketua Umum PDI-P Kelak Diprediksi dari Trah Soekarno

Pengganti Megawati di Kursi Ketua Umum PDI-P Kelak Diprediksi dari Trah Soekarno

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.