Mahfud Sebut Pemerintah Siapkan PP soal Ketentuan Karantina oleh Daerah

Kompas.com - 27/03/2020, 17:21 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD menjalani rapat melalui video conference yang terhubung langsung dengan Presiden Joko Widodo. Kemeko PolhukamMenko Polhukam Mahfud MD menjalani rapat melalui video conference yang terhubung langsung dengan Presiden Joko Widodo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan, pemerintah tengah merancang peraturan pemerintah (PP) yang mengatur kapan pemerintah daerah dapat melakukan karantina kewilayahan.

Aturan tersebut merupakan upaya pencegahan penyebaran wabah Covid-19 yang diakibatkan virus corona.

"Sedang menyiapkan rancangan peraturan pemerintah (PP) untuk melaksanakan karantina kewilayahan. Di situ akan diatur kapan sebuah daerah itu boleh melakukan pembatasan gerakan yang secara umum sering disebut lockdown," ujar Mahfud dalam video conference bersama wartawan, Jumat (27/3/2020).

Baca juga: Komisi II Minta Kepala Daerah Tak Putuskan Local Lockdown Sendirian

Mahfud MD menjelaskan, rancangan aturan tersebut masih berupa pembahasan mengenai ketentuan syarat, larangan, hingga prosedur dari pelaksanaan aturan itu sendiri.

Dia menargetkan PP tersebut dalam waktu dekat dapat segera terbit.

"Sekarang sedang disiapkan, Insya Allah dalam waktu dekat nanti akan keluar peraturan itu agar ada keseragaman policy tentang itu," kata dia.

Di sisi lain, Mahfud menuturkan PP tersebut merupakan alternatif sehubungan adanya keputusan yang telah diambil daerah dalam mengantisipasi penyebaran virus corona.

Misalnya, menurut dia, daerah yang sudah melakukan karantina kewilayahan.

Baca juga: Ganjar Pranowo Mendukung Kebijakan Isolasi Terbatas di Kota Tegal

Dia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, telah mengatur bahwa karantina kewilayahan bertujuan untuk membatasi perpindahan orang demi keselamatan bersama.

Merujuk aturan tersebut, justru Mahfud mempertanyakan keputusan pemerintah daerah yang telah mengeluarkan pengumuman karantina kewilayahan tanpa memiliki format yang jelas.

"Mereka (pemerintah daerah) sudah mulai menyampaikan beberapa keputusan kepada pemerintah, formatnya belum jelas, baru banyak pengumuman besar," kata dia.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baleg Sayangkan Kelompok Buruh Keluar dari Tim Teknis RUU Cipta Kerja

Baleg Sayangkan Kelompok Buruh Keluar dari Tim Teknis RUU Cipta Kerja

Nasional
Gugus Tugas: Penularan Covid-19 Mudah Terjadi dalam Ruangan, meski Sirkulasi Udara Baik

Gugus Tugas: Penularan Covid-19 Mudah Terjadi dalam Ruangan, meski Sirkulasi Udara Baik

Nasional
18 Lembaga akan Dibubarkan Presiden, Bagaimana Nasib Pegawainya?

18 Lembaga akan Dibubarkan Presiden, Bagaimana Nasib Pegawainya?

Nasional
Pengawasan terhadap Pertambangan Ilegal Dinilai Masih Lemah dan Tak Terintegrasi

Pengawasan terhadap Pertambangan Ilegal Dinilai Masih Lemah dan Tak Terintegrasi

Nasional
Banyak ASN Terpapar Covid-19, Menpan RB Tegaskan Patuhi Protokol Kesehatan

Banyak ASN Terpapar Covid-19, Menpan RB Tegaskan Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Pemerintah Diminta Utamakan Edukasi dan Fasilitas untuk Atasi Covid-19

Pemerintah Diminta Utamakan Edukasi dan Fasilitas untuk Atasi Covid-19

Nasional
Kabareskrim: Kalau Terbukti, Saya Akan Tindak Tegas Oknum yang Terlibat Surat Jalan Djoko Tjandra!

Kabareskrim: Kalau Terbukti, Saya Akan Tindak Tegas Oknum yang Terlibat Surat Jalan Djoko Tjandra!

Nasional
KPK Panggil Kepala Desa sebagai Saksi Kasus Nurhadi

KPK Panggil Kepala Desa sebagai Saksi Kasus Nurhadi

Nasional
Gugus Tugas: Daya Tahan Tubuh Berperan Penting untuk Kalahkan Penyakit Covid-19

Gugus Tugas: Daya Tahan Tubuh Berperan Penting untuk Kalahkan Penyakit Covid-19

Nasional
BRG Mau Dibubarkan Jokowi, Berikut Tunjangan Kepala hingga Tenaga Ahli di Dalamnya...

BRG Mau Dibubarkan Jokowi, Berikut Tunjangan Kepala hingga Tenaga Ahli di Dalamnya...

Nasional
Kabareskrim Minta Divisi Propam Polri Usut Surat Jalan Djoko Tjandra

Kabareskrim Minta Divisi Propam Polri Usut Surat Jalan Djoko Tjandra

Nasional
UPDATE 15 Juli: RSD Wisma Atlet Tangani 1.140 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 15 Juli: RSD Wisma Atlet Tangani 1.140 Pasien Positif Covid-19

Nasional
UPDATE: Tambah 5 Orang, RSKI Pulau Galang Rawat 16 Pasien Positif Covid-19

UPDATE: Tambah 5 Orang, RSKI Pulau Galang Rawat 16 Pasien Positif Covid-19

Nasional
UPDATE 15 Juli: 1.189 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 15 Juli: 1.189 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Berikan Layanan Rapid Test ke Peternak

Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Berikan Layanan Rapid Test ke Peternak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X