Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah: Alat Test Covid-19 untuk Pasien 'Tracing' dan Tenaga Medis

Kompas.com - 24/03/2020, 17:01 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Dian Erika Nugraheny,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan, telah mendistribusikan 125 ribu rapid test kit ke 34 provinsi di Indonesia.

Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto mengatakan, pemerintah pusat menyerahkan sepenuhnya penggunaan rapid test kit itu kepada pemerintah daerah.

"Nantinya pemerintah provinsi yang bisa menentukan (penggunaan rapid test kit)," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (24/3/2020).

Baca juga: Rapid Test dengan Hasil Negatif Covid-19 Harus Cek Lagi Setelah 10 Hari

Pemerintah hanya memberikan petunjuk umum bahwa rapid test itu tidak boleh digunakan secara sembarangan.

Kelompok pertama yang diprioritaskan menggunakan rapid test kit tersebut adalah mereka yang berdasarkan penelusuran alias contact tracing pernah kontak dekat dengan pasien positif virus corona.

"(Prioritas) kedua, adalah untuk tenaga kesehatan yang dilibatkan di dalam layanan langsung terkait Covid-19," ujar Yuri.

Baca juga: DPR Beli Sendiri 20.000 Alat Rapid Test, Kelebihannya Akan Dikasih ke Masyarakat

Ia menambahkan, distribusi rapid test kit tahap pertama ini akan berbeda dengan distribusi selanjutnya.

Distribusi rapid test kit selanjutnya akan mempertimbangkan provinsi mana yang kasus pasien positif Covid-19 paling signifikan.

"Pada pengiriman berikutnya, dalam jumlah yang lebih besar, akan berbasis pada daerah mana kasus ini (Covid-19) ditemukan dan kemudian daerah yang berpotensi munculnya penularan," lanjut dia.

Baca juga: Mendagri: Rapid Test Diutamakan untuk Kelompok Rentan Terpapar Covid-19

Diketahui, jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia per Selasa ini, yakni mencapai 686 orang.

Dari jumlah itu, 30 orang dinyatakan sembuh. Sementara, jumlah pasien meninggal dunia yakni sebanyak 55 orang.

ada provinsi yang sebelumnya belum ditemukan kasus pasien positif virus corona, namun kini pemerintah daerah menemukannya.

Baca juga: Bupati Karawang Tak Ingin Rapid Test untuk Warganya Dilakukan di Bekasi

Kedua provinsi itu, yakni Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sumatera Selatan yang masing-masing ditemukan satu kasus pasien positif Covid-19.

Adapun, provinsi dengan penambahan terbanyak pasien positif terjangkit virus corona, yakni DKI Jakarta dengan 70 kasus.

Kemudian disusul Provinsi Jawa Timur dan Banten yang masing-masing mencatat 10 kasus baru dan 9 kasus baru pasien positif Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com