Sandiaga Minta Pusat dan Daerah Tak Berdebat soal Lockdown

Kompas.com - 26/03/2020, 14:42 WIB
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno di Rumah Siap Kerja, Jakarta Selatan, Sabtu (22/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DWakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno di Rumah Siap Kerja, Jakarta Selatan, Sabtu (22/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno meminta pemerintah pusat dan daerah tidak saling berdebat soal penerapan penguncian wilayah ( lockdown) di tengah pandemi virus corona yang kini meluas.

Menurutnya, saat ini bukan waktu yang tepat untuk saling silang pendapat.

"Saya ingin mengajak kita jangan berdebat apakah ini lockdown atau seperti misal di Papua, Lukas Enembe, melakukan secara voluntary. Ini bukan saatnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat silang pendapat," kata Sandi dalam konferensi pers yang digelar secara online, Kamis (26/3/2020).

Baca juga: WHO Minta Status Lockdown Tak Dicabut Terlalu Awal

Mantan kandidat Pilpres 2019 itu menegaskan saat ini keselamatan masyarakat merupakan hal utama.

Sandi meminta pemerintah, dengan data-data yang dimiliki, menetapkan dan memantau wilayah yang masuk dalam kategori 'zona merah' penyebaran virus corona.

"Kita harus utamakan keselamatan masyarakat, gunakan data-data dari Kemenkes dan BNPB serta otoritas lain utntuk menetapkan kategori mana yang zona merah," tuturnya.

"Kalau sudah zona merah harus diupayakan langkah pembatasan yang lebih disiplin dengan menurunkan tentu aparat, seperti Satpol PP untuk mengingatkan kita. Dishub juga bisa diturunkan untuk memantau," imbuh Sandi.

Baca juga: Wajah India dalam Lockdown: Kebutuhan Pokok Langka, Polusi Berkurang, Burung Berkicau

Di saat bersamaan, kata Sandi, pemerintah harus menyiapkan kebijakan ekonomi untuk melindungi masyarakat di situasi krisis ini.

Dia menyatakan, negara harus hadir untuk menjamin pergerakan ekonomi, terutama bagi masyarakat kelas bawah yang mengandalkan pendapatan harian.

"Lalu bagaimana kalau mereka di-lockdown terus enggak dapat uang sehari-hari. Di sini tugasnya pemerintah yang sudah dilindungi undang-undang bahwa negara harus hadir memberikan bantuan," ujar Sandi.

Baca juga: Afrika Selatan Berlakukan Lockdown Selama 3 Minggu karena Wabah Virus Corona

Mengenai opsi lockdown ini, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan alasannya melarang pemerintah daerah mengambil kebijakan lockdown atau karantina wilayah dalam menghadapi pandemi virus corona.

Hal itu disampaikan saat rapat dengan gubernur seluruh Indonesia lewat video conference dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/3/2020).

 

"Perlu saya sampaikan bahwa setiap negara memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki budaya yang berbeda, memiliki kedisiplinan yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita tidak memilih jalan itu (lockdown)," kata Jokowi.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Nasional
Ketua MPR Minta Penerapan 'New Normal' Berbasis Data yang Valid

Ketua MPR Minta Penerapan "New Normal" Berbasis Data yang Valid

Nasional
Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Nasional
Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era 'New Normal'

Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era "New Normal"

Nasional
Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Nasional
Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Nasional
Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Nasional
MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

Nasional
97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

Nasional
Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Nasional
Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X