3 Direktur TVRI Dinonaktifkan Dewan Pengawas

Kompas.com - 27/03/2020, 14:20 WIB
Direktur Umum TVRI Tumpak Pasaribu (kiri), Direktur Program dan Berita Apni Jaya Putra (kedua kiri), Plt Direktur Utama Supriyono (tengah), Direktur Keuangan Isnan Rahmanto (kedua kanan), dan Direktur Pengembangan dan Usaha, Rini Padmirehatta (kanan) berpose saat akan mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) jajaran Dewan Direksi LPP TVRI dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/1/2020). RDP tersebut membahas penjelasan Direksi LPP TVRI terkait penyelesaian masalah pemberhentian Direktur Utama LPP TVRI Helmy Yahya. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATDirektur Umum TVRI Tumpak Pasaribu (kiri), Direktur Program dan Berita Apni Jaya Putra (kedua kiri), Plt Direktur Utama Supriyono (tengah), Direktur Keuangan Isnan Rahmanto (kedua kanan), dan Direktur Pengembangan dan Usaha, Rini Padmirehatta (kanan) berpose saat akan mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) jajaran Dewan Direksi LPP TVRI dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/1/2020). RDP tersebut membahas penjelasan Direksi LPP TVRI terkait penyelesaian masalah pemberhentian Direktur Utama LPP TVRI Helmy Yahya. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak dua direktur Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI mengaku dinonaktifkan Dewan Pengawas. 

Keduanya yakni Direktur Program dan Berita Apni Jaya Putra dan Direktur Keuangan Isnan Rahmanto.

Mereka dinonaktifkan Dewan Pengawas pada Jumat (27/3/2020). Penonaktifan tersebut dibenarkan Direktur Program dan Berita Apni Jaya Putra.

"Benar (ada penon-aktifan tiga direktur)," ungkap Apni pada Kompas.com, Jumat (27/3/2020).

Selain dirinya dan Isnan, menurut Apni, Dewas juga menonaktifkan Direktur Umum Tumpak Pasaribu. 

Baca juga: Karyawan TVRI Desak Komisi I Copot Semua Pejabat Dewan Pengawas

Namun demikian, Apni menilai ada yang janggal dari penonaktifan tiga direktur tersebut.

Sebab, kata dia, istilah nonaktif tidak ada dalam Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI.

"Yang dikenal adalah pemberitahuan rencana pemberhentian dengan masa satu bulan kepada direksi untuk memberikan pembelaan," ungkapnya.

Kendati demikian, Apni menegaskan ia bersama rekannya memiliki waktu selama satu bulan untuk melakukan pembelaan.

Kemudian, lanjut dia, Dewan Pengawas memiliki waktu dua bulan untuk memberhentikan tiga direktur itu ecara permanen.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas Perempuan Protes Candaan Mahfud MD yang Samakan Virus Corona dengan Istri

Komnas Perempuan Protes Candaan Mahfud MD yang Samakan Virus Corona dengan Istri

Nasional
Pemerintah: New Normal Bukan Berarti Kembali seperti Sebelum Adanya Pandemi Covid-19

Pemerintah: New Normal Bukan Berarti Kembali seperti Sebelum Adanya Pandemi Covid-19

Nasional
Multitafsir soal Operasional Ojek di Masa Pandemi, Mendagri Revisi Keputusannya

Multitafsir soal Operasional Ojek di Masa Pandemi, Mendagri Revisi Keputusannya

Nasional
Berkapasitas 360 Pasien, RS Covid Pulau Galang Saat Ini Rawat 36 Orang

Berkapasitas 360 Pasien, RS Covid Pulau Galang Saat Ini Rawat 36 Orang

Nasional
1.382 Bencana Terjadi di Indonesia hingga Akhir Mei, Belum Termasuk Covid-19

1.382 Bencana Terjadi di Indonesia hingga Akhir Mei, Belum Termasuk Covid-19

Nasional
Sebelum Terapkan New Normal, Suatu Daerah Wajib Lakukan Sosialisasi hingga Simulasi

Sebelum Terapkan New Normal, Suatu Daerah Wajib Lakukan Sosialisasi hingga Simulasi

Nasional
Ini 5 Provinsi dengan Kenaikan Kasus Harian Covid-19 Terbanyak pada 31 Mei

Ini 5 Provinsi dengan Kenaikan Kasus Harian Covid-19 Terbanyak pada 31 Mei

Nasional
Aspek Ini yang Jadi Pertimbangan Pemerintah Sebelum Terapkan New Normal

Aspek Ini yang Jadi Pertimbangan Pemerintah Sebelum Terapkan New Normal

Nasional
Hingga 31 Mei, Jumlah ODP 49.936 Orang dan PDP 12.913 Orang

Hingga 31 Mei, Jumlah ODP 49.936 Orang dan PDP 12.913 Orang

Nasional
Pemerintah: New Normal Tidak Mungkin Dilakukan Serempak

Pemerintah: New Normal Tidak Mungkin Dilakukan Serempak

Nasional
Bertambah 11.470, Total 323.376 Spesimen Covid-19 Telah Diperiksa Hingga 31 Mei 2020

Bertambah 11.470, Total 323.376 Spesimen Covid-19 Telah Diperiksa Hingga 31 Mei 2020

Nasional
UPDATE: Sebaran 700 Kasus Baru Covid-19 pada 31 Mei

UPDATE: Sebaran 700 Kasus Baru Covid-19 pada 31 Mei

Nasional
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI

Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI

Nasional
UPDATE: Kasus Kematian akibat Covid-19 Menjadi 1.613 Orang, Bertambah 40 Orang

UPDATE: Kasus Kematian akibat Covid-19 Menjadi 1.613 Orang, Bertambah 40 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 293 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 7.308 Orang

UPDATE: Tambah 293 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 7.308 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X