Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Butuh Jutaan APD jika Wabah Covid-19 Terjadi hingga September

Kompas.com - 27/03/2020, 17:46 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko PolhukamMahfud MD mengungkapkan, pemerintah membutuhkan jutaan alat pelindung diri (APD) apabila wabah Covid-19 atau virus corona terus menyebar hingga September.

Hal itu ia ungkapkan dalam menanggapi stok APD nasional yang hanya tersisa 19.000 di gudang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Baca juga: Usai Distribusikan 151.000 ke Seluruh Provinsi, Stok APD Sisa 19.000

"Kita memerlukan jutaan, bahkan sekurang-kurangnya ratusan ribu, menurut rapat tadi kalau diperkiran secara pesimis, misalnya situasi ini akan berlangsung sampai sekian bulan," ujar Mahfud dalam video konference bersama wartawan, Jumat (27/3/2020).

"Kita menghitung risiko yang paling berat. Kalau yang optimis pertengahan April turun, kalau yang pesimis bisa sampai September bencana ini," katanya.

Mahfud menjelaskan faktor pesimistis itu sebagai antisipasi apabila penyebaran virus corona berlangsung lama.

Sebab, penggunaan APD tidak bisa digunakan selama-lamanya.

Dia juga memastikan dalam antisipasi tersebut, Pemerintah telah melakukan penghitungan anggaran untuk pengadaan jutaan APD.

Baca juga: Organisasi Perawat Minta APD: Supaya Kami Tak Mati Konyol!

Di lain pihak, Mahfud mengungkapkan APD yang didatangkan dari luar maupun produksi dalam negeri sudah dalam kondisi siap untuk didistribusikan.

Tak hanya itu, APD impor juga akan segera didatangkan yang khusus diperuntukkan bagi tenaga medis.

"Beberapa yang impor dari luar negeri untuk memenuhi keutuhan APD bagi dokter maupun perawat dan lain-lain itu semuanya sudah siap, Insya Allah dalam waktu yang enggak lama (didistribusikan)," terang dia.

Baca juga: IDI: Laporan dari RS Rujukan Stok APD Hanya Cukup untuk Sepekan

Diberitakan, Perwira Pembantu IV/ Operasi Dalam Negeri, Staf Operasi TNI Kolonel Inf. Aditya Nindra Pasha mengatakan, saat ini pemerintah masih mampunyai stok 19.000 alat pelindung diri (APD).

 

Jumlah tersebut dicatatkan setelah 151.000 dari 170.000 APD didistribusikan ke seluruh provinsi di Indonesia.

"Sampai dengan pagi ini sudah terdistribusi 151.000 sehingga cadangan nasional yang ada adalah 19.000," ujar Aditya dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (27/3/2020).

Baca juga: UPDATE: Ada 153 Kasus Baru Positif Covid-19, Papua Barat Catat Kasus Perdana

Meski demikian, jumlah APD yang tersisa dan disimpan di Kompleks Halim Perdanakusuma, Jakarta itu bukan bebas untuk diambil seluruhnya.

Ada sejumlah provinsi yang belum mengambil APD itu meskipun pemerintah sudah mengalokasikannya.

Provinsi yang dimaksud, di antaranya adalah Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com