Mahfud Sebut Pemerintah Siapkan PP soal Ketentuan Karantina oleh Daerah

Kompas.com - 27/03/2020, 17:21 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD menjalani rapat melalui video conference yang terhubung langsung dengan Presiden Joko Widodo. Kemeko PolhukamMenko Polhukam Mahfud MD menjalani rapat melalui video conference yang terhubung langsung dengan Presiden Joko Widodo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan, pemerintah tengah merancang peraturan pemerintah (PP) yang mengatur kapan pemerintah daerah dapat melakukan karantina kewilayahan.

Aturan tersebut merupakan upaya pencegahan penyebaran wabah Covid-19 yang diakibatkan virus corona.

"Sedang menyiapkan rancangan peraturan pemerintah (PP) untuk melaksanakan karantina kewilayahan. Di situ akan diatur kapan sebuah daerah itu boleh melakukan pembatasan gerakan yang secara umum sering disebut lockdown," ujar Mahfud dalam video conference bersama wartawan, Jumat (27/3/2020).

Baca juga: Komisi II Minta Kepala Daerah Tak Putuskan Local Lockdown Sendirian

Mahfud MD menjelaskan, rancangan aturan tersebut masih berupa pembahasan mengenai ketentuan syarat, larangan, hingga prosedur dari pelaksanaan aturan itu sendiri.

Dia menargetkan PP tersebut dalam waktu dekat dapat segera terbit.

"Sekarang sedang disiapkan, Insya Allah dalam waktu dekat nanti akan keluar peraturan itu agar ada keseragaman policy tentang itu," kata dia.

Di sisi lain, Mahfud menuturkan PP tersebut merupakan alternatif sehubungan adanya keputusan yang telah diambil daerah dalam mengantisipasi penyebaran virus corona.

Misalnya, menurut dia, daerah yang sudah melakukan karantina kewilayahan.

Baca juga: Ganjar Pranowo Mendukung Kebijakan Isolasi Terbatas di Kota Tegal

Dia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, telah mengatur bahwa karantina kewilayahan bertujuan untuk membatasi perpindahan orang demi keselamatan bersama.

Merujuk aturan tersebut, justru Mahfud mempertanyakan keputusan pemerintah daerah yang telah mengeluarkan pengumuman karantina kewilayahan tanpa memiliki format yang jelas.

"Mereka (pemerintah daerah) sudah mulai menyampaikan beberapa keputusan kepada pemerintah, formatnya belum jelas, baru banyak pengumuman besar," kata dia.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kabareskrim Minta Divisi Propam Polri Usut Surat Jalan Djoko Tjandra

Kabareskrim Minta Divisi Propam Polri Usut Surat Jalan Djoko Tjandra

Nasional
UPDATE 15 Juli: RSD Wisma Atlet Tangani 1.140 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 15 Juli: RSD Wisma Atlet Tangani 1.140 Pasien Positif Covid-19

Nasional
UPDATE: Tambah 5 Orang, RSKI Pulau Galang Rawat 16 Pasien Positif Covid-19

UPDATE: Tambah 5 Orang, RSKI Pulau Galang Rawat 16 Pasien Positif Covid-19

Nasional
UPDATE 15 Juli: 1.189 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE 15 Juli: 1.189 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Berikan Layanan Rapid Test ke Peternak

Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Berikan Layanan Rapid Test ke Peternak

Nasional
Surat Jalan Djoko Tjandra Disebut Dikeluarkan Bareskrim, Ini Komentar Kabareskrim

Surat Jalan Djoko Tjandra Disebut Dikeluarkan Bareskrim, Ini Komentar Kabareskrim

Nasional
KPU: Tak Patuh Protokol Kesehatan Pilkada Bisa Dikenai Sanksi

KPU: Tak Patuh Protokol Kesehatan Pilkada Bisa Dikenai Sanksi

Nasional
BRG, Setelah Dibentuk, Kini Mau Dibubarkan Jokowi...

BRG, Setelah Dibentuk, Kini Mau Dibubarkan Jokowi...

Nasional
WP KPK Harap Majelis Hakim Kasus Novel Baswedan Beri Vonis Adil

WP KPK Harap Majelis Hakim Kasus Novel Baswedan Beri Vonis Adil

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Kaji Matang Pembubaran 18 Lembaga, Harus Ada Solusi bagi Pegawai

Ketua MPR Minta Pemerintah Kaji Matang Pembubaran 18 Lembaga, Harus Ada Solusi bagi Pegawai

Nasional
Tim Uji Klinis Anti Covid-19 Memulai Tugasnya di Klaster Secapa AD

Tim Uji Klinis Anti Covid-19 Memulai Tugasnya di Klaster Secapa AD

Nasional
Mantan Pelatih Timnas U-23 Rahmad Darmawan Gabung Partai Demokrat

Mantan Pelatih Timnas U-23 Rahmad Darmawan Gabung Partai Demokrat

Nasional
Mendagri Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilih pada Pilkada 2020

Mendagri Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilih pada Pilkada 2020

Nasional
IPW Sebut Surat Jalan untuk Djoko Tjandra Diterbitkan Bareskrim Polri

IPW Sebut Surat Jalan untuk Djoko Tjandra Diterbitkan Bareskrim Polri

Nasional
Hasil Swab Kedua pada 101 Pasien Covid-19 di Pusdikpom Cimahi Negatif Seluruhnya

Hasil Swab Kedua pada 101 Pasien Covid-19 di Pusdikpom Cimahi Negatif Seluruhnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X