Imbauan Pemerintah Atasi Covid-19: Physical Distancing hingga Tak Mudik

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah pasien Covid-19 yang disebabkan virus corona setiap hari kian meningkat. Pada Kamis (26/3/2020) tercatat sudah ada 893 kasus.

Dari jumlah tersebut, ada 780 orang yang masih dirawat, 78 pasien meninggal dunia, dan pasien sembuh sebanyak 35 orang.

Daerah yang terpapar pun bertambah menjadi 27 provinsi, bertambah 10 provinsi dalam sepekan terakhir.

DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah pasien positif terbanyak, yakni 515 orang.

Baca juga: UPDATE 26 MARET: 893 Pasien Covid-19, Pemerintah Cari Relawan

Sejumlah imbauan sudah dikeluarkan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona ini meluas.

Imbauan itu salah satunya adalah physical distancing, yang sebelumnya disebut social distancing atau menjaga jarak dengan orang lain.

Upaya itu antara lain dilakukan dengan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Kemudian tidak berkumpul dengan jumlah orang banyak.

Terlebih, pemerintah saat ini memilih tak melakukan lockdown atau karantina wilayah terdampak.

Baca juga: Sandiaga Minta Pusat dan Daerah Tak Berdebat soal Lockdown

Harus disiplin

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta masyarakat untuk disiplin agar wabah Covid-19 ini segera berakhir dan tidak meluas ke daerah-daerah yang tak terjangkit.

Dengan demikian, dia menilai bahwa disiplin ini lebih penting ketimbang memperdebatkan kebijakan lockdown atau tidak.

"Sebenarnya bukan soal physical distancing atau lockdown, tapi yang penting adalah menerapkan disiplin. Oleh karena itu, yang kami lakukan sekarang yaitu bagaimana menerapkan disiplin masyarakat untuk mematuhi seruan itu," kata Ma'ruf saat wawancara melalui video conference dengan wartawan, Kamis (26/3/2020).

Baca juga: Pemerintah Minta Masyarakat Disiplin agar Wabah Covid-19 Segera Usai

Ia mengatakan, pemerintah melakukan berbagai upaya pendisiplinan itu melalui beberapa pendekatan.

Antara lain, pendekatan kesehatan dengan memberikan edukasi tentang kesehatan, pendekatan keamanan untuk membubarkan setiap kerumunan-kerumunan warga, hingga pendekatan keagamaan untuk memahami dari aspek-aspek keagamaan.

"Oleh karena itu, maka perlu dilibatkan semua pihak, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama untuk ikut (mendisiplinkan warga). Kami sudah minta daerah untuk melakukan langkah-langkah yang lebih intensif," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, saat ini persentase pasien Covid-19 di Indonesia besar sehingga pencegahan-pencegahan intensif seperti yang telah digaungkan pemerintah harus digalakkan.

Baca juga: Wapres Minta Masyarakat Tak Mudah Bagikan Informasi Tak Jelas soal Covid-19

Tak hanya itu, pemerintah juga telah mengupayakan penanganan mereka yang sudah terpapar melalui isolasi di lokasi-lokasi yang disiapkan.

Lokasi itu mulai dari Wisma Atlet hingga beberapa rumah sakit BUMN, seperti RS Pertamina dan RS Pelni.

Ini termasuk di daerah yang juga menyiagakan beberapa lokasi penanganan, seperti asrama haji agar pasien-pasien tertangani dengan baik.

"Kemudian melibatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk mengerahkan tenaga medisnya, baik dokter maupun perawat," kata dia.

"Ini sudah mulai kami kembangkan dan juga sudah diarahkan supaya pemerintah daerah melakukan inisiatif-insiatif dalam rangka menangani pasien-pasien yang memang harus diisolasi," ucap Ma'ruf Amin.

Baca juga: Tak Semua Pasien Positif Covid-19 Diisolasi di RS, Bagaimana Merawatnya di Rumah?

Jangan mudik

Wapres Ma'ruf Amin juga kembali mengimbau masyarakat agar tidak mudik ke kampung halaman, baik saat ini maupun Lebaran nanti.

Meski pemerintah belum memutuskan, menurut dia, masyarakat tetap harus menahan agar tak pulang terlebih dahulu.

Hal tersebut diperlukan untuk mencegah kemungkinan tersebarnya virus corona di daerah yang masih bersih atau agar sebarannya tak lebih luas lagi.

"Saya pribadi, sebaiknya memang masyarakat tidak mudik. Mudik itu yang penting bagaimana silaturahmi, tetapi ada bahaya yang mungkin terjadi, baik di jalan maupun di kerumunan-kerumunan ketika berada di kampung halaman, dan ada risiko penularan Covid-19," kata dia.

Baca juga: Cegah Covid-19 Meluas, Wapres Kembali Ingatkan Masyarakat agar Tak Mudik

Pada era ini, kata dia, silaturahim dilakukan bisa dengan berbagai cara, salah satunya dengan memanfaatkan komunikasi lewat teknologi.

