Meski Mengkritik, PKS Tak Larang Anggota Fraksi Ikut Rapid Test Corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera tak melarang anggota fraksinya yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan rapid tes Covid-19 yang akan dilaksanakan DPR pada pekan ini.

Meskipun sebelumnya PKS sempat mengkritik rencana pelaksanaan kegiatan tersebut dengan dalih masih banyak anggota masyarakat yang kurang mampu yang membutuhkan.

"Fraksi minta alat rapid test utamakan untuk masyarakat. Untuk anggota fraksi diserahkan pada individu masing-masing," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada Kompas.com, Selasa (24/3/2020).

Baca juga: PKS Minta Rapid Test Covid-19 untuk Anggota DPR Dibatalkan

Ia hanya meyakini bahwa langkah PKS mengkritik pelaksanaan rapid test tersebut akan didukung oleh sejumlah fraksi di DPR.

"Kami yakin kian banyak fraksi yang setuju untuk didahulukan masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sofian meminta agar penyelenggaraan rapid test Covid-19 bagi anggota DPR dan keluarganya, yang rencananya diselenggarakan pekan ini, dibatalkan.

Baca juga: DPR Beli Sendiri 20.000 Alat Rapid Test, Kelebihannya akan Dikasih ke Masyarakat

Menurut dia, saat ini yang lebih membutuhkan rapid test adalah masyarakat kecil yang tidak mampu serta tenaga medis yang sehari-hari berada di rumah sakit sehingga berpotensi terpapar virus corona.

"Sebaiknya rapid test bagi anggota DPR RI dan keluarga pekan ini dibatalkan. Kami tidak setuju karena ada banyak masyarakat kecil dan tim medis yang merawat pasien Covid-19 lebih membutuhkan segera," tegas Pipin dalam keterangan tertulis, Selasa (24/3/2020).

Menurut dia, di tengah masyarakat yang sedang khawatir dengan wabah Covid-19, seharusnya para pejabat publik termasuk anggota DPR dapat menunjukkan sikap kenegarawanan mereka.

"Sebaiknya tunjukkan sikap empati kepada masyarakat. Berikan prioritas bagi yang membutuhkan, kecuali jika ada anggota dan keluarganya yang sudah terpapar Covid-19 ya silakan," katanya.