Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Imbauan Pemerintah Atasi Covid-19: Physical Distancing hingga Tak Mudik

Kompas.com - 27/03/2020, 08:40 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

Mereka diminta memeriksa masyarakat yang mudik itu apakah terbebas dari Covid-19 atau tidak, sehingga ia pun meminta daerah lain untuk melakukan hal yang sama.

"Bagi daerah memang ini ada pekerjaan tambahan, pemda punya tugas baru meneliti mereka yang mudik jangan sampai membawa virus atau wabah corona ke daerah masing-masing," kata Ma'ruf Amin.

Meski demikian, kata dia, pemerintah tetap meminta kepada masyarakat untuk tidak mudik terlebih dahulu dalam situasi dan kondisi saat ini.

"Saya imbau untuk tidak mudik, yang sudah terlanjur saya minta pemerintah untuk mengawasi itu jangan sampai si pemudik menyebarkan virus corona ke daerah. Haruslah tegas pemda," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, mereka yang mudik juga perlu diikutkan dalam rapid test untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Baca juga: Ribuan Pemudik Jabodetabek Pulang ke Jawa Tengah, Ganjar Minta Daerah Pantau Ketat

Tetap terapkan physical distancing

Pemerintah Indonesia telah menerapkan physical distancing yaitu menjaga jarak fisik dengan orang lain untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Wapres Ma'ruf juga meminta perusahaan yang tidak bisa mempekerjakan pegawainya dari rumah dalam menerapkan protokol kesehatan, agar bisa memenuhi aturan physical distancing.

"Kami meminta perusahaan menerapkan protokol kesehatan supaya dia bisa memenuhi aturan physical distancing untuk mencegah penularan," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Jika Pegawai ke Kantor, Perusahaan Diminta Wapres Terapkan Physical Distancing

Sebelumnya, pemerintah meminta masyarakat menerapkan sebagai social distancing yaitu mengurangi intensitas dalam aktivitas sosial.

Namun, saat ini pemerintah meminta masyarakat tetap menjaga jarak saat beraktivitas.

Ma'ruf Amin mengakui bahwa ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah dan ada yang tidak bisa, seperti pegawai pabrik.

Oleh karena itu, pemerintah menganjurkan bagi mereka yang bisa melakukan pekerjaannya di rumah untuk tetap mengerjakannya dari rumah.

Baca juga: Jokowi: Physical Distancing Paling Pas untuk Cegah Covid-19 di Indonesia

Namun, protokol kesehatan harus diterapkan oleh perusahaan saat pegawainya bekerja dari kantor.

"Itu (protokol kesehatan) bisa dilakukan dalam jumlah (pekerja) yang tidak banyak tentunya, dalam jumlah tertentu, dalam pekerjaan tertentu yang tidak mungkin dikerjakan di rumah," kata Ma'ruf Amin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Nasional
PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Nasional
Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com