100 Hari Pertama Dikritik, Firli Bahuri: Justru Heran jika ICW Memuji

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengaku menghormati kritik Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait 100 hari kepemimpinannya di KPK.

Firli mengatakan, ICW memiliki peran sebagai pengkritik KPK. Menurut mantan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri ini, justru akan menjadi aneh bila ICW memuji KPK.

"Saya menghormati kritik dari kawan-kawan ICW. Karena selama ini mereka memang menjalankan tugas dan peran mengkritik. Justru kami akan heran jika ICW memuji," kata Firli lewat keterangan tertulis, Selasa (24/3/2020).

Baca juga: ICW Kritik 100 Hari Pertama Firli Bahuri, Ini Respons KPK

Firli pun menganggap kritik yang disampaikan ICW itu merupakan bentuk kepedulian terhadap KPK.

"Kalau ada yang mengkritisi itu menandakan bahwa itu kecintaan dan kepedulian kepada KPK, termasuk yang disampaikan oleh ICW," ujar Firli.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri sebelumnya menyatakan, KPK akan terus bekerja semaksimal mungkin dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

"KPK akan terus berikhtiar dan berkarya semaksimal mungkin bersama penegak hukum lain dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi agar negeri yang kita cintai bersama ini terbebas dari korupsi," kata Ali menanggapi kritik ICW.

Sebelumnya, ICW menilai 100 hari pertama kepemimpinan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK lebih banyak diwarnai kontroversi ketimbang menunjukkan kinerja yang lebih baik dari periode sebelumnya.

Baca juga: ICW: 100 Hari Pertama Kepemimpinan Firli Bahuri di KPK Minim Prestasi, Sarat Kontroversi

"Alih-alih menunjukkan kinerja yang lebih baik dari periode sebelumnya, justru yang dihasilkan adalah berbagai kontroversi. Karena itu pula, kepercayaan publik terhadap KPK turun drastis," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam siaran pers, Senin (23/3/2020).

ICW mencatat setidaknya ada tujuh kontroversi yang mencuat ke publik, antara lain kegagalan menangkap Harun Masiku dan Nurhadi, polemik pengembalian Kompol Rossa ke Mabes Polri, dan penghentian penyelidikan 36 kasus dugaan korupsi.