Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AS dan Australia Minta Warganya di Indonesia Pulang, Sikap Itu Dinilai Wajar

Kompas.com - 27/03/2020, 12:47 WIB
Dani Prabowo,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Amerika Serikat dan Australia telah meminta warganya yang berada di Indonesia segera meninggalkan Tanah Air, menyusul peningkatan kasus penyebaran Covid-19 dalam beberapa waktu terakhir.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah enggan memberikan pernyataan saat dimintai tanggapan atas kebijakan yang diambil pemerintah kedua negara tersebut.

"Ditanyakan ke pihak AS saja ya. Kita tidak merasa perlu menanggapi," kata Faizasyah melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Jumat (27/3/2020).

Baca juga: Menlu Pastikan Perlindungan WNI di Luar Negeri Terkait Covid-19

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Willy Aditya menilai wajar jika pemerintah kedua negara itu khawatir dengan keselamatan warga negara mereka.

"Namanya tidak di rumah sendiri, itu pasti tidak lebih nyaman dibanding di rumah sendiri. Seperti apa pun kondisinya," kata Willy kepada Kompas.com.

Ia pun mencontohkan ketika wabah Covid-19 pertama kali menyebar di Kota Wuhan, China awal tahun ini.

Saat itu, pemerintah sejumlah negara, termasuk Indonesia, meminta agar warganya segera meninggalkan kota tersebut.

Padahal, imbuh politisi Partai Nasdem ini, fasilitas kesehatan di negara tersebut sangat memadai.

"Toh, mereka tetap juga mengevakuasi warganya. Dan warganya juga tetap meminta dievakuasi. Jadi ini soal kekhawatiran saja menurut saya. Lebih ke masalah psikologis," ucapnya.

Baca juga: Ketua Dewan Guru Besar FKUI Sarankan Pemerintah Lockdown Daerah Terjangkit Covid-19

Ia pun meyakini bahwa fasilitas kesehatan di Indonesia cukup siap dalam menampung pasien positif Covid-19, baik WNI maupun warga negara asing.

Apalagi, belum lama ini Pemerintah Indonesia baru saja menerima banyak alat kesehatan seperti alat perlindungan diri dan obat-obatan dari China untuk menanggulangi wabah ini.

"Jadi, imbauan mereka itu soal psikologis saja menurut saya. Selain itu juga soal tanggung jawab mereka sebagai pelaksana negara," ucap dia.

"Karena kalau mereka tidak melakukan itu, bisa dituntut juga mereka oleh warganya karena dituduh tidak melindungi warganya yang ada di luar. Setiap konstitusi negara kan selalu mengamanatkan itu," imbuh Willy.

Imbauan dua negara

Sebelumnya, Departemen Luar Negeri AS pada Rabu (25/3/2020), memerintahkan kepulangan anggota keluarga pegawai kedutaan besar mereka yang berusia di bawah 21 tahun dari Indonesia.

Anggota keluarga ini meliputi pegawai Kedutaan Besar di Jakarta, USASEAN, Konsulat Jenderal di Surabaya dan Konsulat di Medan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com