KBRI Imbau WNI Tunda Keberangkatan ke Brunei Darussalam

Kompas.com - 24/03/2020, 14:58 WIB
Ilustrasi Covid-19 ShutterstockIlustrasi Covid-19
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kedutaan Besar RI di Bandar Seri Begawan meminta agar seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang ingin bepergian ke Brunei Darussalam menunda sementara rencana tersebut.

Hal itu menyusul perkembangan kasus penyebaran Covid-19 di negara tersebut. Saat ini, tercatat sudah 91 orang yang dinyatakan positif terjangkit Covid-19.

"Mulai tanggal 24 Maret 2020, semua warga negara asing tidak dibenarkan memasuki wilayah Brunei hingga tanggal yang akan ditentukan kemudian," demikian tulis imbauan KBRI Bandar Seri Begawan seperti dilansir Kompas.com melalui laman resmi, Selasa (24/3/2020).

Baca juga: Tiga WNI di Brunei Positif Covid-19

Sejauh ini, tercatat tiga WNI di Brunei Darussalam yang dinyatakan positif Covid-19. Hal itu diketahui pasca pengumuman yang disampaikan Kementerian Kesehatan Brunei Darussalam pada Senin (23/3/2020) kemarin.

"Ketiga WNI tersebut saat ini sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan (National Isolation Centre) di Tutong dan berada dalam kondisi baik dan stabil," tulis informasi tersebut.

Sesuai dengan Infectious Diseases Act, Pemerintah Brunei akan menanggung biaya perawatan seluruh kasus penderita COVID-19, baik warga lokal maupun warga asing.

KBRI pun mengimbau agar seluruh WNI yang kini berada di Brunei untuk tidak panik dan meningkatkan kewaspadaan serta mematuhi petunjuk mitigasi dan pencegahan wabah Covid-19.

Baca juga: Untuk 2 Hari Beruntun, Angka Kematian Covid-19 di Italia Turun

Misalnya, menghindari perkumpulan ramai baik yang resmi maupun tidak resmi (social distancing), menggunakan penutup muka dan cairan pembunuh kuman, hingga memperbanyak doa.

"Jika memiliki gejala sakit pernafasan dan riwayat perjalanan ke negara yang terdampak Covid-19, dapat hubungi nomor health advice line Covid-19 Kementerian Kesehatan Brunei Darussalam di 148. Jika memerlukan bantuan, KBRI Bandar Seri Begawan dapat dihubungi melalui nomor hotline +673 710 9542 atau +673 233 0180," tutup imbauan tersebut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X