Pada era ini, kata dia, silaturahim dilakukan bisa dengan berbagai cara, salah satunya dengan memanfaatkan komunikasi lewat teknologi.
Terlebih lagi, kata dia, agama juga mengajarkan apabila ada maslahat yang bisa didapatkan tetapi ada bahaya, maka prinsip yang harus digunakan adalah menolak bahaya itu terlebih dahulu.
"Apalagi kalau manfaat silaturahmi, bisa dilakukan pada waktu yang lain, pada liburan yang lain. Oleh karena itu, pertimbangan rasionalnya, logisnya sebaiknya memang tidak mudik, melihat bahayanya yang sangat mungkin terjadi," kata Ma'ruf.
Baca juga: Menanti Keputusan Pemerintah soal Mudik Lebaran
Sedianya, kata dia, kebijakan soal mudik tersebut dibahas dalam sidang rapat kabinet terbatas pada Kamis (26/3/2020).
Namun, dikarenakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang berdukacita atas wafatnya sang ibunda, maka rapat tersebut ditunda.
"Tapi, putusannya akan ditetapkan apakah pemerintah akan melarang, imbauan, dan itu akan kita tentukan nanti dalam rapat terbatas kabinet yang akan datang," kata dia.
Baca juga: Cegah Penularan Covid-19, Masyarakat yang Mudik Diingatkan Jaga Jarak Fisik
Wapres pun meminta setiap kepala daerah menelusuri warganya yang kembali ke daerah dalam situasi dan kondisi wabah virus corona ini.
Sebab, meski belum bulan Ramadhan ataupun Lebaran, sudah ada warga yang pulang ke daerahnya masing-masing dari Jakarta atau kota-kota besar lainnya karena adanya kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah.
Padahal, pemerintah juga sudah mengimbau agar mereka tidak mudik atau pulang kampung dulu.
"Saya minta daerah-daerah untuk mencegah penyebaran itu (virus corona). Kalau mereka yang sudah kembali ke tempatnya masing-masing, supaya kembali ditelusuri apakah mereka sudah bebas corona atau tidak untuk menghindari (sebaran di daerahnya)," kata Ma'ruf.
Baca juga: Wapres Minta Kepala Daerah Telusuri Warganya yang Mudik di Tengah Wabah Corona
Ma'ruf mencontohkan, Jawa Tengah saat ini sudah melakukan pengawasan ketat dengan menunggu di perbatasan daerahnya dengan daerah lain.