Nadiem: Pelaksanaan SNMPTN 2020 Tak Dibatalkan, Masih Dikaji

Kompas.com - 24/03/2020, 16:33 WIB
Laman yang memuat daya tampung dan kuota PTN se-Indonesia yang membuka jalur SNMPTN -Laman yang memuat daya tampung dan kuota PTN se-Indonesia yang membuka jalur SNMPTN

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyatakan, pelaksanaan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri ( SNMPTN) di tengah wabah Covid-19 tidak dibatalkan namun masih dikaji.

Ia mengatakan, SNMPTN merupakan syarat masuk ke PTN yang mutlak sehingga tak dibatalkan pelaksanaannya.

"Mengenai SNMPTN yang sudah pasti itu adalah suatu requirement atau keharusan untuk masuk ke perguruan tinggi. Dan juga jumlah angkanya (pesertanya) jauh lebih kecil daripada UN (Ujian Nasional)," ujar Nadiem melalui siaran konferensi video, Selasa (24/3/2020).

Baca juga: UTBK Ditunda, Pengumuman SNMPTN Tetap 8 April 2020

"Jadinya untuk ini, saat ini sedang kami kaji apakah ditunda atau tidak. Tapi tidak dibatalkan. Ini sudah pasti," lanjut dia.

Meskipun tetap dilaksanakan, Nadiem mengatakan pelaksanaan SNMPTN akan memperhatikan ketentuan yang harus dipatuhi di tengah wabah Covid-19.

Ia mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan standar operasional prosedur (SOP) yang sesuai untuk SNMPTN di tengah pandemi virus corona.

"Ini akan mengikuti standar daripada keamanan dan kesehatan penanganan bencana Covid-19 ini dengan berbagai macam prosedur dan SOP yag ketat walaupun dilakukan. Kami sedang mengkaji dari sisi timeline-nya. Apakah ditunda atau tidak kami akan kabarkan dalam waktu ke depan," lanjut dia.

Baca juga: Pengumuman SNMPTN 2020 Diundur, Ini Tanggalnya

Sebelumnya, pemerintah membatalkan pelaksanaan UN pada 2020 lantaran Covid-19 masih mewabah.

Nadiem menyatakan UN pada 2020 dibatalkan lantaran pemerintah mengedepankan kesehatan dan keamanan para siswa serta keluarga mereka di tengah wabah Covid-19.

"Kami telah memutuskan untuk membatalkan Ujian Nasional di tahun 2020 ini. Alasan nomor satu adalah prinsip dasar dari Kemendikbud, yang terpenting itu adalah keamanan dan kesehatan daripada siswa kita. Dan tentunya juga keamanan keluarga mereka," kata Nadiem melalui sambungan konferensi video, Selasa (24/3/2020).

Baca juga: Tak Hanya SNMPTN dan SBMPTN 2020, Ini Jalur Masuk UI serta Jadwal Pendaftaran

Ia menambahkan, akan berbahaya bagi para siswa dan keluarga mereka jika Ujian Nasional tetap dilaksanakan. Sebabnya akan terjadi penumpukan orang dalam jumlah banyak di satu tempat jika Ujian Nasional tetap diadakan.

Padahal, penumpukan orang dalam jumlah besar di satu tempat saat ini sangat berbahaya karena berpotensi menjadi menyebarnya virus corona di tengah masyarakat.

Apalagi, para siswa juga tinggal bersama anggota keluarga lain yang dimungkinkan berumur 60 tahun ke atas, dimana mereka rawan terinfeksi virus corona.

"Itu bisa menimbulkan risiko kesehatan yang sangat besar. Bukan hanya bagi siswanya tetapi keluarga, kakek, nenek dari siswa-siswa tersebut. Karena jumlahnya begitu besar, 8 juta siswa yang tadinya akan dites oleh UN," papar Nadiem.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementan Sebut Kalung Eucalyptus sebagai Antivirus Corona, Ini Tanggapan IDI

Kementan Sebut Kalung Eucalyptus sebagai Antivirus Corona, Ini Tanggapan IDI

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ketua DPRD Kutai Timur DIpecat dari PPP

Jadi Tersangka KPK, Ketua DPRD Kutai Timur DIpecat dari PPP

Nasional
Survei: 64,1 Persen Responden Nilai Yasonna Paling Layak Di-reshuffle, Terawan 52,4 Persen

Survei: 64,1 Persen Responden Nilai Yasonna Paling Layak Di-reshuffle, Terawan 52,4 Persen

Nasional
Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

Nasional
7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jubir: Masih Ada Pembawa Virus tapi Tak Mampu Lindungi Orang Lain

Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jubir: Masih Ada Pembawa Virus tapi Tak Mampu Lindungi Orang Lain

Nasional
1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

Nasional
Soal Reshuffle, PKS: Kita Serahkan ke Pak Jokowi, PKS Oposisi...

Soal Reshuffle, PKS: Kita Serahkan ke Pak Jokowi, PKS Oposisi...

Nasional
Hingga 4 Juli, Ada 38.890 ODP dan 14.205 PDP Covid-19 di Indonesia

Hingga 4 Juli, Ada 38.890 ODP dan 14.205 PDP Covid-19 di Indonesia

Nasional
Jubir Pemerintah: Tak Semua Pasien Covid-19 Dirawat di Rumah Sakit

Jubir Pemerintah: Tak Semua Pasien Covid-19 Dirawat di Rumah Sakit

Nasional
Hingga 4 Juli, Jumlah Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19 Mencapai 894.428

Hingga 4 Juli, Jumlah Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19 Mencapai 894.428

Nasional
Menurut Politisi PKB, Dua Menteri Ini Layak Kena Reshuffle

Menurut Politisi PKB, Dua Menteri Ini Layak Kena Reshuffle

Nasional
UPDATE 4 Juli: 3.089 Orang Meninggal Akibat Covid-19, Tambah 53

UPDATE 4 Juli: 3.089 Orang Meninggal Akibat Covid-19, Tambah 53

Nasional
UPDATE 4 Juli: Bertambah 651, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 28.219

UPDATE 4 Juli: Bertambah 651, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 28.219

Nasional
Amien Rais Sarankan Jokowi Pilih Menteri Berwatak Kerakyatan apabila Ingin Reshuffle Kabinet

Amien Rais Sarankan Jokowi Pilih Menteri Berwatak Kerakyatan apabila Ingin Reshuffle Kabinet

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X