Dukung Pembatalan UN, FSGI Usul Anggarannya untuk Penanganan Covid-19

Kompas.com - 24/03/2020, 16:24 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim di Kantor LBH Jakarta, Minggu (3/12/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIWakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim di Kantor LBH Jakarta, Minggu (3/12/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendukung kebijakan pemerintah meniadakan ujian nasional (UN) tahun 2020 sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona.

Wasekjen FSGI Satriwan Salim pun mengusulkan agar anggaran untuk UN dapat dialokasikan untuk penanganan wabah Covid-19.

“Kita tahu anggaran pelaksanaan UNBK selama ini masih cukup besar, ratusan miliar. Dengan ditiadakannya UN 2020, alokasi anggarannya bisa dialihkan untuk membantu penanganan penyebaran Covid-19,” kata Satriwan melalui keterangan tertulis, Selasa (24/3/2020).

Baca juga: UN Batal, KPAI Minta Biayanya Dialihkan untuk Perlindungan Sekolah dari Covid-19

FSGI juga mendukung peniadaan UN karena fungsinya dinilai sudah tidak relevan lagi.

Salah satu alasannya adalah karena penerimaan murid baru di tingkat SMP dan SMA menggunakan sistem zonasi.

Kriteria sistem zonasi tersebut antara lain jarak rumah, prestasi (akademik dan non-akademik), serta calon peserta didik yang memiliki alasan khusus.

Alasan khusus itu misalnya perpindahan domisili orangtua/wali siswa dan terjadi bencana alam/sosial.

“Jadi walaupun ada jalur prestasi dalam PPDB, tetapi prestasi yang dimaksud tak hanya dilihat dari Nilai UN, melainkan bisa juga dilihat dari prestasi nilai rapot, nilai Ujian Sekolah, dan prestasi non-akademik lainnya,” tuturnya.

Baca juga: Jokowi Putuskan Ujian Nasional 2020 Ditiadakan

Selain itu, Satriwan mengatakan, kebijakan peniadaan UN tersebut juga membawa dampak positif terutama terhadap siswa kelas XII.

Menurutnya, para siswa kelas XII tersebut dapat lebih fokus pada tes untuk masuk ke perguruan tinggi.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

Nasional
Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

Nasional
Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Nasional
Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Nasional
Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Nasional
SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

Nasional
Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

Nasional
KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

Nasional
Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X