Komisi X DPR Sebut Nadiem Usulkan Realokasi Anggaran Rp 305 M untuk Penanganan Corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dikatakan mengusulkan realokasi anggaran Kemendikbud senilai Rp 305 miliar.

Usul itu disampaikan Nadiem saat rapat kerja dengan Komisi X DPR yang digelar secara online, Senin (23/3/2020).

Wakil Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan usul Nadiem tersebut diterima dengan baik.

Ia menyebutkan Komisi X mendukung penghematan anggaran di kementerian/lembaga untuk dimanfaatkan dalam upaya penanganan dan pencegahan virus corona.

Baca juga: UN Batal, KPAI Minta Biayanya Dialihkan untuk Perlindungan Sekolah dari Covid-19

"Prinsipnya anggaran di masing-masing kementerian atau lembaga, terutama mitra Komisi X kami dorong untuk penghematan untuk dipakai dalam partisipasi penanganan Covid-19," kata Huda saat dihubungi, Selasa (24/3/2020).

Huda mengatakan usulan itu kini tengah dimatangkan oleh Nadiem untuk kemudian kembali dibahas dalam rapat kerja bersama Komisi X.

Menurutnya, Nadiem belum memerinci secara jelas pos-pos anggaran mana saja yang akan direalokasi.

Baca juga: Pemerintah Diminta Segera Terbitkan Juknis Pengganti UN 2020

Realokasi anggaran itu, di antaranya dimanfaatkan untuk optimalisasi perguruan tinggi kesehatan dan rumah sakit pendidikan dalam menangani corona, program pencegahan penyebaran di sekolah, serta persiapan relawan penanganan Covid-19 yang berasal dari mahasiswa.

Terkait program relawan mahasiswa untuk penanganan Covid-19, Huda mengatakan Kemendikbud telah menerima 15.000 pendaftar.

Namun, penurunan relawan ini akan dikaji masak-masak oleh Kemendikbud.

"Kan harus dipastikan soal alat pelindung diri (APD), tidak bisa sembarangan. Nanti akan disiapkan," ujarnya.

Baca juga: Soal UN 2020 Dibatalkan, Ini Fakta Penting yang Perlu Diketahui

Diwawancara terpisah, Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan rapat kerja berikutnya diagendakan pada Kamis (26/3/2020).

Hetifah mengatakan barangkali pos anggaran Ujian Nasional (UN) 2020 yang telah dibatalkan bisa direalokasi.

Selain itu, menurutnya, pos lain seperti biaya perjalanan dinas yang tidak terpakai bisa dimanfaatkan.

"Mungkin dari pos UN, kan sudah dibatalkan. Nanti kita lihat," kata Hetifah.

Baca juga: Dukung Peniadaan UN 2020, KPAI: Jangan Diganti Tes Online

Dia menyebutkan, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Nadiem terkait proses belajar mengajar di situasi pandemi virus corona ini.

Misalnya, terkait sistem belajar online yang tidak bisa diakses sebagian siswa di daerah-daerah karena keterbatasan fasilitas.

"Soal kuota, itu apakah bisa misalnya pakai dana BOS untuk bantu mereka. Tapi sedang dipikirkan bagaimana agar tepat sasaran," ujarnya.