Terlebih lagi, kata dia, agama juga mengajarkan apabila ada maslahat yang bisa didapatkan tetapi ada bahaya, maka prinsip yang harus digunakan adalah menolak bahaya itu terlebih dahulu.

"Apalagi kalau manfaat silaturahmi, bisa dilakukan pada waktu yang lain, pada liburan yang lain. Oleh karena itu, pertimbangan rasionalnya, logisnya sebaiknya memang tidak mudik, melihat bahayanya yang sangat mungkin terjadi," kata Ma'ruf.

Baca juga: Menanti Keputusan Pemerintah soal Mudik Lebaran

Sedianya, kata dia, kebijakan soal mudik tersebut dibahas dalam sidang rapat kabinet terbatas pada Kamis (26/3/2020).

Namun, dikarenakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang berdukacita atas wafatnya sang ibunda, maka rapat tersebut ditunda.

"Tapi, putusannya akan ditetapkan apakah pemerintah akan melarang, imbauan, dan itu akan kita tentukan nanti dalam rapat terbatas kabinet yang akan datang," kata dia.

Baca juga: Cegah Penularan Covid-19, Masyarakat yang Mudik Diingatkan Jaga Jarak Fisik

Langkah Kepala Daerah

Wapres pun meminta setiap kepala daerah menelusuri warganya yang kembali ke daerah dalam situasi dan kondisi wabah virus corona ini.

Sebab, meski belum bulan Ramadhan ataupun Lebaran, sudah ada warga yang pulang ke daerahnya masing-masing dari Jakarta atau kota-kota besar lainnya karena adanya kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah.

Padahal, pemerintah juga sudah mengimbau agar mereka tidak mudik atau pulang kampung dulu.

"Saya minta daerah-daerah untuk mencegah penyebaran itu (virus corona). Kalau mereka yang sudah kembali ke tempatnya masing-masing, supaya kembali ditelusuri apakah mereka sudah bebas corona atau tidak untuk menghindari (sebaran di daerahnya)," kata Ma'ruf.

Baca juga: Wapres Minta Kepala Daerah Telusuri Warganya yang Mudik di Tengah Wabah Corona

Ma'ruf mencontohkan, Jawa Tengah saat ini sudah melakukan pengawasan ketat dengan menunggu di perbatasan daerahnya dengan daerah lain.

Mereka diminta memeriksa masyarakat yang mudik itu apakah terbebas dari Covid-19 atau tidak, sehingga ia pun meminta daerah lain untuk melakukan hal yang sama.

"Bagi daerah memang ini ada pekerjaan tambahan, pemda punya tugas baru meneliti mereka yang mudik jangan sampai membawa virus atau wabah corona ke daerah masing-masing," kata Ma'ruf Amin.

Meski demikian, kata dia, pemerintah tetap meminta kepada masyarakat untuk tidak mudik terlebih dahulu dalam situasi dan kondisi saat ini.

"Saya imbau untuk tidak mudik, yang sudah terlanjur saya minta pemerintah untuk mengawasi itu jangan sampai si pemudik menyebarkan virus corona ke daerah. Haruslah tegas pemda," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, mereka yang mudik juga perlu diikutkan dalam rapid test untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Baca juga: Ribuan Pemudik Jabodetabek Pulang ke Jawa Tengah, Ganjar Minta Daerah Pantau Ketat

Tetap terapkan physical distancing

Pemerintah Indonesia telah menerapkan physical distancing yaitu menjaga jarak fisik dengan orang lain untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Wapres Ma'ruf juga meminta perusahaan yang tidak bisa mempekerjakan pegawainya dari rumah dalam menerapkan protokol kesehatan, agar bisa memenuhi aturan physical distancing.

"Kami meminta perusahaan menerapkan protokol kesehatan supaya dia bisa memenuhi aturan physical distancing untuk mencegah penularan," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Jika Pegawai ke Kantor, Perusahaan Diminta Wapres Terapkan Physical Distancing

Sebelumnya, pemerintah meminta masyarakat menerapkan sebagai social distancing yaitu mengurangi intensitas dalam aktivitas sosial.

Namun, saat ini pemerintah meminta masyarakat tetap menjaga jarak saat beraktivitas.

Ma'ruf Amin mengakui bahwa ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah dan ada yang tidak bisa, seperti pegawai pabrik.

Oleh karena itu, pemerintah menganjurkan bagi mereka yang bisa melakukan pekerjaannya di rumah untuk tetap mengerjakannya dari rumah.

Baca juga: Jokowi: Physical Distancing Paling Pas untuk Cegah Covid-19 di Indonesia

Namun, protokol kesehatan harus diterapkan oleh perusahaan saat pegawainya bekerja dari kantor.

"Itu (protokol kesehatan) bisa dilakukan dalam jumlah (pekerja) yang tidak banyak tentunya, dalam jumlah tertentu, dalam pekerjaan tertentu yang tidak mungkin dikerjakan di rumah," kata Ma'ruf Amin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.