Meski Mengkritik, PKS Tak Larang Anggota Fraksi Ikut Rapid Test Corona

Kompas.com - 24/03/2020, 13:55 WIB
Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menunjukkan hasil tes cepat (rapid test) pendektesian COVID-19 kepada orang dalam pengawasan (ODP) di Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/3/2020). Tes tersebut diperuntukan bagi peserta Seminar Anti Riba yang berlangsung di Babakan Madang Kabupaten Bogor pada 25-28 Februari 2020, dimana dua orang peserta seminar tersebut meninggal dunia di Solo Jawa Tengah akibat COVID-19. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/aww. ANTARA FOTO/Yulius Satria WijayaPetugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menunjukkan hasil tes cepat (rapid test) pendektesian COVID-19 kepada orang dalam pengawasan (ODP) di Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/3/2020). Tes tersebut diperuntukan bagi peserta Seminar Anti Riba yang berlangsung di Babakan Madang Kabupaten Bogor pada 25-28 Februari 2020, dimana dua orang peserta seminar tersebut meninggal dunia di Solo Jawa Tengah akibat COVID-19. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera tak melarang anggota fraksinya yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan rapid tes Covid-19 yang akan dilaksanakan DPR pada pekan ini.

Meskipun sebelumnya PKS sempat mengkritik rencana pelaksanaan kegiatan tersebut dengan dalih masih banyak anggota masyarakat yang kurang mampu yang membutuhkan.

"Fraksi minta alat rapid test utamakan untuk masyarakat. Untuk anggota fraksi diserahkan pada individu masing-masing," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada Kompas.com, Selasa (24/3/2020).

Baca juga: PKS Minta Rapid Test Covid-19 untuk Anggota DPR Dibatalkan

Ia hanya meyakini bahwa langkah PKS mengkritik pelaksanaan rapid test tersebut akan didukung oleh sejumlah fraksi di DPR.

"Kami yakin kian banyak fraksi yang setuju untuk didahulukan masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sofian meminta agar penyelenggaraan rapid test Covid-19 bagi anggota DPR dan keluarganya, yang rencananya diselenggarakan pekan ini, dibatalkan.

Baca juga: DPR Beli Sendiri 20.000 Alat Rapid Test, Kelebihannya akan Dikasih ke Masyarakat

Menurut dia, saat ini yang lebih membutuhkan rapid test adalah masyarakat kecil yang tidak mampu serta tenaga medis yang sehari-hari berada di rumah sakit sehingga berpotensi terpapar virus corona.

"Sebaiknya rapid test bagi anggota DPR RI dan keluarga pekan ini dibatalkan. Kami tidak setuju karena ada banyak masyarakat kecil dan tim medis yang merawat pasien Covid-19 lebih membutuhkan segera," tegas Pipin dalam keterangan tertulis, Selasa (24/3/2020).

Menurut dia, di tengah masyarakat yang sedang khawatir dengan wabah Covid-19, seharusnya para pejabat publik termasuk anggota DPR dapat menunjukkan sikap kenegarawanan mereka.

"Sebaiknya tunjukkan sikap empati kepada masyarakat. Berikan prioritas bagi yang membutuhkan, kecuali jika ada anggota dan keluarganya yang sudah terpapar Covid-19 ya silakan," katanya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X