Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/03/2020, 12:46 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengeluarkan sepuluh instruksi yang ditujukan bagi kader Partai Demokrat untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani penyebaran Covid-19 yang disebabkan virus corona.

"Partai Demokrat memandang perlu dilakukan Gerakan Nasional Demokrat Lawan Corona secara intensif, masif dan terkoordinasi," ujar AHY dikutip dari surat intruksi Partai Demokrat bernomor Instruksi/01/III/2020, Selasa (24/3/2020).

AHY menjelaskan, intruksi tersebut ditujukan untuk ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR-RI, ketua DPD Partai Demokrat, hingga ketua DPC Partai Demokrat di seluruh Indonesia.

Baca juga: Di Tengah Wabah Corona, Demokrat Tetap Gelar Kongres untuk Ganti Ketum

Adapun sepuluh intruksi tersebut antara lain:

Pertama, memastikan kepada seluruh kader senantiasa menjaga kesehatan diri dan keluarga dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun antiseptik atau pembersih tangan (hand sanitizer).

Kedua, memastikan kepada seluruh kader dan keluarga untuk tetap berada dan atau berkegiatan di rumah masing-masing kecuali dalam keadaan darurat.

Jika harus keluar rumah, jaga jarak paling tidak satu meter dengan orang lain.

Ketiga, memastikan kepada seluruh kader yang mengalami gejala seperti demam tinggi, gangguan pernapasan, terutama bagi yang baru kembali dari daerah yang terlanda wabah atau yang merasa berinteraksi dengan orang yang positif terkena virus corona, maka wajib melaporkan atau memeriksakan diri ke rumah sakit terdekat.

"Jika dipandang perlu, maka lakukan isolasi diri selama 14 hari untuk meyakinkan keluarga dan lingkungan terdekat tidak terdampak oleh kemungkinan penyebaran virus corona," kata AHY.

Baca juga: Jokowi: Physical Distancing Paling Pas untuk Cegah Covid-19 di Indonesia

Keempat, memastikan kepada seluruh pengurus partai agar semua agenda dan kegiatan partai yang mengharuskan kehadiran fisik, apalagi pengumpulan massa, agar ditiadakan atau dikurangi.

Koordinasi dan komunikasi, serta kerja-kerja politik agar dilakukan melalui teleconference atau aplikasi lain berbasis internet yang mendukung.

Kelima, memastikan para kader partai, terutama yang menjadi kepala daerah dan anggota legislatif untuk melakukan aksi nyata dengan cara menghimpun dan mendistribusikan bantuan medis seperti masker, hand sanitizer, sarung tangan, alat perlindungan diri (APD) maupun cairan disinfektan untuk ruang-ruang publik.

Keenam, khusus kepada Ketua Fraksi PD DPR-RI, agar membantu pemerintah untuk:

1. Melakukan realokasi anggaran dan prioritas pembiayaan yang diperlukan dalam operasi penanggulangan Virus Corona, utamanya menambah kapasitas fasilitas kesehatan dan tenaga medis.

2. Merumuskan dan menjalankan kebijakan (policy response) serta tindakan pemerintah untuk menanggulangi gejolak ekonomi yang serius saat ini.

3. Melakukan kerja sama dengan negara lain, di antaranya untuk pengadaan alat kesehatan, khususnya test kit.

Baca juga: Fraksi Demokrat Tolak Rapid Test Untuk Anggota DPR

Ketujuh, melaporkan kepada ketua umum atas pelaksanaan instruksi ini setiap hari secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Para Ketua DPC melaporkan kepada Ketua DPD setiap pukul 18.00 WIB; selanjutnya para Ketua DPD melaporkan kepada Ketua Umum setiap pukul 19.00 WIB.

2. Ketua Fraksi FPD DPR RI melaporkan kepada Ketua Umum setiap pukul 19.00 WIB.

Kedelapan, mendokumentasikan semua kegiatan positif terkait Gerakan Nasional Demokrat Melawan Corona ini dengan baik.

Baca juga: Rencanakan Rapid Test Covid-19, Anggota DPR Diminta Dahulukan Rakyat

Diharapkan ada publikasi secara luas baik melalui media massa dalam rangka mengedukasi masyarakat luas serta menginspirasi aksi nyata bagi seluruh keluarga besar Partai Demokrat.

Kesembilan, AHY berterima kasih kepada seluruh kader yang telah berusaha untuk membantu masyarakat dalam menanggulangi wabah virus corona.

"Kesepuluh, laksanakan instruksi ketua umum DPP Partai Demokrat ini dengan penuh tanggung jawab," ucap AHY.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com