Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dampak Pandemi Covid-19, Pemerintah Percepat Penyaluran Dana Bansos Program Keluarga Harapan

Kompas.com - 25/03/2020, 09:05 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mempercepat penyaluran program keluarga harapan (PKH) tahap II dari yang semula dijadwalkan April 2020 menjadi Maret 2020.

Kebijakan penyaluran bantuan yang semula tiap tiga bulan sekali pun diubah menjadi setiap bulan, mulai April hingga Desember 2020 selama sembilan bulan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, percepatan pencairan bantuan sosial itu merupakan salah satu langkah pemerintah mengantisipasi dampak wabah Covid-19.

Baca juga: Penerima Program Keluarga Harapan di Gunungkidul Menurun

"Sesuai arahan presiden, fokus kita tidak hanya terkait isu-isu kesehatan tetapi juga bantuan sosial dan stok pangan," kata Muhadjir melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (25/3/2020).

Muhadjir lantas mengimbau pemerintah provinsi agar mendorong kabupaten/kota dan himpunan bank negara (Himbara) melakukan sosialisasi terkait perubahan skema ini.

"Kita harapkan pemprov dapat mendorong kabupaten/kota agar Himbara dan Dinas Sosial memastikan penyaluran bantuan PKH dilakukan setiap bulan," ujarnya.

Selain itu, Muhadjir juga meminta keluarga penerima manfaat (KPM) atau penerima program PKH tidak melakukan pencairan bantuan melalui ATM yang ramai dikunjungi orang.

Hal ini demi menghindari kerumunan dan mencegah terjadinya penularan Covid-19.

Muhadjir menambahkan, pemerintah bakal memberikan bantuan spesifik berupa bantuan tunai langsung atau paket sembako kepada perempuan yang menjadi orang tua tunggal karena suaminya terdampak Covid-19.

Baca juga: Ombudsman Temukan Maladministrasi pada Program Keluarga Harapan

Selain itu, bantuan langsung ini juga bakal disalurkan kepada kelompok anak dan perempuan di daerah.

Bantuan yang diberikan itu seperti susu, biskuit, vitamin c dan alat kesehatan seperti masker, hand sanitizer, alat pengukur suhu badan, dan sabun.

"Pemda harus memastikan perlindungan anak terkait pola pengasuhan, khususnya bagi mereka yang orang tuanya terdampak Covid-19," kata Muhadjir.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bareskrim Tetapkan 2 Tersangka Suap Pengurusan Dana Insentif di Pemkot Balikpapan

Bareskrim Tetapkan 2 Tersangka Suap Pengurusan Dana Insentif di Pemkot Balikpapan

Nasional
Jokowi Dilibatkan Susun Kabinet, Pengamat: Ini Kabinet Lanjutan atau Kabinet Prabowo?

Jokowi Dilibatkan Susun Kabinet, Pengamat: Ini Kabinet Lanjutan atau Kabinet Prabowo?

Nasional
KPU Tak Akan Hentikan Unggah Perolehan Suara di Sirekap, demi Transparansi

KPU Tak Akan Hentikan Unggah Perolehan Suara di Sirekap, demi Transparansi

Nasional
Budiman Sudjatmiko Sebut Prabowo-Gibran Belum Bahas Penunjukan Menteri

Budiman Sudjatmiko Sebut Prabowo-Gibran Belum Bahas Penunjukan Menteri

Nasional
Selain Jokowi, Ketum Parpol Pendukung Prabowo-Gibran Juga Terlibat Susun Kabinet Baru

Selain Jokowi, Ketum Parpol Pendukung Prabowo-Gibran Juga Terlibat Susun Kabinet Baru

Nasional
Surya Paloh Mengaku Tak Diberitahu Jokowi jika AHY Bakal Jadi Menteri

Surya Paloh Mengaku Tak Diberitahu Jokowi jika AHY Bakal Jadi Menteri

Nasional
TKN Sebut Peran Jokowi Tak Sebatas di Masa Transisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

TKN Sebut Peran Jokowi Tak Sebatas di Masa Transisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPU Ungkap Alasan Baru Jadwalkan Pemilu Ulang di 686 TPS dari 780 TPS Rekomendasi Bawaslu

KPU Ungkap Alasan Baru Jadwalkan Pemilu Ulang di 686 TPS dari 780 TPS Rekomendasi Bawaslu

Nasional
Jawaban Surya Paloh Saat Ditanya Kesiapan Jadi Oposisi Pemerintahan ke Depan

Jawaban Surya Paloh Saat Ditanya Kesiapan Jadi Oposisi Pemerintahan ke Depan

Nasional
Prabowo dan Gibran Selesai Bertemu, Ogah Beberkan Hasil Pertemuan

Prabowo dan Gibran Selesai Bertemu, Ogah Beberkan Hasil Pertemuan

Nasional
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Kasus Potongan Dana Insentif

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Kasus Potongan Dana Insentif

Nasional
Surya Paloh Tunggu Sikap Megawati, Sebut Pertemuan Keduanya Sangat Dibutuhkan

Surya Paloh Tunggu Sikap Megawati, Sebut Pertemuan Keduanya Sangat Dibutuhkan

Nasional
KPU: 686 TPS Gelar Pemungutan Suara Ulang

KPU: 686 TPS Gelar Pemungutan Suara Ulang

Nasional
KPU: 225 TPS Lakukan Pemilu Susulan, Terbanyak di Demak dan Paniai

KPU: 225 TPS Lakukan Pemilu Susulan, Terbanyak di Demak dan Paniai

Nasional
Jimly Sebut Hak Angket Gertakan, Hidayat Nur Wahid: Itu Hak Konstitusional DPR

Jimly Sebut Hak Angket Gertakan, Hidayat Nur Wahid: Itu Hak Konstitusional DPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com