Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Australia Minta Warganya di Indonesia untuk Segera Pulang

Kompas.com - 27/03/2020, 09:57 WIB
Dani Prabowo,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Australia meminta warganya yang ingin bepergian ke Indonesia dalam waktu dekat menangguhkan rencananya.

Bahkan, warga Australia yang kini berada di Indonesia, diharapkan segera meninggalkan Indonesia dan pulang ke Negeri Kanguru itu.

Hal itu menyusul ekskalasi kasus positif Covid-19 di Indonesia yang kian masif. Berdasarkan data terakhir per 26 Maret 2020, ada 893 kasus positif, dengan 78 pasien dinyatakan meninggal dunia dan 35 kasus sembuh.

"Jika Anda seorang turis Australia di Bali atau Indonesia secara lebih luas, tinggalkan sekarang. Jangan tunda kepulangan Anda," demikian imbauan yang dilansir Kompas.com dari laman milik Pemerintah Australia, Smartraveller.gov.au, Jumat (27/3/2020).

Baca juga: Australia Tutup Perbatasan dan Pintu Kedatangan, Turis Asing Dilarang Masuk

Imbauan tersebut dikeluarkan pada 26 Maret 2020.

Pemerintah Australia meminta warganya yang tinggal di Indonesia dalam jangka waktu yang panjang untuk meninjau dengan sejumlah pertimbangan.

Mereka diminta mempertimbangkan, apakah mereka memiliki dukungan dan akses yang cukup terhadap fasilitas kesehatan yang efektif selama periode yang menantang saat ini.

"(Sebab) banyak layanan tidak akan tersedia," imbuh imbauan tersebut.

Saat ini, opsi penerbangan ke Australia telah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bahkan, Qantas telah menghentikan layanan penerbangannya ke Indonesia sejak 25 Maret.

Pemerintah Australia menyebut, risiko penularan Covid-19 meningkat pesat di Indonesia.

Bahkan, penularan terjadi secara meluas, termasuk di Bali dan Jakarta yang kini terkonfirmasi memiliki kasus positif terbesar.

Berdasarkan data pemerintah, dari 893 kasus positif, 515 kasus terjadi di Jakarta.

Baca juga: UPDATE: Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Jadi 515 Orang, Wilayah yang Terinfeksi Meluas

Selain itu, Pemerintah Australia juga menyebutkan bahwa Indonesia memiliki keterbatasan dalam kepemilikan alat pengujian dan fasilitas pengendali infeksi.

"Perawatan kritis untuk orang Australia yang sakit parah, termasuk di Bali, jauh di bawah standar yang tersedia di Australia. Evakuasi medis untuk pasien Covid-19 tidak akan diizinkan," tulis imbauan tersebut.

"Kami sekarang menyarankan Anda untuk Jangan bepergian ke Indonesia, termasuk Bali," lanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com