Kompas.com - 27/03/2020, 13:44 WIB
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung meminta seluruh kepala daerah tidak memutuskan sendiri kebijakan local lockdown sebagai bagian pencegahan wabah virus corona (Covid-19).

Doli menilai, rencana beberapa kepala daerah ingin melakukan local lockdown di wilayahnya akan membuat kepanikan di tengah masyarakat.

"Jangan mengambil langkah-langkah sendiri, apalagi langkah yang terkesan panik. Kalau pemimpinnya panik, bagaimana nanti rakyatnya," kata Doli ketika dihubungi, Jumat (27/3/2020).

Baca juga: Cegah Penyebaran Covid-19 di Daerah, Ketua MPR Minta Jakarta Di-lockdown

Doli mengingatkan, seluruh kepala daerah harus menunggu instruksi dari pemerintah pusat apabila ingin melakukan lockdown.

"Sebaiknya seluruh Kepala Daerah mengikuti instruksi dan kebijakan Pemerintah Pusat, terutama dengan Mendagri," ujar dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa menyoroti kebijakan Wali Kota Tegal Jawa Tengah yang menutup sejumlah akses masuk ke kota tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Saan meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memberikan pemahaman terkait kebijakan lockdown agar kejadian serupa tidak dicontoh oleh pemerintah daerah lainnya.

Baca juga: Ketua Dewan Guru Besar FKUI Sarankan Pemerintah Lockdown Daerah Terjangkit Covid-19

"Mendagri harus melakukan pendekatan untuk memberikan pemahaman dan juga mengingatkan, apa yang dilakukan di kota tegal, nanti bisa menjadi preseden bagi daerah daerah lain," kata Saan ketika dihubungi, Jumat (27/3/2020).

Saan mengatakan, Tito Karnavian dan para kepala daerah harus berkoordinasi terkait kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Lebih lanjut, ia juga meminta, pemerintah pusat mengkaji alasan mengapa pemerintah daerah mulai melakukan lockdown secara masif beberapa hari ini.

"Pemerintah harus mengkaji dan membicarakan secara mendalam, kenapa daerah-daerah secara masif mengambil langkah lockdown, boleh jadi, ada situasi yang berbeda, yang dialami dan dirasakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat," pungkasnya.

Baca juga: Cegah Corona, Pemkot Tegal Terapkan Local Lockdown, Ini Fakta Lengkapnya

Diberitakan, sejumlah pemerintah daerah yang wilayahnya terdampak Covid-19 mulai melakukan pembatasan akses masuk ke wilayahnya.

Pemerintah Provinsi Papua misalnya, membuka opsi pembatasan sementara seluruh pintu masuk ke Papua, guna mencegah penyebaran virus corona.

Usai menggelar Rapat Forkompinda di Gedung Negara, Jayapura, Jumat (20/3/2020), Gubernur Papua Lukas Enembe menegaskan, pemerintah perlu segera mengambil keputusan untuk melindungi rakyat Papua.

"Saya tadi beri kesempatan sampai hari Rabu (25/3/2020) hasil keputusan tim yang telah ditunjuk, Rabu saya akan umumkan apakah lockdown, pembatasan atau dalam bentuk apapun," kata Lukas, Jumat (20/3/2020).

Baca juga: Sebelum Tegal, 5 Kota di Negara Lain Juga Terapkan Local Lockdown

Sementara itu, Wali Kota Tegal, Jawa Tengah, Dedy Yon Supriyono memutuskan untuk mengambil kebijakan local lockdown dengan menutup akses keluar masuk kota selama empat bulan ke depan.

Langkah kontroversial Dedy itu diambil menyusul munculnya kasus pertama warga Kota Tegal yang terkonfirmasi positif terjangkit virus corona pada Rabu (25/3/2020).

"Warga harus bisa memahami kebijakan yang saya ambil. Kalau saya bisa memilih, lebih baik saya dibenci warga daripada maut menjemput mereka," kata Dedy, saat konferensi pers terkait satu warganya yang positif corona, di Balai Kota Tegal, Rabu malam.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Situs Badan Siber dan Sandi Negara Diretas 'Hacker' Brasil

Saat Situs Badan Siber dan Sandi Negara Diretas 'Hacker' Brasil

Nasional
5 Fakta Tabrakan LRT di Cibubur, Diduga Human Error hingga Dirut INKA Minta Maaf

5 Fakta Tabrakan LRT di Cibubur, Diduga Human Error hingga Dirut INKA Minta Maaf

Nasional
Mensesneg Era SBY, Sudi Silalahi, Tutup Usia

Mensesneg Era SBY, Sudi Silalahi, Tutup Usia

Nasional
Menlu: Pandemi Belum Berakhir, Kasus Covid-19 Global Kembali Naik

Menlu: Pandemi Belum Berakhir, Kasus Covid-19 Global Kembali Naik

Nasional
Personel ILO TNI Terima Tanda Kehormatan dari Filipina

Personel ILO TNI Terima Tanda Kehormatan dari Filipina

Nasional
[POPULER NASIONAL] Eks Jubir Tim Kampanye Jokowi Jadi Dubes RI untuk Kuwait | Eks Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi Jadi Dubes RI untuk AS

[POPULER NASIONAL] Eks Jubir Tim Kampanye Jokowi Jadi Dubes RI untuk Kuwait | Eks Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi Jadi Dubes RI untuk AS

Nasional
Semangat Persatuan, Senjata Tercanggih untuk Pertahanan Negara

Semangat Persatuan, Senjata Tercanggih untuk Pertahanan Negara

Nasional
Luhut Ungkap Modus Pelanggaran Penggunaan PeduliLindungi, 1 Rombongan Cuma 1 Orang yang 'Scanning'

Luhut Ungkap Modus Pelanggaran Penggunaan PeduliLindungi, 1 Rombongan Cuma 1 Orang yang "Scanning"

Nasional
Dirut PT INKA Pastikan Pengujian LRT Jabodebek Tetap Berjalan Usai Peristiwa Tabrakan

Dirut PT INKA Pastikan Pengujian LRT Jabodebek Tetap Berjalan Usai Peristiwa Tabrakan

Nasional
Soal Kemenag 'Hadiah' untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Soal Kemenag "Hadiah" untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Nasional
Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol 'RFS'

Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol "RFS"

Nasional
Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Nasional
Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Nasional
Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan 'Human Error'

Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan "Human Error"

Nasional
Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.