Saran DPR ke Pemda: Pemudik dari Jakarta Didata, Lalu Karantina 14 Hari

Kompas.com - 27/03/2020, 15:14 WIB
Ilustrasi mudik gratis GALIH PRADIPTAIlustrasi mudik gratis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX Melki Laka Lena menyoroti banyaknya masyarakat yang mulai pulang ke kampung halaman seiring dengan mewabahnya Covid-19 di DKI Jakarta.

Oleh karena itu, Melki meminta, pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan pendataan terhadap pemudik yang datang dari DKI Jakarta sebagai langkah pencegahan penyebaran virus corona.

"Yang paling penting adalah seluruh yang datang dari zona merah kayak DKI atau Jabodetabek, itu balik ke kampung harus terdata dengan baik. Kemudian mereka harus didata oleh RT/RW setempat ataupun lurah/kepala desa setempat," kata Melki ketika dihubungi, Jumat (27/3/2020).

Baca juga: Menanti Keputusan Pemerintah soal Mudik Lebaran

Melki mengatakan, pemerintah daerah juga harus meminta para pemudik untuk melakukan karantina diri selama 14 hari dan melaporkan kepada tenaga medis setempat, apabila muncul gejala sakit.

"Selama 14 hari di tempat mereka masing-masing untuk melakukan karantina diri di kampung. Kemudian dilaporkan kepada tenaga kesehatan setempat (jika muncul gejala)," ujarnya.

Lebih lanjut, Melki meminta pemerintah daerah memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat yang terdampak wabah virus corona, terutama masyarakat menengah ke bawah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Wacana Tunda Tradisi Mudik demi Memutus Rantai Penyebaran Covid-19...

Menurut dia, pemerintah daerah bisa memberikan bantuan langsung tunai (BLT).

"Sebaiknya bantuan langsung tunai mulai dipikirkan. Baik untuk pangan, bantuan apakah merek juga dikasih uang cash untuk belanja kebutuhan hidup mereka. Yang minimal aja. Itu bisa terdata, dan dilakukan oleh pemerintah," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melihat ada peningkatan gelombang perantau dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi ( Jabodetabek) ke wilayahnya.

Peningkatan jumlah perantau yang kembali melalui terminal-terminal di Jawa Tengah terpantau naik sejak empat hari lalu atau Minggu (22/3/2020).

Baca juga: Imbauan Pemerintah Atasi Covid-19: Physical Distancing hingga Tak Mudik

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 130, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.257.815

UPDATE: Bertambah 130, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.257.815

Nasional
Novel Baswedan Sebut Kapolri Punya Kesungguhan Berantas Korupsi

Novel Baswedan Sebut Kapolri Punya Kesungguhan Berantas Korupsi

Nasional
Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional Baru Capai 68,6 Persen

Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional Baru Capai 68,6 Persen

Nasional
Pemerintah Konsentrasi pada Nataru Sebelum Putuskan Soal Umrah

Pemerintah Konsentrasi pada Nataru Sebelum Putuskan Soal Umrah

Nasional
KPK Beri Penghargaan kepada Pelapor Gratifikasi, dari Kepala Desa hingga Dirut Pasar Jaya

KPK Beri Penghargaan kepada Pelapor Gratifikasi, dari Kepala Desa hingga Dirut Pasar Jaya

Nasional
Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Kejaksaan ke Rapat Paripurna

Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Kejaksaan ke Rapat Paripurna

Nasional
Ditjen HAM Sebut Ada 1.500 Aduan Terkait Dugaan Pelanggaran HAM Sepanjang Tahun 2021

Ditjen HAM Sebut Ada 1.500 Aduan Terkait Dugaan Pelanggaran HAM Sepanjang Tahun 2021

Nasional
KSAL: Armada RI Harus Dilengkapi Kapal Perang yang Mumpuni dan Modern

KSAL: Armada RI Harus Dilengkapi Kapal Perang yang Mumpuni dan Modern

Nasional
Rasamala Aritonang Tolak Tawaran Jadi ASN Polri, Ini Alasannya

Rasamala Aritonang Tolak Tawaran Jadi ASN Polri, Ini Alasannya

Nasional
KSAL: Armada RI Harus Mampu Tunjukkan Kekuatan yang Getarkan Lawan maupun Kawan

KSAL: Armada RI Harus Mampu Tunjukkan Kekuatan yang Getarkan Lawan maupun Kawan

Nasional
Malam Ini, Baleg Dijadwalkan Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022

Malam Ini, Baleg Dijadwalkan Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
Penyebaran Omicron Meluas, Pemerintah Belum Tambah Daftar Negara yang Dilarang Masuk RI

Penyebaran Omicron Meluas, Pemerintah Belum Tambah Daftar Negara yang Dilarang Masuk RI

Nasional
Polri Geser KPK Jadi Lembaga Paling Dipercaya Publik, Kapolri: Kerja Keras Seluruh Personel

Polri Geser KPK Jadi Lembaga Paling Dipercaya Publik, Kapolri: Kerja Keras Seluruh Personel

Nasional
Waketum PPP Sebut Jokowi Belum Sampaikan Rencana Reshuffle ke Partai Koalisi

Waketum PPP Sebut Jokowi Belum Sampaikan Rencana Reshuffle ke Partai Koalisi

Nasional
Jaksa Tuntut Maskur Husain 10 Tahun Penjara

Jaksa Tuntut Maskur Husain 10 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.