Sandiaga Minta Pusat dan Daerah Tak Berdebat soal Lockdown

Kompas.com - 26/03/2020, 14:42 WIB
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno di Rumah Siap Kerja, Jakarta Selatan, Sabtu (22/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DWakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno di Rumah Siap Kerja, Jakarta Selatan, Sabtu (22/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno meminta pemerintah pusat dan daerah tidak saling berdebat soal penerapan penguncian wilayah ( lockdown) di tengah pandemi virus corona yang kini meluas.

Menurutnya, saat ini bukan waktu yang tepat untuk saling silang pendapat.

"Saya ingin mengajak kita jangan berdebat apakah ini lockdown atau seperti misal di Papua, Lukas Enembe, melakukan secara voluntary. Ini bukan saatnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat silang pendapat," kata Sandi dalam konferensi pers yang digelar secara online, Kamis (26/3/2020).

Baca juga: WHO Minta Status Lockdown Tak Dicabut Terlalu Awal

Mantan kandidat Pilpres 2019 itu menegaskan saat ini keselamatan masyarakat merupakan hal utama.

Sandi meminta pemerintah, dengan data-data yang dimiliki, menetapkan dan memantau wilayah yang masuk dalam kategori 'zona merah' penyebaran virus corona.

"Kita harus utamakan keselamatan masyarakat, gunakan data-data dari Kemenkes dan BNPB serta otoritas lain utntuk menetapkan kategori mana yang zona merah," tuturnya.

"Kalau sudah zona merah harus diupayakan langkah pembatasan yang lebih disiplin dengan menurunkan tentu aparat, seperti Satpol PP untuk mengingatkan kita. Dishub juga bisa diturunkan untuk memantau," imbuh Sandi.

Baca juga: Wajah India dalam Lockdown: Kebutuhan Pokok Langka, Polusi Berkurang, Burung Berkicau

Di saat bersamaan, kata Sandi, pemerintah harus menyiapkan kebijakan ekonomi untuk melindungi masyarakat di situasi krisis ini.

Dia menyatakan, negara harus hadir untuk menjamin pergerakan ekonomi, terutama bagi masyarakat kelas bawah yang mengandalkan pendapatan harian.

"Lalu bagaimana kalau mereka di-lockdown terus enggak dapat uang sehari-hari. Di sini tugasnya pemerintah yang sudah dilindungi undang-undang bahwa negara harus hadir memberikan bantuan," ujar Sandi.

Baca juga: Afrika Selatan Berlakukan Lockdown Selama 3 Minggu karena Wabah Virus Corona

Mengenai opsi lockdown ini, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan alasannya melarang pemerintah daerah mengambil kebijakan lockdown atau karantina wilayah dalam menghadapi pandemi virus corona.

Hal itu disampaikan saat rapat dengan gubernur seluruh Indonesia lewat video conference dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/3/2020).

 

"Perlu saya sampaikan bahwa setiap negara memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki budaya yang berbeda, memiliki kedisiplinan yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita tidak memilih jalan itu (lockdown)," kata Jokowi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X