Masih Ada Warga Bandel, IDI: "Social Distancing" Harus Diawasi Aparat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih menegaskan, kebijakan social distancing yang diambil pemerintah untuk menekan angka penyebaran virus corona tidak bisa hanya sebatas menjadi imbauan.

Menurut dia, diperlukan ketegasan ekstra dari aparat keamanan TNI-Polri serta aparat pemerintahan, mulai dari tingkat provinsi hingga level yang paling bawah, yakni RT/RW, untuk mengawasi dan membubarkan setiap kegiatan kerumunan warga.

"Kita kan tidak ambil lockdown, tapi social distancing, karantina, itu sebaiknya tidak hanya diimbau. Tapi, ada yang mengawasi, ada yang memantau. Siapa yang memantau? Tidak bisa semuanya diserahkan ke petugas kesehatan," kata Daeng kepada Kompas.com, Kamis (26/3/2020).

Baca juga: Infeksi Virus Corona Tanpa Gejala pada Anak Muda dan Pentingnya Social Distancing

Ia menambahkan, menerapkan denda kepada masyarakat yang tetap nekat berkumpul seperti halnya di negara lain, juga tidak akan membuat masyarakat jera untuk tidak berkumpul.

Sebab, ada kebiasaan masyarakat untuk mencuri kesempatan untuk dapat keluar rumah dengan memanfaatkan celah ketiadaan aparat pengawas.

Oleh karena itu, ia menegaskan, kebijakan social distancing harus diikuti dengan upaya pengawasan yang ketat.

Baca juga: Stok Darah Menipis karena Social Distancing, PMI Jemput Bola Cari Donor

Aparat keamanan mulai dari Babinsa dan Babinkamtibmas serta perangkat RT/RW harus lebih tegas dalam membubarkan warga yang kedapatan berkumpul untuk sementara waktu.

"Karena kalau diimbau saja, diarahkan ke kesadaran masyarakat, itu (keberhasilannya) rendah. Apalagi kalau masyarakat belum merasa sakit, dia keluar saja dari rumah karena tidak merasa sakit. Padahal, dia sumber penularan," kata dia.

Daeng pun mengingatkan, jika kebijakan ini tidak diterapkan dengan baik, tidak menutup kemungkinan penyebaran virus corona kian masif.

Dalam dua hari terakhir saja, jumlah kasus positif baru telah mencapai angka di atas 100 kasus.

Baca juga: Polri: Ojek Online Juga Harus Terapkan Social Distancing Saat Tunggu Pesanan

"Kalau ini tidak ditekan, itu kasus berbondong-bondong ke rumah sakit. Rumah sakit kita terbatas kapasitasnya, tenaganya, ruanganya, alatnya, obatnya kan terbatas. Kalau itu berlimpah, tidak dibendung sumbernya itu, berat rumah sakit," ujar dia.

"Itu bermasalah nanti ke depan kayak di Jerman, di Italia, itu kebingungan petugas kesehatan karena (pasien) berlimpah," lanjut Daeng.

Untuk diketahui, saat ini jumlah pasien positif Covid-19 mencapai 790 kasus per 25 Maret 2020. Ada penambahan 105 kasus positif baru dalam satu hari sejak Selasa (24/3/2020).

Dari 790 kasus, sebanyak 31 pasien sembuh dan 58 meninggal dunia.