Kompas.com - 24/03/2020, 20:40 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Nasdem Ahmad Ali akan mengusulkan pemotongan gaji anggota dewan sebesar 50 persen kepada pimpinan DPR.

Ia mengatakan, pemotongan setengah gaji tersebut dialokasikan untuk program penanganan virus corona.

"Fraksi Partai Nasdem mengusulkan setengah dari gaji anggota DPR dialokasikan bagi penanganan wabah Covid-19. Pemotongan diusulkan mulai penggajian periode Maret 2020 ini," kata Ali kepada wartawan, Selasa (24/3/2020).

"Secara resmi kami akan mengusulkan ini kepada pimpinan DPR pada 29 Maret nanti, pada saat rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR yang ketiga," tuturnya.

Baca juga: F-PPP Usul Gaji Anggota DPR Dipotong untuk Penanganan Covid-19

Ali mengatakan, seluruh elemen bangsa harus gotong royong dalam upaya penanganan dan pencegahan virus corona.

Apalagi, menurut Ali, anggota DPR semestinya memiliki perhatian khusus terhadap persoalan ini. Ia mengatakan sumbangan lewat pemotongan gaji ini setidaknya dapat mengurangi beban pemerintah.

"Inisiatif ini juga dilakukan dalam rangka mengurangi beban anggaran negara dan mengalihkannya pada penanggulangan wabah," tuturnya.

Dia mengatakan bahwa pemotongan setengah gaji ini diusulkan berlaku hingga wabah virus corona di Tanah Air mereda.

Baca juga: Klarifikasi DPR soal Rapid Tes Massal Wakil Rakyat dan Keluarganya...

Ali yakin seluruh anggota dewan akan menyetujui usulan ini.

"Itu usulan kami. Kami berharap dan yakin seluruh anggota dewan akan menyepakati usulan ini, karena ini adalah bagian dari gotong-royong di antara sesama anak bangsa," ujar Ali.

"Secara teknis kami serahkan kepada pihak Kesetjenan DPR dengan Kementerian Keuangan. Pokoknya setengah gaji anggota dewan masuk dalam program penanggulangan," kata dia.

Usulan yang sama juga disampaikan Fraksi PPP DPR. Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi meminta agar gaji anggota DPR mulai April 2020 dipotong untuk dialokasikan dalam program penanganan virus corona.

Awi mengatakan saat ini kondisi di dalam negeri makin memprihatinkan akibat Covid-19.

"Fraksi PPP DPR mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk melakukan kebijakan pemotongan gaji anggota DPR bulan April 2020 yang nanti disumbangkan untuk penangangan covid-19. Adapun jumlah besarannya kami serahkan sepenuhnya kepada pimpinan DPR," kata Baidowi dalam keterangan tertulis, Selasa (24/3/2020).

Baca juga: Terimbas Corona, DPR Minta Pemerintah Bantu Sektor Pariwisata

Hingga Selasa (24/3/2020) sore, jumlah pasien Covid-19 dikonfirmasi berjumlah 686 orang.

Pasien meninggal dunia dilaporkan 55 orang, sementara pasien yang dinyatakan sembuh 30 orang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Nasional
Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Nasional
BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

Nasional
PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

Nasional
Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Nasional
Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasional
Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Nasional
Jejak 'Private Jet' yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Jejak "Private Jet" yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Nasional
Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Nasional
Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya 'Kongkow'

Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya "Kongkow"

Nasional
Puan Bicara 'Sinyal' Koalisi PDI-P dengan PKB

Puan Bicara "Sinyal" Koalisi PDI-P dengan PKB

Nasional
Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Nasional
Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Nasional
Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama 'Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik'

Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama "Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik"

Nasional
LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban 'Fake'

LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban "Fake"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.