Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diusulkan Sumbang Gaji untuk Korban Covid-19, Wakil Ketua KPK: Pemerintah Masih Siap dan Mampu

Kompas.com - 26/03/2020, 20:30 WIB
Ardito Ramadhan,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menanggapi pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengusulkan agar gaji pimpinan KPK disumbangkan untuk korban terdampak Covid-19.

Nawawi mengatakan, saat ini mestinya semua pihak bekerja sama dalam menghadapi pandemi Covid-19 tersebut.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah tekad semangat bersama anak bangsa menghadapi pandemi Covid-19 ini. Saya jadi curiga jangan-jangan karena adanya wabah ini banyak yang kehilangan panggung yang menjadikannya membutuhkan bantuan," kata Nawawi kepada wartawan, Kamis (26/3/2020).

Baca juga: ICW Usul Gaji Pimpinan KPK Disumbangkan ke Korban Terdampak Covid-19

Nawawi menuturkan, masalah anggaran untuk penanganan Covid-19 sebetulnya bukan masalah bagi pemerintah.

Apalagi, kata Nawawi, proses pengadaan barang/jasa untuk penanganan Covid-19 juga lebih mudah karena dapat dilakukan lewat penunjukkan langsung.

"Sebenarnya pemerintah masih sangat siap dan berkemampuan. Bahkan kementerian lembaga juga sudah dipersilahkan me-review anggarannya untuk penanganan wabah virus ini," ujar Nawawi.

Di sisi lain, Nawawi menyinggung ICW yang sempat memberikan kritik terhadap Pimpinan KPK di tengah pandemi Covid-19.

"Salut setingginya kepada beliau, karena dalam situasi seperti ini (wabah virus Covid-19) beliau masih keukeuh menyoroti kinerja pimpinan KPK," kata Nawawi.

Baca juga: ICW: 100 Hari Pertama Kepemimpinan Firli Bahuri di KPK Minim Prestasi, Sarat Kontroversi

Diberitakan sebelumnya, ICW mengusulkan agar gaji pimpinan KPK disumbangkan seluruhnya untuk korban terdampak Covid-19.

"Jika sejumlah pihak lain berkomitmen memotong gajinya sebesar 30 persen atau 50 persen untuk berkontribusi, kami mengusulkan pimpinan KPK sebaiknya memberikan 100 persen gajinya," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz, Rabu (25/3/2020) kemarin.

Donal mengatakan, sebaiknya Firli Bahuri dan pimpinan KPK lainnya menyumbangkan seluruh gaji mereka karena kinerja mereka dinilai tidak memuaskan publik.

Menurut Donal, hal itu tercermin belum adanya operasi tangkap tangan sejak Januari 2020 lalu serta KPK yang tak kunjung berhasil menangkap eks caleg PDI-P Harun Masiku dan eks Sekretaris MA Nurhadi

"Sebab sudah 3 bulan dilantik, publik mempertanyakan apa yang sudah mereka kerjakan. Di sisi lain, kepercayaan kepada KPK menurun drastis. Kasus OTT juga tidak ada lagi," kata Donal.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com