3 Direktur TVRI Dinonaktifkan Dewan Pengawas

Kompas.com - 27/03/2020, 14:20 WIB
Direktur Umum TVRI Tumpak Pasaribu (kiri), Direktur Program dan Berita Apni Jaya Putra (kedua kiri), Plt Direktur Utama Supriyono (tengah), Direktur Keuangan Isnan Rahmanto (kedua kanan), dan Direktur Pengembangan dan Usaha, Rini Padmirehatta (kanan) berpose saat akan mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) jajaran Dewan Direksi LPP TVRI dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/1/2020). RDP tersebut membahas penjelasan Direksi LPP TVRI terkait penyelesaian masalah pemberhentian Direktur Utama LPP TVRI Helmy Yahya. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATDirektur Umum TVRI Tumpak Pasaribu (kiri), Direktur Program dan Berita Apni Jaya Putra (kedua kiri), Plt Direktur Utama Supriyono (tengah), Direktur Keuangan Isnan Rahmanto (kedua kanan), dan Direktur Pengembangan dan Usaha, Rini Padmirehatta (kanan) berpose saat akan mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) jajaran Dewan Direksi LPP TVRI dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/1/2020). RDP tersebut membahas penjelasan Direksi LPP TVRI terkait penyelesaian masalah pemberhentian Direktur Utama LPP TVRI Helmy Yahya. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak dua direktur Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI mengaku dinonaktifkan Dewan Pengawas. 

Keduanya yakni Direktur Program dan Berita Apni Jaya Putra dan Direktur Keuangan Isnan Rahmanto.

Mereka dinonaktifkan Dewan Pengawas pada Jumat (27/3/2020). Penonaktifan tersebut dibenarkan Direktur Program dan Berita Apni Jaya Putra.

"Benar (ada penon-aktifan tiga direktur)," ungkap Apni pada Kompas.com, Jumat (27/3/2020).

Selain dirinya dan Isnan, menurut Apni, Dewas juga menonaktifkan Direktur Umum Tumpak Pasaribu. 

Baca juga: Karyawan TVRI Desak Komisi I Copot Semua Pejabat Dewan Pengawas

Namun demikian, Apni menilai ada yang janggal dari penonaktifan tiga direktur tersebut.

Sebab, kata dia, istilah nonaktif tidak ada dalam Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI.

"Yang dikenal adalah pemberitahuan rencana pemberhentian dengan masa satu bulan kepada direksi untuk memberikan pembelaan," ungkapnya.

Kendati demikian, Apni menegaskan ia bersama rekannya memiliki waktu selama satu bulan untuk melakukan pembelaan.

Kemudian, lanjut dia, Dewan Pengawas memiliki waktu dua bulan untuk memberhentikan tiga direktur itu ecara permanen.

Halaman:
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X