Cegah Kerumunan Warga, Mendagri Luncurkan Layanan Chatbot Administrasi Kependudukan

Kompas.com - 27/03/2020, 16:06 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat memberikan paparan dalam rapat kerja perecepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (28/2/2020). KOMPAS.com/AJI YK PUTRAMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat memberikan paparan dalam rapat kerja perecepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (28/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meluncurkan aplikasi chatbot (layanan obrolan virtual) untuk administrasi kependudukan.

Menurut Tito, layanan ini disebut Chatbot Gisa, yang diambil dari program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA).

"Pada masa seperti ini masyarakat membutuhkan informasi yang cepat dan akurat. Dengan Chatbot Gisa, masyarakat bisa bertanya layaknya percakapan dengan seorang petugas. Gisa akan selalu memberi informasi akurat yang bersumber dari Dukcapil,” kata ujar Tito dalam keterangan pers Dukcapil Kemendagri, Jumat (27/3/2020).

Baca juga: Cegah Penyebaran Covid-19, Mendagri Ingatkan Gubernur Segera Antisipasi Mudik

Menurut Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, Chatbot Gisa ada di dalam aplikasi android AKUI

"Aplikasi ini sangat mudah diakses dan bisa diunduh secara gratis melalui Google Playstore dengan kata kunci AKUI," tutur Zudan.

Dengan memanfaatkan Chatbot Gisa, kata dia, Dukcapil dapat terus melayani masyarakat dan tetap menerapkan standar informasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Informasi terkait pelayanan di Kantor Layanan Dukcapil, seperti prosedur pembuatan KTP dan KK, syarat-syarat pencatatan pernikahan, akta kelahiran, informasi biaya, dan sebagainya, dapat diperoleh dari Gisa secara cepat dan akurat," jelas Zudan.

Baca juga: Cegah Penularan Covid-19, Dukcapil Tunda Layanan Rekam Data e-KTP

Lewat layanan ini, masyarakat bisa terhindar dari bolak-balik ke kantor Dukcapil karena ada persyaratan yang tidak lengkap saat melakukan pengurusan administrasi kependudukan.

Dia melanjutkan, dalam waktu dekat masing-masing Kantor Layanan Dukcapil akan secara khusus meningkatkan pelayanan publik di daerahnya dengan memberikan informasi spesifik.

Informasi tersebut yakni, lokasi kantor layanan, nomor kontak petugas, informasi waktu penyelesaian, serta menerima masukan dari masyarakat.

"Dengan demikian, meskipun tanpa kontak langsung, pelayanan masyarakat yang diperoleh dari Ditjen Dukcapil Kemendagri akan terus berjalan, baik di tingkat nasional maupun daerah," tambah Zudan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Sebaran 633 Kasus Harian Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

UPDATE: Sebaran 633 Kasus Harian Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Nasional
PCR Kini Jadi Syarat Naik Pesawat, Ini Alasan Pemerintah

PCR Kini Jadi Syarat Naik Pesawat, Ini Alasan Pemerintah

Nasional
Jokowi: Hati-hati PTM, Jangan Sampai Ada Murid Terkena Covid-19

Jokowi: Hati-hati PTM, Jangan Sampai Ada Murid Terkena Covid-19

Nasional
UPDATE 21 Oktober: 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Oktober: 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Refleksi Hari Santri Nasional, Gus Muhaimin Sampaikan 3 Agenda Mendesak Pesantren

Refleksi Hari Santri Nasional, Gus Muhaimin Sampaikan 3 Agenda Mendesak Pesantren

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.079.120, Tambah 1.372

UPDATE 21 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.079.120, Tambah 1.372

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Jelaskan Aturan Wajib PCR untuk Penumpang Pesawat

Ketua DPR Minta Pemerintah Jelaskan Aturan Wajib PCR untuk Penumpang Pesawat

Nasional
UPDATE 21 Oktober: 143.120 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

UPDATE 21 Oktober: 143.120 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Tambah 633, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.834

UPDATE 21 Oktober: Tambah 633, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.834

Nasional
Puji Jokowi soal Penanganan Pandemi, PDI-P: Pemerintahan Sebelumnya Terlalu Banyak Rapat

Puji Jokowi soal Penanganan Pandemi, PDI-P: Pemerintahan Sebelumnya Terlalu Banyak Rapat

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Lansia Rendah, Kemenkes Sebut karena Mispersepsi dan Hoaks

Vaksinasi Covid-19 Lansia Rendah, Kemenkes Sebut karena Mispersepsi dan Hoaks

Nasional
Jumlah Penumpang Transportasi Darat dan Laut di Daerah PPKM Level 1-2 Boleh 100 Persen

Jumlah Penumpang Transportasi Darat dan Laut di Daerah PPKM Level 1-2 Boleh 100 Persen

Nasional
Anggota Komisi III Usul Partai Politik Disanksi jika Kadernya Korupsi, tapi...

Anggota Komisi III Usul Partai Politik Disanksi jika Kadernya Korupsi, tapi...

Nasional
Irjen Suntana Ditunjuk Jadi Pelaksana Harian Kabaintelkam Polri

Irjen Suntana Ditunjuk Jadi Pelaksana Harian Kabaintelkam Polri

Nasional
Wapres Minta Santri Siap Berkontribusi Menggerakkan Ekonomi Nasional

Wapres Minta Santri Siap Berkontribusi Menggerakkan Ekonomi Nasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.