Saran DPR ke Pemda: Pemudik dari Jakarta Didata, Lalu Karantina 14 Hari

Kompas.com - 27/03/2020, 15:14 WIB
Ilustrasi mudik gratis GALIH PRADIPTAIlustrasi mudik gratis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX Melki Laka Lena menyoroti banyaknya masyarakat yang mulai pulang ke kampung halaman seiring dengan mewabahnya Covid-19 di DKI Jakarta.

Oleh karena itu, Melki meminta, pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan pendataan terhadap pemudik yang datang dari DKI Jakarta sebagai langkah pencegahan penyebaran virus corona.

"Yang paling penting adalah seluruh yang datang dari zona merah kayak DKI atau Jabodetabek, itu balik ke kampung harus terdata dengan baik. Kemudian mereka harus didata oleh RT/RW setempat ataupun lurah/kepala desa setempat," kata Melki ketika dihubungi, Jumat (27/3/2020).

Baca juga: Menanti Keputusan Pemerintah soal Mudik Lebaran

Melki mengatakan, pemerintah daerah juga harus meminta para pemudik untuk melakukan karantina diri selama 14 hari dan melaporkan kepada tenaga medis setempat, apabila muncul gejala sakit.

"Selama 14 hari di tempat mereka masing-masing untuk melakukan karantina diri di kampung. Kemudian dilaporkan kepada tenaga kesehatan setempat (jika muncul gejala)," ujarnya.

Lebih lanjut, Melki meminta pemerintah daerah memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat yang terdampak wabah virus corona, terutama masyarakat menengah ke bawah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Wacana Tunda Tradisi Mudik demi Memutus Rantai Penyebaran Covid-19...

Menurut dia, pemerintah daerah bisa memberikan bantuan langsung tunai (BLT).

"Sebaiknya bantuan langsung tunai mulai dipikirkan. Baik untuk pangan, bantuan apakah merek juga dikasih uang cash untuk belanja kebutuhan hidup mereka. Yang minimal aja. Itu bisa terdata, dan dilakukan oleh pemerintah," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melihat ada peningkatan gelombang perantau dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi ( Jabodetabek) ke wilayahnya.

Peningkatan jumlah perantau yang kembali melalui terminal-terminal di Jawa Tengah terpantau naik sejak empat hari lalu atau Minggu (22/3/2020).

Baca juga: Imbauan Pemerintah Atasi Covid-19: Physical Distancing hingga Tak Mudik

Mereka diduga adalah para perantau yang mempercepat mudiknya.

"Terjadi peningkatan penumpang dari Jabodetabek yang turun di terminal-terminal di Jawa Tengah," kata Ganjar.

Ganjar memaparkan, pada tanggal 22 Maret 2020, ada 2.323 penumpang turun di Terminal Bulupitu Purwokerto.

Kemudian di Terminal Giri Adipura Wonogiri terdapat 2.625 penumpang.

"Situasi yang sama juga terjadi di Terminal Cepu, Pemalang, Kebumen Wonosob dan Cilacap," kata dia.

Baca juga: Perantau dari Jabodetabek ke Jateng Meningkat Sejak 4 Hari Terakhir, Ini Pesan Ganjar

Menghadapi kondisi ini, Ganjar meminta kepala daerah menerapkan protokol kesehatan yang ketat terhadap para perantau yang berdatangan.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Ia juga menginstruksikan pemeriksaan para pemudik.

"Dengan demikian, bila ditemukan pasien positif baru bisa ditelusuri riwayat kontak pasien tersebut," kata Ganjar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Karantina Perjalanan Luar Negeri Diperpanjang Jadi 10 Hari | Tanggapan Mahfud MD soal Putusan MK tentang UU Cipta Kerja

[POPULER NASIONAL] Karantina Perjalanan Luar Negeri Diperpanjang Jadi 10 Hari | Tanggapan Mahfud MD soal Putusan MK tentang UU Cipta Kerja

Nasional
Profil Hillary Brigitta Lasut, Anggota Termuda DPR yang Minta Ajudan dari TNI

Profil Hillary Brigitta Lasut, Anggota Termuda DPR yang Minta Ajudan dari TNI

Nasional
Jelang Perayaan Natal, Berikut Rincian Aturan yang Diterbitkan Kemenag yang Harus Diperhatikan...

Jelang Perayaan Natal, Berikut Rincian Aturan yang Diterbitkan Kemenag yang Harus Diperhatikan...

Nasional
Lelang Lukisan Penyandang Disabilitas, Risma: Laku Rp 358.700.000, Uang Dikembalikan ke Seniman

Lelang Lukisan Penyandang Disabilitas, Risma: Laku Rp 358.700.000, Uang Dikembalikan ke Seniman

Nasional
Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Pemerintah Larang Pejabat ke Luar Negeri Cegah Varian Omicron

Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Pemerintah Larang Pejabat ke Luar Negeri Cegah Varian Omicron

Nasional
Mensos Risma: Saya Ingin Optimalkan Kemampuan Tunarungu, Minimal Bisa Minta Tolong

Mensos Risma: Saya Ingin Optimalkan Kemampuan Tunarungu, Minimal Bisa Minta Tolong

Nasional
BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.